Gapki Dorong ISPO Diakui Global, EUDR Jadi Tantangan Baru Industri Sawit Indonesia

sawitsetara.co – BALI — Industri kelapa sawit Indonesia menghadapi tantangan baru seiring perubahan tata perdagangan global. Di tengah peluang memperluas ekspor ke pasar Eropa, pelaku industri dituntut memperkuat standar keberlanjutan dan sistem ketertelusuran produk.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, salah satu peluang strategis yang perlu dimanfaatkan adalah Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Kesepakatan tersebut dinilai membuka akses lebih luas bagi produk sawit Indonesia ke pasar Uni Eropa.

Namun, peluang perdagangan itu juga beriringan dengan tantangan penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR). Regulasi tersebut mewajibkan produk yang masuk ke pasar Eropa memiliki ketertelusuran serta bukti tidak berasal dari aktivitas deforestasi.

Hal itu disampaikan Eddy saat membuka Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) ke-22 dan 2027 Price Outlook di Nusa Dua, Bali, Kamis (12/11/2026).

Menurut Eddy, Indonesia perlu menyiapkan sistem keberlanjutan yang mampu menjawab tuntutan pasar internasional. Salah satu langkah penting adalah memperkuat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Dia menilai ISPO tidak boleh berhenti sebagai instrumen sertifikasi nasional. Standar tersebut perlu memiliki kredibilitas dan pengakuan lebih luas di tingkat internasional.

“EUDR merupakan tantangan terhadap sistem kita. Kita harus menjawab fakta dengan fakta dan standar dengan standar yang lebih baik. ISPO harus menjadi standar global yang kuat sekaligus mencerminkan kedaulatan dan kebanggaan nasional,” katanya.

Selain pembenahan standar sertifikasi, Eddy menekankan pentingnya penguatan tata kelola industri di dalam negeri. Diplomasi perdagangan juga perlu ditingkatkan untuk memperjuangkan kepentingan nasional, termasuk keberlangsungan usaha petani kecil.

Industri Sawit Sumbang Devisa US$ 32,3 Miliar

Di tengah tekanan regulasi perdagangan global, industri sawit Indonesia masih menunjukkan kinerja positif.

Eddy menyebut produksi minyak sawit nasional hingga September 2026 mencapai 47 juta ton. Angka tersebut meningkat 8,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, ekspor produk sawit yang mencakup minyak sawit, minyak inti sawit, dan oleokimia mencapai lebih dari 27,3 juta ton. Volume ekspor tersebut tumbuh 9,6 persen dan menghasilkan devisa sekitar US$ 32,3 miliar.

Adapun konsumsi domestik tercatat mencapai 18,8 juta ton.

Menurut Eddy, capaian tersebut memperlihatkan posisi strategis kelapa sawit dalam perekonomian Indonesia. Komoditas ini tidak hanya menjadi produk perdagangan, tetapi juga penopang surplus neraca perdagangan dan salah satu sumber utama devisa negara.

Karena itu, keberlanjutan industri sawit perlu dijaga melalui kebijakan yang mampu mengakomodasi kepentingan seluruh rantai usaha. Termasuk pekebun rakyat yang menjadi bagian penting dalam produksi sawit nasional.

Kolaborasi Pemerintah dan Industri Hadapi 2027

Memasuki 2027, Eddy menilai industri sawit membutuhkan kolaborasi lebih kuat antara pemerintah dan pelaku usaha.

Ada tiga agenda yang perlu diperkuat, yakni menjaga produktivitas perkebunan, memperluas pasar ekspor, serta memastikan konsistensi kebijakan energi nasional.

Menurut dia, kepastian kebijakan energi menjadi penting karena industri sawit memiliki peran besar dalam mendukung kebutuhan bahan baku biodiesel. Integrasi sektor pangan dan energi juga menjadi bagian dari strategi menjaga ketahanan ekonomi nasional.

Dalam konteks tersebut, IPOC ke-22 mengangkat tema Palm Oil in Fragmented World: Securing Food, Energy and Economic Resilience.

Tema tersebut menempatkan kelapa sawit sebagai komoditas strategis di tengah fragmentasi perdagangan dan ketidakpastian ekonomi dunia.

Eddy menegaskan, kontribusi sawit tidak hanya berkaitan dengan perdagangan internasional. Industri ini juga berperan dalam menjaga ketahanan pangan, memperkuat kemandirian energi, dan menopang ketahanan ekonomi Indonesia.

Dengan demikian, tantangan EUDR dan perubahan tata perdagangan global perlu dijawab melalui pembenahan standar, penguatan diplomasi, serta kolaborasi lintas sektor. Langkah tersebut menjadi penting agar industri sawit Indonesia tetap kompetitif di pasar internasional tanpa mengabaikan kepentingan petani rakyat.