KONSULTASI
Logo

Hadapi Aturan EUDR, Indonesia Perkuat SI-ISPO untuk Tingkatkan Ketertelusuran Sawit

15 Oktober 2026
AuthorDwi Fatimah
EditorDwi Fatimah
Hadapi Aturan EUDR, Indonesia Perkuat SI-ISPO untuk Tingkatkan Ketertelusuran Sawit

sawitsetara.co – Pemerintah Indonesia memperkuat ketertelusuran industri kelapa sawit melalui pengembangan Sistem Informasi Indonesian Sustainable Palm Oil (SI-ISPO). Platform digital terintegrasi ini disiapkan untuk meningkatkan transparansi data, memperkuat kredibilitas rantai pasok, sekaligus mendukung pemenuhan persyaratan pasar global, termasuk Regulasi Deforestasi Uni Eropa (European Union Deforestation Regulation/EUDR).

Pengembangan SI-ISPO menjadi salah satu langkah strategis Indonesia dalam memperkuat daya saing minyak sawit di pasar internasional. Melalui sistem ini, pemerintah mendorong ketersediaan data yang memiliki landasan hukum, dapat ditelusuri, serta diverifikasi secara digital.

Pembahasan mengenai penguatan sistem sertifikasi dan ketertelusuran sawit tersebut dilakukan dalam rangkaian pertemuan delegasi Indonesia dengan sejumlah pihak di Eropa. Setelah mengikuti agenda Forest, Agriculture and Commodity Trade (FACT) dan Amsterdam Declaration Partnership (ADP), delegasi Indonesia melanjutkan diskusi mengenai Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan SI-ISPO di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin.

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dida Gardera, mengatakan kelapa sawit memiliki peran penting dalam perdagangan dan rantai pasok global. Karena itu, penguatan standar keberlanjutan dan tata kelola data menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan industri sawit Indonesia.

Menurut Dida, pemerintah telah menerapkan kewajiban sertifikasi ISPO bagi perusahaan kelapa sawit sejak 2011. Sistem tersebut kemudian terus disempurnakan untuk memperluas cakupan sertifikasi dan memperkuat penerapan prinsip keberlanjutan di berbagai sektor industri sawit.

Penyempurnaan tata kelola sertifikasi dilakukan melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025. Regulasi ini memperluas cakupan ISPO, yang sebelumnya berfokus pada perkebunan, hingga mencakup industri hilir dan usaha bioenergi berbasis kelapa sawit.

edy

Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat dukungan kepada pekebun agar mereka dapat memenuhi standar keberlanjutan dan tetap terlibat dalam rantai pasok industri sawit.

Dida menjelaskan, dukungan tersebut meliputi pembiayaan sertifikasi, pendampingan, pelatihan Sistem Kendali Internal (Internal Control System/ICS), serta pengawasan dalam siklus sertifikasi lima tahunan.

“Dukungan ini bertujuan membantu pekebun memenuhi standar keberlanjutan sekaligus mempertahankan keterlibatan mereka dalam rantai pasok,” terang Dida Gardera.

Selain memperkuat sertifikasi, pemerintah mengembangkan SI-ISPO sebagai platform digital terpusat yang mengintegrasikan berbagai data secara waktu nyata. Pengembangan sistem ini diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 14 Tahun 2025.

Kehadiran SI-ISPO diharapkan dapat memperkuat ketersediaan informasi mengenai proses sertifikasi dan asal-usul produk kelapa sawit. Dengan data yang terintegrasi, proses penelusuran dan verifikasi di sepanjang rantai pasok diharapkan menjadi lebih efektif.

Upaya ini dinilai penting di tengah meningkatnya tuntutan pasar internasional terhadap transparansi dan legalitas produk komoditas. Indonesia berupaya memastikan bahwa produk sawit yang dipasarkan memiliki informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus mendukung keberlanjutan industri yang berkontribusi terhadap devisa negara.

“Indonesia berkomitmen penuh untuk memasok produk kelapa sawit yang layak secara ekonomi, bertanggung jawab terhadap lingkungan, serta memiliki transparansi digital yang dapat diverifikasi,” kata Dida.

edy

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT SUCOFINDO (Persero), Sandry Pasambuna, menyampaikan bahwa perusahaannya turut berperan dalam pengembangan ekosistem sawit berkelanjutan melalui pengelolaan data, ketertelusuran, verifikasi, dan assurance sesuai dengan ruang lingkup layanannya.

Menurut Sandry, SI-ISPO berpotensi memperkuat hubungan antara data dan bukti proses sertifikasi dengan kebutuhan rantai pasok. Integrasi tersebut dapat membantu pelaku usaha menyediakan informasi yang lebih terstruktur untuk menunjukkan kredibilitas produk dan proses bisnisnya.

“SI-ISPO merupakan salah satu penguat dari sisi digital traceability, sehingga data dan evidence dari proses sertifikasi dapat dikelola dan dihubungkan dengan kebutuhan supply chain. Dengan ketersediaan data yang terintegrasi dan dapat ditelusuri, pelaku usaha memiliki dasar yang lebih kuat dalam menunjukkan kredibilitas rantai pasoknya,” jelas Sandry.

SUCOFINDO juga menyediakan layanan verifikasi dan assurance terhadap data maupun bukti yang menjadi bagian dari ekosistem keberlanjutan dan ketertelusuran (sustainability and traceability ecosystem).

Sandry menegaskan, SUCOFINDO akan terus berperan sebagai mitra independen dalam memberikan assurance pada berbagai titik aktivitas rantai pasok, khususnya untuk komoditas kelapa sawit. Peran tersebut dijalankan melalui layanan Testing, Inspection, and Certification (TIC).

“SUCOFINDO ke depannya akan terus hadir memberikan assurance di berbagai titik aktivitas rantai pasok, khususnya pada komoditas kelapa sawit, sebagai independent assurance partner sesuai dengan perannya di bidang Testing, Inspection, Certification (TIC). Salah satunya, SUCOFINDO dapat membantu memastikan bahwa informasi dan evidence dalam supply chain memiliki tingkat keandalan yang dapat dipertanggungjawabkan,” kata Sandry.

Ia berharap keterlibatan SUCOFINDO dapat memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha nasional sekaligus memperkuat posisi komoditas Indonesia dalam persaingan pasar internasional.

edy

“Kami berharap melalui peranan SUCOFINDO dapat memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha Indonesia sekaligus mendukung peningkatan daya saing komoditas nasional dalam memenuhi kebutuhan pasar internasional,” tutup Sandry Pasambuna.

Pengembangan SI-ISPO menjadi bagian dari upaya Indonesia memperkuat fondasi digital industri sawit, mulai dari sertifikasi hingga ketertelusuran rantai pasok. Melalui integrasi data, dukungan kepada pekebun, dan penguatan verifikasi independen, Indonesia berupaya meningkatkan kredibilitas produk sawit nasional dalam menghadapi tuntutan keberlanjutan di pasar global.


Berita Sebelumnya
Pakar Ekonomi Pertanian: Karhutla Tak Cukup Diatasi dengan Pemadaman, Tata Kelola Lanskap Harus Dibenahi

Pakar Ekonomi Pertanian: Karhutla Tak Cukup Diatasi dengan Pemadaman, Tata Kelola Lanskap Harus Dibenahi

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia tidak cukup ditangani melalui pemadaman, patroli, dan penegakan hukum. Pencegahan membutuhkan pembenahan tata kelola lanskap, perlindungan hidrologis gambut, serta koordinasi lintas sektor untuk mengurangi kerentanan lahan terhadap kebakaran.

14 Oktober 2026Berita

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *