sawitsetara.co - PONTIANAK - Di tengah berbagai tantangan dan persoalan industri kelapa sawit di Indonesia, mulai dari penurunan harga tandan buah segar (TBS), potensi penutupan PKS komersial, ancaman hama ganoderma dan kumbang tanduk, hingga persoalan tata kelola industri sawit, APKASINDO (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia) menggelar Seminar dan Workshop bertajuk “Pemberdayaan Petani Sawit dalam Pengendalian Ganoderma dan Kumbang Tanduk untuk Keberlanjutan Perkebunan Sawit” pada 22–24 Mei 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat.
Dalam kegiatan tersebut disampaikan bahwa kondisi petani sawit Indonesia saat ini tidak sedang baik-baik saja. Industri sawit nasional disebut tengah menghadapi berbagai persoalan serius.
Hal itu disampaikan Ketua Umum APKASINDO, Dr. Gulat M.E. Manurung, dalam sambutannya.
“Petani sawit tidak dalam keadaan baik-baik saja. Sekali lagi, kami tidak sedang dalam kondisi baik-baik saja. Badai sedang menghantam sawit Indonesia. Kami percaya tujuan Bapak Presiden sangat baik untuk memperbaiki tata kelola sawit nasional,” ujar Gulat.
Menurutnya, APKASINDO tidak hanya hadir sebagai organisasi petani sawit, tetapi juga harus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan seluruh petani sawit Indonesia, khususnya petani swadaya yang selama ini masih menghadapi banyak keterbatasan.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti ancaman ganoderma dan kumbang tanduk yang disebut menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan perkebunan sawit nasional. Kalimantan Barat dinilai menjadi salah satu daerah yang aktif mendorong pembahasan penanganan dua ancaman tersebut.
“Ganoderma dan kumbang tanduk mungkin belum familiar bagi sebagian orang, tetapi Kalimantan Barat menjadi yang pertama membicarakan ancaman serius kedua hama ini bagi sawit Indonesia,” tegasnya.
Selain isu hama dan penyakit tanaman, Gulat turut menyinggung persoalan tata kelola industri sawit, khususnya terkait keberadaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tanpa kebun atau yang lebih dikenal sebagai PKS komersial.
Menurutnya, keberadaan PKS tanpa kebun justru sangat dibutuhkan oleh petani swadaya yang tidak memiliki perjanjian kemitraan dengan PKS.
“Jika PKS komersial ditutup, dipastikan dalam kondisi badai seperti sawit saat ini, harga TBS petani swadaya akan nol rupiah. PKS inti plasma tidak akan membeli satu butir pun TBS petani sawit swadaya karena bukan mitranya,” tegas Gulat.
Ia menjelaskan, hanya sekitar 7 persen petani sawit Indonesia yang berada dalam pola plasma atau kemitraan inti-plasma dan memiliki akses ke pabrik perusahaan. Sementara sekitar 93 persen lainnya merupakan petani swadaya yang hidup mandiri dan sangat bergantung pada PKS komersial untuk menjual hasil panen mereka.
“Petani swadaya hidup sendiri dan sangat bergantung pada PKS tanpa kebun. Kalau PKS tanpa kebun ditutup, petani swadaya mau jual ke mana? Tentu ini sangat bertentangan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” katanya.
Gulat menilai, jika PKS tanpa kebun ditutup maka dikhawatirkan akan memunculkan praktik monopoli pembelian TBS yang bertentangan dengan Undang-Undang Persaingan Usaha dan Anti Monopoli. Menurutnya, kedua tipologi PKS tersebut seharusnya dapat saling bergandengan karena memiliki sumber pasokan bahan baku yang berbeda.
Ia juga menanggapi alasan yang selama ini disampaikan PKS inti plasma terkait keberadaan PKS komersial.
“Alasan PKS inti plasma yang selama ini disampaikan tentang keberadaan PKS komersial adalah bahwa PKS komersial merusak kemitraan, membuat banyak pencurian TBS, dan penanaman sawit bukan pada peruntukannya. Untuk semua alasan tersebut tidak berdasar kajian ilmiah dan hanya usaha pembenaran saja,” ujarnya.
Menurut Gulat, APKASINDO memiliki kajian ilmiah terkait keberadaan PKS komersial bagi petani sawit swadaya yang dilakukan oleh lembaga kajian berskala internasional seperti PASPI dan Universitas Riau.
“Kesimpulan dari kedua riset tersebut jelas bahwa PKS komersial adalah masa depan sawit Indonesia dan petani sawit swadaya sangat tertolong,” katanya.
Ia pun meminta PKS inti plasma untuk fokus memperbaiki pola kemitraan yang ada.
“Urus saja kemitraannya supaya mitra plasmanya tidak lari karena perusahaan inti tidak melaksanakan Permentan Nomor 23 Tahun 2024 secara baik dan benar,” tegasnya.
Gulat juga mendorong adanya kolaborasi antara PKS inti-plasma dengan PKS komersial tanpa kebun agar tercipta ekosistem industri sawit yang sehat dan saling mendukung, terutama dalam menjaga keberlangsungan usaha petani kecil.
Dalam pidatonya, Gulat turut mengajak seluruh petani sawit mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait pembenahan tata kelola ekspor sawit nasional. Menurutnya, Indonesia sebagai penghasil sekitar 60 persen sawit dunia harus mampu memperkuat pengawasan dan transparansi sektor ekspor demi menjaga devisa negara.
“Kalau hari ini harga sawit turun, percayalah itu hanya sementara. Kita harus samakan persepsi dan terus berbenah,” ucapnya.
Momentum tersebut juga dibarengi dengan pelantikan DPW APKASINDO Kalimantan Barat. Dalam kesempatan itu, Gulat menyampaikan harapannya kepada pengurus yang baru dilantik.
“Saya berharap seluruh pengurus menjadi pejuang kelapa sawit, karena negara membutuhkan Anda di tengah banyaknya tantangan yang sedang dihadapi saat ini,” tutupnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri dan didukung sejumlah pihak dari sektor perkebunan, di antaranya GAPKI, Sahabat Petani Sawit, Srijaya, sejumlah PKS, asosiasi industri, hingga komunitas petani sawit nasional lainnya.
Tags:
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
