sawitsetara.co - JAKARTA — Perombakan Kabinet Merah Putih membuka harapan baru bagi industri kelapa sawit, terutama dalam menyelesaikan persoalan yang selama ini membelit petani. Kepastian kebijakan, percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), hingga keterlibatan pekebun dalam rantai pasok biodiesel menjadi sejumlah pekerjaan rumah yang dititipkan pelaku usaha kepada jajaran pemerintah baru.
Harapan tersebut terutama diarahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta Wakil Menteri Pertanian Muhammad Saleh Mustafa.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan industri sawit sebenarnya telah memiliki peta jalan atau roadmap yang dapat menjadi pedoman pemerintah dalam menjaga keberlanjutan sektor tersebut. Karena itu, pergantian pejabat tidak seharusnya mengubah arah pembangunan industri yang telah dirancang.
Menurut Eddy, tantangan utama yang perlu segera dibenahi justru menyangkut konsistensi kebijakan pemerintah. Perubahan regulasi yang relatif cepat dinilai dapat mengganggu kepastian hukum dan iklim usaha.
“Sebenarnya industri sawit sudah berjalan baik karena setiap krisis industri sawit Indonesia selalu sebagai penyelamat ekonomi, siapa pun Menteri-nya kalau Indonesia sudah mempunyai roadmap industri sawit tinggal mengejar target dari roadmap yang ada,” kata Eddy kepada Bisnis, Kamis (1/10)2026).
Dia mengatakan pelaku usaha masih merasakan perubahan kebijakan yang berlangsung dalam waktu relatif singkat. Kondisi tersebut perlu dievaluasi agar industri memiliki kepastian dalam menjalankan kegiatan bisnis.
“Kita belum tahu arah dari kebijakannya seperti apa, karena yang dirasakan oleh pelaku industri sawit kadang kebijakan cepat berubah, ini mungkin yang perlu di review agar pelaku usaha merasakan kepastian hukum dan kepastian berusaha,” ujarnya.
Bahlil Diharapkan Buka Jalan Hilirisasi Petani
Di sisi petani, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung menilai posisi Bahlil dan Muhammad Saleh Mustafa memiliki peran strategis dalam menentukan arah pengembangan sawit rakyat.
Apkasindo berharap Bahlil mampu mengintegrasikan kebijakan lintas kementerian untuk mendukung agenda kemandirian energi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Gulat, pengembangan energi berbasis sawit sebenarnya tidak lagi menghadapi persoalan teknologi. Tantangan yang lebih mendasar justru terletak pada kesiapan sektor hulu dalam menyediakan bahan baku untuk kebutuhan hilirisasi.
Karena itu, petani perlu mendapatkan ruang lebih besar dalam industri hilir, termasuk melalui dukungan pembiayaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Gulat menilai keterlibatan petani dalam hilirisasi penting untuk memastikan manfaat kebijakan energi tidak hanya dinikmati industri pengolahan. Apalagi, implementasi biodiesel B50 belum memberikan dampak signifikan terhadap kenaikan harga tandan buah segar (TBS) yang diterima pekebun.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah harga TBS petani yang masih berada pada kisaran Rp2.800-Rp3.500 per kilogram. Padahal, penerapan B50 diharapkan dapat meningkatkan permintaan minyak sawit dan memberikan dampak ekonomi bagi sektor hulu.
Selain hilirisasi, Gulat menempatkan percepatan PSR sebagai agenda mendesak bagi Wakil Menteri Pertanian yang baru. Dia meminta pemerintah menyederhanakan persyaratan program tersebut karena rendahnya realisasi peremajaan dinilai bukan disebabkan keterbatasan anggaran.
Menurutnya, petani justru menghadapi berbagai ketentuan administratif dan legalitas yang sulit dipenuhi, termasuk persyaratan yang melibatkan regulasi lintas kementerian.
“Wamentan harus menjadi jembatan jika ingin PSR ini berhasil dan mendukung program kemandirian Bapak Presiden Prabowo. Kalau tidak dilakukan itu, jangan pernah berharap B60 akan bisa jalan di 2027,” kata Gulat kepada Bisnis.
