PENAS III: APKASINDO Serahkan Resolusi Petani Sawit 2027 kepada Pemerintah, Ini Isinya

sawitsetara.co - JAKARTA - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) menyerahkan resolusi petani sawit 2027 kepada pemerintah dalam rangkaian Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia (Penas) III di Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Resolusi hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APKASINDO pada Selasa (27/10/2026) itu memuat usulan mengenai perlindungan harga tandan buah segar (TBS), legalitas lahan, peremajaan sawit rakyat (PSR), penguatan koperasi, dan kemitraan dalam industri sawit.

Resolusi tersebut dibacakan Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Dr. Ir. Gulat Medali Emas Manurung, MP., C.IMA., C.APO., di hadapan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S.; Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono; serta Ketua Dewan Pembina DPP APKASINDO Jenderal TNI (Purn.) Dr. Dr. (H.C.) Moeldoko, S.I.P., M.Si,. dan Dewan Pengawas DPP APKASINDO Prof. Agus Pakpahan.

Salah satu usulan utama ialah harmonisasi kebijakan penetapan harga TBS di seluruh provinsi penghasil sawit. APKASINDO menilai kebijakan tersebut diperlukan untuk mendorong keadilan harga, transparansi, dan perlindungan bagi pekebun.

“Petani sawit mendorong harmonisasi kebijakan penetapan harga TBS di seluruh provinsi penghasil sawit Indonesia guna mewujudkan keadilan harga dan transparansi, sehingga dapat memberikan perlindungan bagi petani sawit Indonesia,” kata Gulat saat membacakan rumusan.

Resolusi itu juga mendorong penyelesaian legalitas perkebunan sawit rakyat, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Kepastian hukum atas lahan dinilai penting untuk mendukung keberlanjutan usaha petani dan pelaksanaan program pemerintah.

Selain itu, APKASINDO meminta percepatan PSR serta penyederhanaan dan harmonisasi persyaratan bantuan sarana dan prasarana perkebunan rakyat lintas kementerian, termasuk persyaratan legalitas dan perizinan.

Dalam aspek kelembagaan, APKASINDO mendorong penguatan koperasi sebagai basis ekonomi perkebunan rakyat. Organisasi tersebut juga mendukung kemitraan antara pabrik kelapa sawit (PKS) komersial atau PKS tanpa kebun dengan pekebun swadaya.

“Petani sawit mendorong pembentukan dan penguatan koperasi sebagai basis kelembagaan ekonomi perkebunan rakyat, sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan arahan Presiden Prabowo untuk pengembangan koperasi Indonesia,” ujar Gulat.

Pokok usulan lainnya ialah dukungan terhadap PT Agrinas Palma Nusantara melalui kemitraan dengan koperasi sawit rakyat. Kemitraan tersebut diharapkan memperkuat kelembagaan petani dan membuka peluang keterlibatan pekebun dalam kegiatan ekonomi perkebunan.

Resolusi disusun oleh tim perumus yang terdiri atas Dr. Gusti A. Gultom, Dr. Mulono Apriyanto, Dr. Eko Jaya Siallagan, Dr. Riyadi Mustafa, dan Dr. Syaiful Bahri. Tim tersebut merumuskan hasil pembahasan Rakernas untuk disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan kebijakan.

Penyerahan resolusi berlangsung bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-26 APKASINDO. Penas III tahun ini mengusung tema “Penguatan Petani Kelapa Sawit dan Sinergitas Hilir Kunci Kedaulatan Energi Indonesia”.

Melalui resolusi tersebut, APKASINDO berharap pemerintah menindaklanjuti persoalan harga TBS, legalitas lahan, peremajaan kebun, dan penguatan koperasi untuk mendukung keberlanjutan usaha serta kesejahteraan petani sawit.