KONSULTASI
Logo

Petani Sawit Swadaya Kukar Sampaikan Aspirasi ke Bupati, Minta Kemudahan PKS Hingga Legalitas Kebun

25 September 2025
AuthorTim Redaksi
EditorEditor
Petani Sawit Swadaya Kukar Sampaikan Aspirasi ke Bupati, Minta Kemudahan PKS Hingga Legalitas Kebun

sawitsetara.co - KUTAI KARTANEGARA - Sejumlah petani sawit swadaya yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar silaturahmi dengan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, di Pendopo Bupati Kukar, Kamis (25/9/2025). Pertemuan ini dimanfaatkan para petani untuk menyampaikan berbagai persoalan krusial yang tengah mereka hadapi di lapangan.


Ketua DPD Apkasindo Kukar, Jumadi, menyebut silaturahmi ini bukan sekadar ajang temu kangen, melainkan langkah strategis mempererat hubungan kekeluargaan sekaligus memperkuat sinergi antara petani dengan pemerintah daerah.


“Alhamdulillah, kami bisa bertemu langsung dengan Bupati. Ada beberapa hal penting yang kami sampaikan demi keberlanjutan perkebunan kelapa sawit di Kukar,” ujar Jumadi.


Dalam pertemuan dengan Bupati Kukar, para petani sawit swadaya menyampaikan sejumlah aspirasi penting. Pertama, mereka berharap pemerintah kabupaten dapat mempermudah proses perizinan pendirian pabrik kelapa sawit (PKS) khusus bagi petani. Kehadiran pabrik ini dipandang krusial agar petani tidak hanya sebatas menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga mampu naik kelas sebagai pengelola industri hilir yang mandiri.


Selain itu, masalah legalitas kebun juga menjadi sorotan utama. Banyak kebun sawit milik petani swadaya yang hingga kini masih berstatus dalam kawasan hutan. Kondisi tersebut membuat petani khawatir berhadapan dengan persoalan hukum, terutama terkait penertiban kawasan hutan (PKH). Untuk itu, mereka meminta fasilitasi pemerintah daerah agar kebun-kebun tersebut bisa segera dilepaskan dari status kawasan hutan.


Tak kalah penting, petani juga mendorong agar pengelolaan sawit di Kukar dapat terarah dengan lebih ramah lingkungan, produktif, dan berkelanjutan. Mereka berharap pemerintah mendukung penuh penerapan prinsip ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) sehingga kebun sawit swadaya di Kukar bisa berkembang sejalan dengan standar nasional dan memiliki daya saing lebih kuat di masa depan.


Selain itu, Apkasindo Kukar juga meminta pemerintah mendorong terciptanya kemitraan antara petani dengan perusahaan agar hasil panen lebih mudah dipasarkan dengan harga sesuai standar yang ditetapkan Dinas Perkebunan.


Sekretaris Apkasindo Kaltim, Daru Widiyatmoko, yang turut hadir menambahkan, kekhawatiran terbesar petani adalah ketika Satgas PKH menyasar lahan-lahan sawit swadaya.


“Bagi petani, kebun sawit adalah satu-satunya tempat bergantung hidup. Karena itu, jangan sampai Satgas PKH menindak lahan mereka. Selain itu, keberadaan PKS milik petani dengan kapasitas minimal 30 ton/jam sudah saatnya diwujudkan di Kukar,” ungkap Daru.


Menurutnya, keberadaan PKS milik petani akan memperkuat posisi tawar mereka sekaligus memastikan keberlanjutan sawit yang berorientasi pada kesejahteraan.


Pertemuan ini menegaskan besarnya harapan petani sawit swadaya agar pemerintah daerah hadir lebih aktif dalam mencari solusi konkret. Dengan dukungan Pemkab Kukar, petani yakin sektor sawit tidak hanya akan bertahan, tetapi juga berkembang lebih maju dan berdaya saing.


“Semua ini semata-mata agar kelapa sawit di Kukar terus berkelanjutan, dan petani bisa benar-benar sejahtera,” tandas Daru.


Berita Sebelumnya
Prof. Bungaran: Koperasi Tani Kunci untuk Memperbaiki Nasib Petani

Prof. Bungaran: Koperasi Tani Kunci untuk Memperbaiki Nasib Petani

Jumlah total petani pengguna lahan di Indonesia menurut hasil Sensus Pertanian 2023 (ST2023) adalah

24 September 2025 | Edukasi

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *