Aturan Wajib Pasok 30 Persen TBS ISPO Sulit Diterapkan, Ini Alasannya

sawitsetara.co – JAKARTA — Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) menilai ketentuan minimal 30 persen pasokan tandan buah segar (TBS) pabrik kelapa sawit harus berasal dari kebun bersertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sulit diterapkan dalam kondisi saat ini.

Ketentuan tersebut tertuang dalam surat Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI Nomor B-5333/SM.210/E.6/10/2026 tertanggal 13 Oktober 2026 tentang Pemberlakuan Penilaian Wajib Rantai Pasok.

Kebijakan tersebut menjadi perhatian kalangan petani karena capaian sertifikasi ISPO perkebunan rakyat masih jauh dari target. Hingga Oktober 2025, kebun sawit rakyat yang telah memperoleh sertifikat ISPO baru mencapai sekitar 1,1 persen.

Ketua Bidang Penelitian dan Keberlanjutan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APKASINDO, Dr. Riyadi Mustofa, SE, M.Si, C.EIA, mengatakan rendahnya capaian sertifikasi menjadi salah satu alasan ketentuan wajib pasok 30 persen belum realistis untuk kondisi perkebunan rakyat.

“Mandat 30 persen ini rasanya sangat mustahil untuk kondisi saat ini. Kalau kita melihat perjalanan perkebunan kelapa sawit rakyat yang tersertifikasi ISPO per Oktober 2025, jumlahnya baru sekitar 1,1 persen. Artinya, proses sertifikasi ini masih sangat lambat sejak dimulai pada 2011,” kata Dr. Riyadi saat membahas polemik surat yang diterbitkan Direktur Hilirisasi Perkebunan Kementerian Pertanian, Mutiara Sari.

Dr. Riyadi menjelaskan, dari total 6,87 juta hektare perkebunan sawit rakyat, baru sekitar 70 ribu hektare yang tersertifikasi ISPO. Artinya, sebagian besar kebun rakyat masih belum masuk dalam sistem sertifikasi tersebut. Padahal, proses sertifikasi ISPO telah berjalan sejak 2011. Namun, hingga Oktober 2025, persentase kebun rakyat yang tersertifikasi masih berada pada angka 1,1 persen.

Menurut Dr. Riyadi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih memiliki pekerjaan besar dalam memperluas sertifikasi perkebunan rakyat. Apabila kewajiban rantai pasok diberlakukan tanpa mempertimbangkan kesiapan petani, pelaksanaannya berpotensi menghadapi berbagai kendala.

Dia juga menyoroti persyaratan sertifikasi yang harus dipenuhi pekebun. Seperti diketahui, terdapat lima prinsip dan kriteria ISPO petani, yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; peningkatan usaha secara berkelanjutan, penerapan transparansi; pengelolaan lingkungan hidup, sda, dan keanekaragaman hayati; dan Penerapan Praktik Perkebunan yang Baik.

Penerapan lima kriteria ISPO secara mutlak dinilai dapat menyulitkan petani, terutama mereka yang masih menghadapi keterbatasan dalam memenuhi berbagai persyaratan pengelolaan perkebunan. Riyadi karena itu mendorong perubahan pendekatan sertifikasi. Dia menawarkan sistem ISPO berjenjang agar petani dapat meningkatkan standar pengelolaan kebun secara bertahap.

Gagasan tersebut merujuk pada penelitian atau disertasi Dr. Eko Jaya Siallagan, Wakil Sekretaris Jenderal II DPP APKASINDO. Dalam konsep itu, sertifikasi dibagi menjadi lima tingkatan, yakni Iron, Bronze, Silver, Gold, dan Platinum.

Melalui pendekatan tersebut, petani tidak harus langsung memenuhi seluruh persyaratan pada tingkat tertinggi. Mereka dapat memulai dari tingkatan dasar, kemudian meningkatkan kualitas kebun sesuai tahapan yang ditetapkan.

“Apabila lima kriteria ISPO ditetapkan dan harus dipenuhi seluruhnya, maka akan sulit sekali semua petani atau kebun rakyat mendapatkan sertifikasi. Karena itu, perlu pendekatan yang tidak absolut. Petani harus diberikan tahapan agar bisa meningkatkan pemenuhan standar keberlanjutan sesuai kemampuan mereka,” ujarnya.