Indonesia Harus Move On dari Julukan Penyedia Sawit Mentah

sawitsetara.co - JAKARTA — Di tengah perdebatan global tentang keberlanjutan dan tekanan kampanye negatif terhadap minyak sawit, pemerintah memilih satu kata kunci: hilirisasi. Bagi Kementerian Pertanian Republik Indonesia, masa depan sawit Indonesia tidak cukup ditopang oleh luas lahan dan tingginya produksIndonesia Harus Move On dari Julukan Penyedia Sawit Mentahi. Ia harus diikat pada nilai tambah di dalam negeri.

Data publikasi statistik Direktorat Jenderal Perkebunan mencatat, pada 2024 luas areal kelapa sawit nasional mencapai 16,83 juta hektare. Dari bentang lahan itu, produksi crude palm oil (CPO) menembus 45,44 juta ton dengan produktivitas rata-rata 3,5 ton per hektare. Angka tersebut kembali menegaskan posisi Indonesia sebagai produsen sawit utama dunia.

Kontribusi terbesar datang dari empat provinsi. Riau memimpin dengan 3,37 juta hektare dan produksi 9,14 juta ton. Kalimantan Barat memiliki 2,21 juta hektare dengan produksi 4,96 juta ton. Kalimantan Tengah mencatat 2,15 juta hektare dengan 7,46 juta ton, sementara Kalimantan Timur menyumbang 3,90 juta ton dari 1,44 juta hektare.

Di pasar global, sawit masih menjadi mesin devisa. Sepanjang 2024, volume ekspor tercatat 32,34 juta ton dengan nilai mencapai 22,85 miliar dolar AS. Nilai itu memperlihatkan betapa strategisnya komoditas ini dalam struktur perdagangan Indonesia.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai kekuatan sawit bukan hanya pada besarnya produksi, tetapi pada karakter dasarnya yang efisien dan inklusif.

“Kelapa sawit merupakan salah satu kekuatan besar Indonesia. Produktivitasnya tinggi, efisien dalam penggunaan lahan, dan mampu menggerakkan ekonomi rakyat dari desa hingga industri besar. Inilah yang membuat sawit layak disebut miracle crop,” ujar Amran, dilansir dari laman Kementan, Selasa (24/2/2026).

Istilah miracle crop bukan tanpa alasan. Dibandingkan minyak nabati lain, sawit menghasilkan minyak per hektare jauh lebih tinggi. Dengan efisiensi lahan tersebut, tekanan untuk membuka lahan baru seharusnya dapat ditekan, selama pengelolaan berjalan sesuai aturan dan prinsip keberlanjutan.

Namun, bagi pemerintah, keunggulan di hulu tak lagi cukup. Amran menegaskan arah kebijakan Kementan kini menitikberatkan pada penguatan hilirisasi. Artinya, sawit tidak berhenti sebagai bahan mentah yang diekspor, tetapi diolah menjadi produk turunan bernilai tambah—mulai dari pangan olahan, oleokimia, hingga bioenergi seperti biodiesel.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perkebunan Abdul Roni Angkat menambahkan bahwa hilirisasi merupakan strategi untuk memperluas manfaat ekonomi sawit.

“Hilirisasi menjadi strategi penting agar sawit tidak hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Dengan begitu, manfaat ekonomi bisa dirasakan lebih luas oleh pekebun, pelaku usaha, dan masyarakat,” jelas Roni.

Menurut dia, produktivitas minyak per hektare sawit yang jauh melampaui komoditas minyak nabati lain menjadi modal penting untuk menjaga daya saing Indonesia. Tetapi daya saing itu harus diperkuat melalui sertifikasi, praktik budidaya berkelanjutan, dan percepatan peremajaan sawit rakyat. Tanpa peremajaan, produktivitas kebun rakyat sulit terdongkrak, sementara tekanan pasar global terus meningkat.

Kementan memandang integrasi hulu-hilir sebagai jalan tengah antara kepentingan ekonomi dan tuntutan lingkungan. Di satu sisi, produksi tetap ditingkatkan melalui intensifikasi dan peremajaan. Di sisi lain, nilai tambah dikejar melalui industrialisasi berbasis perkebunan di dalam negeri.

Dengan strategi itu, pemerintah berharap sawit tidak hanya menjadi komoditas ekspor, melainkan motor penggerak industrialisasi yang menyerap tenaga kerja, memperkuat ketahanan energi, dan menjaga posisi Indonesia di pasar global. Di atas jutaan hektare kebun dan puluhan juta ton produksi, agenda hilirisasi kini menjadi taruhan: apakah sawit Indonesia akan tetap sekadar pemasok bahan baku, atau naik kelas menjadi penggerak industri bernilai tambah tinggi.