Petani Transmigrasi Dukung Pembentukan Badan Khusus Sawit

sawitsetara.co - JAKARTA – Banyaknya Kementerian/Lembaga (K/L) yang mengurusi kelapa sawit maka Setiyono petani transmigrasi asal Provinsi Riau mendukung jika ada pembentukan badan khusus yang menangani kelapa sawit. Hal ini penting agar komoditas ekspor yang melibatkan petani ini bisa berjalan maksimal.

“Kita dukung jika ada badan khusus yang menangani kelapa sawit sehingga bisa berjalan maksimal, yang pentring badan tersebut ada pengawasnya,” kata Setiyono kepada sawitsetara.co, disela-sela Sosialisasi Peraturan Teknis di Lingkup Kementerian dan Lembaga Terkait Pelaksanaan Sertifikasi ISPO, Selasa (11/11/2025).

Tidak hanya itu, menurut Setiyono, kelapa sawit tanpa banyak pihak (K/L-red) yang mengurusinya sudah bisa berjalan dengan sendirinya. Seharusnya, ia menyarankan komoditas karet atau kakaolah yang seharusnya dibantu bersama-sama agar komoditas tersebut kebali sehat.

“Jadi seharusnya yang dibantu bersama-sama yakni komoditas karet dan kakao yang saat ini mulai menurun,” saran Setiyono, yang juga Ketua Umum ASPEKPIR Indonesia.

Lebih dari itu, ia mengakui pusing dengan banyaknya pihak yang menurusi sawit. “Semakin banyak yang mengurusi maka semakin ruwet urusannnya,” jelas Setiyono.

Sebelumnya, Ombudsman RI pun mengusulkan pembentukan Badan Sawit Nasional. Yeka Hendra Fatika, Anggota Ombudsman RI, meyakini pengelolaan sawit yang terintegrasi akan memperkuat daya saing industri sawit di panggung dunia.

“Saya berkeyakinan dengan adanya Badan Sawit Nasional, kita mampu menghadapi berbagai persoalan,” kata Yeka.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI, Prof. Rachmat Pambudy, juga menekankan pentingnya kolaborasi dan kesatuan data dalam upaya perbaikan sektor sawit.

“Kita harus memperhatikan kondisi global, geopolitik, dan geokonomi. Dalam kaitan ini, sawit merupakan bagian dari itu,” kata Prof. Rachmat.

Prof. Rachmat juga menegaskan bahwa pembentukan Badan Sawit Nasional harus disertai dengan Data Tunggal Sawit Nasional. Data ini penting untuk mengambil kebijakan terkait kelapa sawit.