Dia juga mendorong pemerintah menyediakan bibit hibrida bagi petani yang tidak memenuhi persyaratan PSR. Dengan begitu, mereka tetap memiliki kesempatan melakukan peremajaan secara mandiri tanpa harus menunggu akses program pemerintah.
Di luar persoalan peremajaan, Apkasindo meminta pemerintah membenahi mekanisme pembentukan harga CPO melalui bursa sawit Indonesia. Transparansi harga dinilai penting agar kenaikan harga minyak sawit dapat memberikan pengaruh lebih besar terhadap harga TBS di tingkat petani.
Pembenahan sektor hulu juga diperlukan agar kebijakan hilirisasi tidak menghadapi kendala pasokan bahan baku.
Legalitas Kebun dan Data Petani Jadi Sorotan
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah belum optimalnya integrasi petani sawit rakyat ke dalam kebijakan industri nasional. Ketua Umum Perkumpulan Petani Sawit Indonesia (Popsi) Mansuetus Darto mengatakan pergantian pejabat belum tentu secara otomatis membawa perubahan bagi pekebun.
Menurut dia, sawit rakyat masih bergantung pada pembiayaan BPDP, yang pada saat bersamaan juga menopang target pengembangan biodiesel B50.
Sementara itu, ekspor produk hilir sawit masih menghadapi sejumlah hambatan yang menurut Darto berkaitan dengan kebijakan Kementerian Perindustrian.
Untuk Wakil Menteri Pertanian yang baru, Popsi meminta pemerintah mempercepat PSR dengan indikator keberhasilan yang lebih menyeluruh. Keberhasilan program tidak cukup hanya diukur berdasarkan luas lahan yang telah diremajakan.
Pemerintah juga perlu melihat produktivitas kebun setelah tanaman menghasilkan serta peningkatan pendapatan petani.
Darto menilai persoalan legalitas kebun rakyat perlu diselesaikan secara terpadu. Hal tersebut mencakup administrasi, legalitas lahan, Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), data spasial, hingga berbagai persyaratan lainnya.
Pemerintah didorong membangun satu basis data petani sawit yang terintegrasi untuk memudahkan proses pendataan sekaligus mempercepat akses pekebun terhadap program pemerintah.
Menurut Popsi, dukungan terhadap kebun rakyat tidak boleh hanya berfokus pada tanaman yang masuk program peremajaan. Kebun yang masih produktif juga membutuhkan intervensi pemerintah melalui penyediaan pupuk terjangkau, benih berkualitas, jalan produksi, mekanisasi, pengendalian hama dan penyakit, serta penyuluhan.
Penguatan kelembagaan petani juga menjadi agenda penting. Koperasi dan organisasi pekebun perlu memiliki posisi tawar lebih kuat dalam rantai pasok, mulai dari pengadaan sarana produksi, penjualan TBS, akses pembiayaan, pengelolaan data, hingga pemenuhan tuntutan ketertelusuran atau traceability pasar global.
Petani Diminta Masuk Rantai Pasok Biodiesel
Darto secara khusus menyoroti keterlibatan petani dalam rantai pasok biodiesel. Menurut dia, posisi Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang kini dijabat Bahlil harus mampu menjawab persoalan tersebut.
“Kementerian kordinator hilirisasi yang dijabat Bahlil ini harus mampu menjawab keterlibatan petani dalam rantai pasok biodiesel,” ujar Darto kepada Bisnis.
Popsi menilai kelembagaan petani yang telah memenuhi standar sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) maupun Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dapat didorong masuk ke dalam rantai pasok biodiesel.
Namun, keterlibatan tersebut perlu disertai penguatan aspek keberlanjutan dan legalitas. Pemerintah harus memastikan sawit yang berasal dari kebun bermasalah secara hukum tidak masuk ke dalam rantai pasok biodiesel.
Dengan demikian, kebijakan hilirisasi tidak hanya mengejar peningkatan kapasitas industri, tetapi juga memperhatikan tata kelola perkebunan dan posisi petani dalam rantai nilai.
Dari sisi produksi, Popsi melihat terdapat sejumlah risiko yang dapat mempengaruhi produktivitas sawit nasional. Ancaman El Nino, hambatan ekspor produk hilir, hingga persoalan pengelolaan kebun menjadi faktor yang perlu diantisipasi pemerintah.
Tags:
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
