Mandatori PSR Dinilai Mendesak untuk Menjamin Pasokan CPO B-50

sawitsetara.co - JAKARTA — Pemerintah diminta segera menjadikan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebagai program mandatori untuk memastikan keberlanjutan pasokan bahan baku minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Kebijakan tersebut dinilai penting untuk mendukung kebutuhan domestik, termasuk rencana implementasi biodiesel B-50 dan kemungkinan peningkatan bauran hingga B-60.

Pemerhati sawit DPP APKASINDO, Dermawan Harry Oetomo, mengatakan pemerintah tidak perlu menunda kebijakan tersebut. Menurut dia, Komite Pengarah dan Pengawas? [KOMRAH], Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Direktorat Jenderal Perkebunan, serta kementerian terkait memiliki kapasitas untuk menghitung keseimbangan pasokan dan kebutuhan CPO nasional.

“Pemerintah Indonesia tidak harus menunggu dan menunda untuk memandatorikan PSR. Terutama KOMRAH dan BPDP yang paling berkompeten menganalisis jaminan supply and demand CPO untuk kepentingan B-50, termasuk wacana B-60,” kata Dermawan.

Menurut dia, kebutuhan CPO untuk program biodiesel harus diikuti dengan jaminan ketersediaan bahan baku dari perkebunan rakyat. Salah satu tantangan saat ini adalah masih adanya petani sawit swadaya, termasuk anggota koperasi atau KUD eks-plasma, yang enggan mengikuti program PSR meski tanaman sawit mereka telah berusia lebih dari 30 tahun dan secara produktivitas tidak lagi optimal.

Sebagian petani, kata Dermawan, masih mempertahankan tanaman tua dengan alasan tanaman tersebut masih menghasilkan buah. Sikap itu justru berpotensi memperlambat peremajaan kebun dan membuat produktivitas perkebunan rakyat semakin rendah.

“Semakin ditunda untuk menjadi peserta program PSR, semakin mempersulit diri dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” ujarnya.

Dermawan menilai pemerintah perlu segera menerbitkan regulasi yang membuat PSR menjadi gerakan serentak di seluruh Indonesia. Percepatan tersebut diperlukan agar perkebunan sawit rakyat dapat diremajakan secara terencana sekaligus meningkatkan produktivitas kebun.

Melalui PSR, petani sawit swadaya diharapkan memperoleh akses terhadap bahan tanam unggul atau bibit sawit hibrida berproduktivitas tinggi. Peningkatan produktivitas kebun dinilai akan memperkuat pendapatan petani sekaligus menambah pasokan bahan baku bagi industri pengolahan sawit dan program biodiesel nasional.

Dermawan juga mengingatkan pemerintah agar memperhitungkan dampak ekonomi apabila produktivitas kebun rakyat terus menurun. Menurut dia, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pendapatan petani, tetapi juga berpotensi memengaruhi penerimaan daerah, aktivitas ekonomi nasional, hingga devisa negara.

“Pemerintah yang terkait dengan masalah huluisasi dan hilirisasi sawit sesegera mungkin harus dapat memprediksi mulai dari Pendapatan Asli Daerah sampai Produk Domestik Bruto yang akan menurun, termasuk angka devisa negara,” kata Dermawan.

Karena itu, percepatan PSR dinilai bukan semata kebijakan untuk mengganti tanaman sawit tua. Program tersebut juga menjadi bagian penting dari strategi menjaga produktivitas perkebunan rakyat, menjamin pasokan CPO, serta menopang agenda energi nasional berbasis minyak sawit.