Petani Sawit Swadaya Perlu Mendapat Perhatian Lebih Besar Pemerintah

sawitsetara.co - JAKARTA — Pemerintah Indonesia dinilai perlu memperkuat perhatian terhadap sektor hulu kelapa sawit, khususnya petani sawit swadaya, sebagai bagian penting dalam menjaga keberlanjutan industri sawit nasional.

Pemerhati Sawit DPP APKASINDO, Dermawan Harry Oetomo, mengatakan kebijakan pemerintah tidak cukup hanya berfokus pada hilirisasi. Menurutnya, penguatan sektor hulu harus menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan produksi tandan buah segar (TBS) sebagai bahan baku utama pabrik kelapa sawit (PKS).

“Pemerintah seharusnya tidak hanya menata sawit di sektor hilirisasi, tetapi juga memikirkan sektor huluisasi karena berkaitan dengan proses produksi dan pasokan bahan baku di PKS,” ujarnya.

Ia menilai peningkatan produksi sawit berkualitas menjadi hal penting untuk menjaga pasokan bahan baku sekaligus meningkatkan produksi minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO). Selama ini, industri kelapa sawit juga berkontribusi besar terhadap penerimaan devisa negara.

Menurut Dermawan, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan perkebunan sawit melalui berbagai program, seperti beasiswa, Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), serta bantuan sarana dan prasarana.

Namun, hampir satu dekade pelaksanaan program tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam mempercepat peningkatan produktivitas perkebunan rakyat.

Ia menyebut program PSR dengan penggunaan bahan tanam unggul dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan produktivitas. Namun, percepatan pelaksanaannya dinilai perlu dilakukan agar target peremajaan sawit rakyat di berbagai daerah dapat segera tercapai.

“Semua ini akan sukses jika secepatnya BPDP dan KOMRAH menerapkan mandatori PSR,” katanya.

Dermawan menilai percepatan PSR penting mengingat areal perkebunan sawit rakyat tersebar di 25 provinsi. Lambatnya proses peremajaan dikhawatirkan berdampak terhadap produktivitas kebun dan ketersediaan bahan baku industri sawit dalam jangka panjang.

Selain PSR, ia juga meminta pemerintah memperhitungkan keseimbangan supply and demand dalam menyusun kebijakan industri sawit nasional. Hal tersebut dinilai semakin penting seiring adanya rencana peningkatan pemanfaatan minyak sawit untuk kebutuhan energi, termasuk melalui program B50.

“Kehadiran B50 perlu dipertimbangkan secara serius oleh BPDP dan kementerian terkait di Kabinet Merah Putih,” ujarnya.

Menurutnya, peningkatan kebutuhan bahan baku untuk pangan, industri, dan energi harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas perkebunan. Dengan demikian, kebijakan hilirisasi dan energi nasional tetap memiliki dukungan pasokan dari sektor hulu.

Dermawan menegaskan petani sawit, khususnya petani swadaya, perlu ditempatkan sebagai bagian strategis dalam pembangunan industri sawit nasional. Penguatan sektor hulu dinilai akan menentukan keberlanjutan industri sawit sekaligus menjaga kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia.