Wacana DMO Sawit untuk B50, Pengusaha Wanti-Wanti Harga CPO dan TBS Bisa Anjlok

sawitsetara.co - JAKARTA - Pemerintah tengah menggulirkan wacana penerapan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) untuk komoditas kelapa sawit. Kebijakan ini digadang-gadang sebagai strategi menjaga pasokan bahan baku biodiesel di dalam negeri menyusul rencana penerapan mandatori biofuel dengan campuran 50% atau B50.

Namun, kalangan pengusaha menilai langkah tersebut bisa berdampak negatif terhadap harga minyak sawit mentah (CPO) dan tandan buah segar (TBS) petani.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, mengaku pihaknya belum menerima penjelasan resmi dari pemerintah terkait bentuk dan mekanisme DMO yang tengah diwacanakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Kita belum pernah mendapat informasi resmi dari ESDM seperti apa bentuk DMO yang dimaksud. Kalau nanti dikaitkan dengan ekspor dan kewajiban DMO dalam negeri dinaikkan, sudah pasti akan berdampak pada harga,” ujar Eddy dalam konferensi pers di Kantor GAPKI, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Eddy menilai, kenaikan kewajiban DMO akan menekan harga CPO di pasar domestik lantaran pasokan meningkat, sementara ekspor dibatasi. Kondisi tersebut, ujarnya, akan merembet hingga ke tingkat petani melalui penurunan harga TBS.

“Kalau harga CPO dalam negeri tertekan, otomatis harga TBS di petani juga akan ikut turun,” tegasnya.

Berdasarkan data Barchart per Selasa (28/10), harga CPO dunia untuk kontrak Oktober tercatat sebesar 4.312 ringgit Malaysia atau sekitar Rp17,04 juta per ton.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa kebijakan DMO sawit merupakan salah satu opsi yang sedang dikaji pemerintah guna memastikan ketersediaan bahan baku untuk program B50. Ia menegaskan, opsi tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan final.

“Kalau alternatif yang dipakai adalah memangkas sebagian ekspor, maka salah satu opsinya adalah mengatur antara kebutuhan dalam negeri dan luar negeri. Instrumennya bisa DMO. Tapi ini masih opsi,” jelas Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, 14 Oktober lalu.

Dengan wacana ini, pelaku industri kini menunggu kepastian dari pemerintah, mengingat kebijakan DMO dapat menjadi pedang bermata dua — menjaga pasokan energi hijau di satu sisi, namun berpotensi menekan harga dan pendapatan petani di sisi lain.