Ternyata Ada 20 Negara Produsen CPO di Dunia, Urutan ke Berapa Indonesia dan Seberapa Kokoh Posisinya?

sawitsetara.co – JAKARTA — Sebanyak 20 negara tercatat sebagai produsen minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) di dunia berdasarkan data USDA Foreign Agricultural Service dan IndexMundi. Dari banyaknya jumlah negara penghasil CPO, berada di posisi ke berapakah Indonesia dan seberapa kokoh posisinya di industri sawit dunia dalam lima sampai sepuluh tahun mendatang?

Peta persaingan industri minyak sawit dunia tidak hanya didominasi negara-negara Asia. Sejumlah negara di Afrika, Amerika Latin, hingga Oseania juga masuk dalam daftar 20 produsen CPO terbesar dunia.

Sierra Leone menempati posisi ke-20 dengan produksi 75 ribu ton. Filipina berada di urutan ke-19 dengan 100 ribu ton, disusul Meksiko sebanyak 240 ribu ton dan Costa Rica 275 ribu ton. Berikutnya, Peru mencatatkan produksi 285 ribu ton. Republik Demokratik Kongo dan Ghana masing-masing menghasilkan sekitar 300 ribu ton. India berada di posisi ke-13 dengan produksi 310 ribu ton, sedangkan Kamerun menghasilkan 465 ribu ton.

Ekuador menempati peringkat ke-11 dengan produksi 640 ribu ton. Memasuki 10 besar, Pantai Gading mencatatkan produksi 650 ribu ton, Brasil 660 ribu ton, dan Honduras 675 ribu ton. Papua Nugini berada di posisi ketujuh dengan produksi 830 ribu ton. Guatemala menyusul dengan 995 ribu ton, sedangkan Nigeria menjadi produsen terbesar Afrika dengan produksi sekitar 1,5 juta ton.

Di kawasan Amerika Selatan, Kolombia menempati peringkat keempat dengan produksi mencapai 2 juta ton. Thailand berada di urutan ketiga dengan 3,9 juta ton, disusul Malaysia di posisi kedua dengan 20,2 juta ton. Sementara itu, Indonesia menempati posisi teratas dengan produksi sekitar 46,7 juta ton. Capaian tersebut menjadikan Indonesia sebagai penguasa utama produksi CPO dunia dengan pangsa sekitar 57,3 persen.

Meski mendominasi produksi CPO dunia, Indonesia dinilai tidak boleh berpuas diri. Persaingan antarnegara produsen terus berkembang sehingga membutuhkan pembenahan industri dari sektor hulu hingga hilir. Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Dr. Ir. Gulat Medali Emas Manurung, MP., C.IMA., C.APO, mengatakan Indonesia berpeluang mempertahankan posisinya sebagai produsen CPO terbesar dunia. Namun, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pemerintah.

“Apakah Indonesia akan tetap eksis sebagai negara produsen terbesar CPO dunia? Saya bilang ya, dengan ketentuan, dengan syarat dan ketentuan berlaku,” kata Dr. Gulat dalam perbincangan bersama jajaran APKASINDO.

Produktivitas Petani Jadi Kunci

Dr. Gulat menjelaskan, salah satu keunikan industri sawit Indonesia terletak pada besarnya kontribusi perkebunan rakyat. Dari total luas perkebunan kelapa sawit Indonesia sebesar 16,38 juta hektare, sekitar 42 persen atau 6,89 juta hektare dikelola petani.

Menurutnya, persoalan utama perkebunan rakyat masih berkaitan dengan rendahnya produktivitas tanaman. Karena itu, percepatan peremajaan sawit rakyat (PSR) harus menjadi prioritas nasional. Ia mendorong agar PSR dijadikan program mandatori atau wajib. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat peningkatan produktivitas kebun petani.

“Produktivitas TBS rata-rata petani sawit yang belum replanting itu 0,8 sampai 1 ton per hektare per bulan, dengan rendemen rata-rata 18 sampai 21 persen,” ujarnya.

Sebaliknya, kebun yang telah diremajakan berpotensi menghasilkan 3,5 ton TBS per hektare per bulan dengan rendemen minyak mencapai 26–27 persen. Dengan produktivitas tersebut, produksi CPO berpotensi mencapai 6–7 ton per hektare per tahun. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan kebun yang belum diremajakan, yakni sekitar 1,7–2,1 ton CPO per hektare per tahun.

Dr. Gulat menilai peningkatan produktivitas kebun rakyat menjadi fondasi utama untuk memperbesar kapasitas produksi nasional. Apalagi, perkebunan rakyat menguasai porsi signifikan dari total luas perkebunan sawit Indonesia.

Bentuk Badan Otoritas Sawit Indonesia

Persyaratan kedua yang disampaikan Dr. Gulat adalah pembentukan Badan Kelapa Sawit Indonesia (BKSN). Ia menyebut rancangan pembentukan badan tersebut telah dibahas di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Menurutnya, pengelolaan industri sawit saat ini melibatkan terlalu banyak kementerian dan lembaga. APKASINDO mencatat terdapat sekitar 38 kelembagaan yang berkaitan dengan pengelolaan sawit. Banyaknya lembaga yang terlibat dinilai berpotensi menimbulkan tumpang tindih kebijakan dan memperlambat pengambilan keputusan.

“Kalau begitu banyak yang mengurusi sawit, maka yang ada adalah tumpang tindih kebijakan. Akhirnya terjadi perlambatan terhadap lokomotif ekonomi Indonesia, yaitu kelapa sawit,” kata Dr. Gulat yang juga President of WCOPS (World Coalition of Oil Palm Smallholders).

Ia berharap BKSN dapat menjadi pusat koordinasi sekaligus pengarah kebijakan industri sawit nasional. Dengan demikian, pengembangan sektor hulu hingga hilir dapat berjalan lebih terintegrasi.

Dorong Pembentukan Bursa Sawit Indonesia

Persyaratan ketiga berkaitan dengan pembentukan Bursa Sawit Indonesia. Dr. Gulat menilai mekanisme pembentukan harga CPO nasional perlu segera dibenahi agar lebih transparan dan kompetitif. Ia menyoroti perbedaan harga CPO Indonesia dengan harga di pasar internasional. Menurutnya, harga CPO di Rotterdam telah mencapai Rp29.000 per kilogram, sedangkan di Malaysia sekitar Rp20.000 per kilogram. Sementara itu, harga di Indonesia masih berkisar Rp15.000 per kilogram.

Dr. Gulat menilai salah satu persoalannya terletak pada mekanisme pembentukan harga melalui tender CPO yang selama ini menjadi rujukan nasional. Ia menganggap mekanisme tender tersebut masih bersifat tradisional. Karena itu, Indonesia membutuhkan sistem perdagangan yang lebih modern dan mampu mencerminkan harga global.

“Segera dirikan Bursa Sawit Indonesia. Karena selama ini kita hanya merujuk kepada tender. Tender itu tradisional,” ujarnya.

Dr. Gulat juga mengaitkan kebutuhan tersebut dengan rencana pemerintah membentuk badan dan bursa mineral serta komoditas strategis. Menurutnya, keberadaan Bursa Sawit Indonesia dapat memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan CPO internasional. Dengan mekanisme perdagangan yang lebih transparan, pembentukan harga domestik diharapkan semakin kompetitif.

Produksi CPO Ditargetkan 100 Juta Ton

Dr. Gulat optimistis ketiga langkah tersebut dapat membawa industri sawit Indonesia memasuki fase pertumbuhan baru. Ia bahkan memproyeksikan produksi CPO nasional berpotensi mencapai 100 juta ton per tahun dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang. Target tersebut bergantung pada keberhasilan pemerintah mempercepat PSR, membentuk BKSN, serta merealisasikan Bursa Sawit Indonesia.

Sekretaris Jenderal DPP APKASINDO, Dr. (cn) Djono A. Burhan, S.Kom., MMgt (Int. Bus), CC, CL, menyatakan sependapat dengan pandangan Ketua Umum APKASINDO. Menurut Djono, mempertahankan posisi Indonesia sebagai produsen CPO terbesar dunia merupakan kepentingan strategis. Terlebih, jutaan petani menggantungkan kehidupan ekonominya pada industri kelapa sawit.

“Saya sangat setuju, Dr. Gulat. Indonesia sekarang produsen nomor satu. Banyak negara lain sebenarnya sedang membangun industri sawit. Tentu kita harus mempertahankan posisi nomor satu,” kata Djono.

Ia menambahkan, penguatan industri sawit harus memberikan manfaat lebih luas. Pengembangan sektor hulu dan hilir harus mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Di luar ketiga persyaratan tersebut, Dr. Gulat menegaskan penyelesaian persoalan kebun sawit dalam kawasan hutan juga menjadi pekerjaan penting pemerintah. Menurutnya, persoalan tersebut harus diselesaikan agar berbagai strategi penguatan industri sawit nasional dapat berjalan optimal.

Dengan pembenahan produktivitas perkebunan rakyat, penguatan kelembagaan, perbaikan tata niaga, serta kepastian hukum perkebunan, Indonesia diharapkan tidak hanya mampu mempertahankan takhta sebagai produsen CPO terbesar dunia, tetapi juga memperkuat pengaruhnya dalam perdagangan minyak sawit global.