
sawitsetara.co – PEKANBARU — Pemerintah menegaskan penataan kembali lahan perkebunan kelapa sawit harus memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat. Penguasaan kembali lahan oleh negara tidak boleh menjadi tujuan akhir reforma agraria. Kebijakan harus berlanjut pada kepastian kepemilikan, penguatan kelembagaan petani, hingga peningkatan kesejahteraan melalui koperasi.
Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah mengatakan reforma agraria sawit membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan tanah. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat memiliki kemampuan mengelola lahan dan memperoleh nilai tambah dari aktivitas perkebunan.
Pernyataan tersebut disampaikan Farida dalam Seminar Nasional Reforma Agraria Sawit Berbasis Koperasi: Dari Penguasaan Kembali Negara Menuju Kepemilikan Kolektif Rakyat di Gedung Daerah Balai Serindit, Gubernuran Riau, Rabu (18/11/2026).
Menurut Farida, penertiban dan penataan lahan yang dilakukan pemerintah melalui PT Agrinas Palma Nusantara harus memiliki tujuan akhir yang jelas. Lahan-lahan tersebut pada akhirnya harus memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya petani yang akan mengelolanya melalui koperasi.
“Reforma agraria tidak boleh berhenti pada penguasaan kembali oleh negara. Namun, harus berujung pada kepemilikan dan manfaat yang luas bagi rakyat,” kata Farida.
Ia menjelaskan, reforma agraria memiliki dua aspek yang tidak dapat dipisahkan, yakni asset reform dan access reform. Aspek pertama berkaitan dengan kepastian penguasaan dan kepemilikan tanah. Sementara aspek kedua memastikan masyarakat memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi untuk mengelola tanah tersebut secara produktif.
Menurut Farida, pemberian lahan saja tidak cukup untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Pemerintah harus memastikan penerima lahan mempunyai akses terhadap pembiayaan, teknologi, pengolahan hasil perkebunan, serta pasar.
“Jangan hanya memastikan berapa hektare tanah yang didapatkan. Setelah mendapatkan tanah, harus jelas lahan tersebut akan dijadikan apa dan nilai ekonomi apa yang bisa dihasilkan,” ujarnya.
Farida menilai petani sawit selama ini masih sering ditempatkan sebagai pelaku produksi bahan baku. Mereka menghasilkan TBS, tetapi belum sepenuhnya terlibat dalam rantai pasok industri secara menyeluruh.
Kondisi tersebut membuat posisi ekonomi petani belum optimal. Padahal, sektor perkebunan kelapa sawit memiliki rantai bisnis yang panjang, mulai dari produksi TBS, pengolahan menjadi CPO, hingga pengembangan berbagai produk turunan.
Karena itu, Kementerian Koperasi ingin mendorong perubahan posisi petani. Melalui koperasi, petani diharapkan tidak hanya memiliki kebun, tetapi juga mempunyai akses terhadap kegiatan pengolahan dan perdagangan hasil perkebunan.
“Petani sawit harus masuk ke dalam rantai nilai pascaproduksi. Mereka tidak boleh hanya menjadi penyedia bahan baku, tetapi juga harus mendapatkan manfaat dari proses pengolahan hingga pemasaran,” kata Farida.
Komitmen 20 Persen Lahan untuk Petani
Farida mengatakan pemerintah telah memulai langkah konkret melalui kerja sama antara Kementerian Koperasi dan Agrinas Palma Nusantara pada 20 Juli 2026. Salah satu komitmen yang disepakati adalah mengalokasikan 20 persen lahan untuk dikelola petani melalui koperasi.
Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengarahkan penataan lahan perkebunan sawit agar memberikan ruang lebih besar bagi kepemilikan dan pengelolaan ekonomi oleh masyarakat.
Namun, pelaksanaannya membutuhkan kesiapan kelembagaan. Farida menyebut terdapat kebutuhan untuk mengaktifkan sekitar 250 koperasi, baik melalui pembentukan koperasi baru maupun penguatan koperasi yang sudah ada.
Kementerian Koperasi juga merencanakan fasilitasi terhadap 240 koperasi selama periode 2027-2029. Program tersebut diarahkan untuk membangun model bisnis perkebunan sawit yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Selain itu, kementerian telah mengidentifikasi 2.587 koperasi perkebunan yang berpotensi diperkuat dan dikonsolidasikan.
Menurut Farida, angka tersebut menjadi bagian dari pemetaan pemerintah untuk memastikan program pengembangan koperasi berjalan berdasarkan data dan kesiapan kelembagaan. Ia menegaskan proses standardisasi serta verifikasi koperasi bukan bertujuan menghambat masyarakat.
Sebaliknya, proses tersebut diperlukan agar koperasi memiliki tata kelola yang transparan, manajemen profesional, dan kemampuan menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan.
“Verifikasi koperasi bukan untuk menghalang-halangi. Tujuannya untuk memprofesionalkan koperasi dan memperbaiki tata kelolanya agar tidak menimbulkan masalah maupun kegagalan bagi masyarakat,” ujarnya.
Farida mengingatkan, pemerintah tidak ingin masyarakat menerima pengelolaan lahan tanpa kesiapan menjalankan usaha. Koperasi harus memahami bagaimana mengelola kebun, menyiapkan pembiayaan, membangun kemitraan, dan mengembangkan bisnis.
Ia mencontohkan, setelah pemerintah membuka peluang kerja sama pengelolaan lahan melalui koperasi, sejumlah kelompok masyarakat mulai menyampaikan minat. Namun, sebagian masih belum mempunyai perencanaan bisnis yang matang.
Ada koperasi yang ingin mengelola lahan hingga 1.000 hektare atau bahkan 3.000 hektare. Namun, mereka belum mengetahui sumber modal, kesiapan lahan, dan tahapan pembangunan usaha yang harus dilakukan.
Karena itu, Farida meminta dinas koperasi dan organisasi perkoperasian memberikan literasi serta pendampingan yang memadai kepada masyarakat.
Riau Memiliki Peran Strategis dalam Industri Sawit
Dalam kesempatan tersebut, Farida juga menyoroti posisi Provinsi Riau dalam industri kelapa sawit nasional. Ia menyebut produksi CPO Riau pada 2025 mencapai sekitar 9,46 juta ton atau hampir 20 persen dari produksi nasional.
Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa Riau memiliki peran strategis dalam menjaga pasokan minyak sawit Indonesia. Produksi dari daerah ini turut menopang kebutuhan industri pangan dan berbagai produk berbasis sawit di berbagai wilayah.
Karena itu, penguatan kelembagaan petani di Riau dinilai penting. Pemerintah ingin memastikan petani yang menjadi bagian dari industri tersebut memperoleh manfaat ekonomi lebih besar.
Farida menegaskan pengembangan koperasi sawit tidak dapat dilakukan oleh satu pihak. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi petani, perguruan tinggi, perbankan, dan pelaku usaha harus membangun kerja sama.
Keterlibatan Agrinas Palma Nusantara juga menjadi bagian dari ekosistem tersebut. Perusahaan yang mendapat penugasan pemerintah dalam penataan lahan diharapkan dapat bekerja sama dengan Kementerian Koperasi untuk mempersiapkan pengelolaan lahan oleh masyarakat.
“Komitmen ini tidak akan berhasil tanpa keterlibatan dan kerja aktif seluruh pihak. Pemerintah, organisasi petani, perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan harus mempunyai kesadaran yang sama,” kata Farida.
Ia menambahkan, keberhasilan reforma agraria tidak semestinya hanya dihitung berdasarkan luas lahan yang ditata atau jumlah sertifikat yang diterbitkan. Pemerintah perlu melihat sejauh mana masyarakat memiliki aset produktif dan kekuatan ekonomi untuk menentukan masa depan usahanya.
“Keberhasilan reforma agraria bukan hanya diukur dari jumlah sertifikat, tetapi juga dari kepemilikan aset, kekuatan koperasi dalam mengambil keputusan, dan kembalinya nilai tambah kepada rakyat,” ujarnya.
Farida berharap reforma agraria sawit berbasis koperasi dapat menjadi instrumen pemerataan ekonomi. Dengan kepastian hak atas lahan dan akses terhadap kegiatan ekonomi, petani diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat kebijakan, tetapi juga menjadi pemilik sekaligus pelaku utama dalam industri kelapa sawit nasional.
Tags:


Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *