selama ini tata kelola sawit nasional dinilai terlalu tersebar karena melibatkan banyak kementerian dan lembaga dengan aturan masing-masing. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan di lapangan sering tidak sinkron dan memunculkan multitafsir.

Dr. Eko menjelaskan, pemerintah melalui Perpres Nomor 16 Tahun 2025 dan Permentan Nomor 33 Tahun 2025 telah mewajibkan sertifikasi ISPO bagi pekebun mulai tahun 2029. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan capaian ISPO petani masih sangat rendah. Data Ditjenbun mencatat, hingga Oktober 2025, sertifikasi ISPO petani baru mencapai sekitar 74 ribu hektare atau hanya 1,1 persen dari total 6,94 juta hektare kebun sawit rakyat.

Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia. Industri ini tidak hanya menopang kebutuhan pangan nasional, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi yang melibatkan jutaan tenaga kerja dari sektor perkebunan, pabrik pengolahan, distribusi, hingga perdagangan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menetapkan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit periode I Mei 2026 dengan pergerakan yang bervariasi dibanding periode April 2026.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menetapkan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun mitra plasma untuk periode 13 hingga 19 Mei 2026.

Kondisi ketersediaan air bagi tanaman di Indonesia pada Mei–Juli 2026, khususnya untuk komoditas kelapa sawit diprediksi masih cukup. Namun, distribusi air diperkirakan tidak merata.