Kebutuhan CPO untuk B50 Dinilai Perlu Disetarakan dengan Pasar Domestik dan Ekspor

sawitsetara.co - JAKARTA — Kebutuhan bahan baku crude palm oil (CPO) untuk program mandatori biodiesel B50 dinilai perlu diselaraskan dengan kebutuhan pasar domestik dan ekspor. Pemerintah diminta menghitung kembali keseimbangan pasokan CPO di tengah ancaman penurunan produksi tandan buah segar (TBS) akibat fenomena El Nino.

Pemerhati sawit DPP APKASINDO, Dermawan Harry Oetomo, mengatakan pemerintah perlu melakukan analisis dan kajian terhadap persediaan CPO secara cermat. Menurut dia, kebijakan penggunaan CPO untuk biodiesel perlu mempertimbangkan ketersediaan bahan baku serta kebutuhan industri dan ekspor.

“Di tengah kondisi fenomena alam El Nino, di mana tingkat produktivitas TBS menurun, sudah seharusnya pemerintah secara cermat melakukan analisis dan kajian persediaan CPO,” kata Dermawan dalam keterangannya.

Dermawan mengatakan keseimbangan stok CPO diperlukan agar pemanfaatan minyak sawit untuk kebutuhan energi domestik tidak mengganggu kebutuhan lainnya. Ia juga menilai penerimaan devisa dari ekspor CPO perlu tetap dijaga.

Menurut dia, penerimaan negara dan pembiayaan program yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) memiliki keterkaitan dengan keberlangsungan industri sawit, termasuk program yang menyentuh petani.

Dermawan menyoroti kondisi petani sawit swadaya yang saat ini menghadapi kenaikan biaya produksi, terutama harga pupuk dan pestisida. Karena itu, perubahan keseimbangan pasokan dan permintaan CPO dinilai berpotensi mempengaruhi harga TBS yang diterima petani.

“Devisa negara juga harus dijaga agar pembiayaan pihak BPDP yang diperuntukkan pada beberapa program tetap bisa berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan bagi para petani sawit swadaya se-Indonesia,” ujarnya.

Daya Beli Petani

Dermawan juga meminta pemerintah memperhitungkan dampak kebijakan sawit terhadap daya beli masyarakat. Ia menilai penurunan daya beli dapat memberikan efek lanjutan terhadap aktivitas ekonomi, baik di dalam maupun luar negeri.

Menurut dia, situasi tersebut perlu dibaca dalam konteks kondisi geopolitik dan geoekonomi global yang masih belum stabil.

“Pemerintah jangan sampai terlambat membaca situasi dan kondisi perekonomian rakyat Indonesia,” kata Dermawan.

Ia mengatakan daya beli masyarakat perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kebijakan industri sawit. Menurut dia, tekanan terhadap pendapatan petani, apabila berlangsung bersamaan dengan tingginya biaya produksi, dapat mempengaruhi keberlanjutan usaha perkebunan rakyat.

Dorong Bursa Sawit Indonesia

Dalam situasi tersebut, Dermawan kembali mendorong percepatan pembentukan Bursa Sawit Indonesia. Menurut dia, keberadaan bursa diperlukan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pembentukan harga CPO Indonesia.

Ia berharap mekanisme perdagangan yang lebih transparan dapat memberikan rujukan harga yang lebih jelas bagi rantai perdagangan sawit, termasuk dalam pembentukan harga TBS petani swadaya.

“Disinilah arti pentingnya kehadiran Bursa Sawit Indonesia untuk dapat dipercepat demi menetralisir secara transparansi dan akuntabilitas tender harga CPO Indonesia,” ujarnya.

Dermawan juga menyoroti keberadaan pabrik kelapa sawit komersial atau PKS tanpa kebun di sejumlah sentra produksi. Menurut dia, keberadaan PKS tersebut semestinya dapat menjadi bagian dari mekanisme pasar yang memberikan pilihan kepada petani dalam menjual TBS.

Ia berharap persaingan pembelian TBS dapat mendorong harga yang lebih mencerminkan kondisi pasar dan tidak menimbulkan disparitas harga yang terlalu lebar antardaerah.

Satgas Pangan Diminta Awasi Harga TBS

Selain mekanisme pasar, Dermawan meminta Satuan Tugas Pangan di provinsi-provinsi sentra produksi sawit meningkatkan pengawasan terhadap tata niaga sawit.

Pengawasan, kata dia, diperlukan untuk memastikan transaksi TBS berlangsung secara wajar dan tidak merugikan petani, khususnya petani swadaya yang tidak memiliki hubungan kemitraan dengan perusahaan perkebunan.

Menurut Dermawan, pengawasan tersebut penting bagi Indonesia sebagai salah satu produsen CPO terbesar dunia. Ia menilai posisi tersebut harus diikuti dengan tata niaga yang transparan dari tingkat CPO hingga TBS.

“Semua ini juga perlu menjadi pusat perhatian dari peran dan tugas Satgas Pangan di masing-masing provinsi penghasil sawit untuk lebih meningkatkan pengawasan yang konsisten,” kata Dermawan.

Bagi Dermawan, persoalan pasokan CPO untuk B50 bukan semata soal pemenuhan kebutuhan energi domestik. Pemerintah juga perlu memperhitungkan ketersediaan bahan baku untuk industri pangan dan oleokimia, kebutuhan ekspor, penerimaan negara, serta pendapatan jutaan petani sawit.

Dengan demikian, kebijakan biodiesel dinilai perlu berjalan beriringan dengan upaya menjaga keseimbangan pasokan CPO dan keberlanjutan ekonomi petani sawit.