sawitsetara.co - ACEH SINGKIL — Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon menegaskan posisi kelapa sawit sebagai penopang utama ekonomi daerahnya. Di tengah keterbatasan komoditas alternatif yang dinilai belum menjanjikan, ia meminta perhatian serius terhadap sektor ini—terutama pada aspek hulu seperti kualitas bibit.
“Bibit sawit yang bagus, kalau dikasih bibit asal siap-siap dimarahi masyarakat,” kata Safriadi saat membuka ekspos laporan kegiatan dan rencana kerja Forum Multi Pihak Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (PSDA-LH) Aceh Singkil di Aula Bappeda, Singkil, Rabu (22/4/2026).
Menurut Safriadi, kondisi iklim Aceh Singkil yang bercurah hujan tinggi membuat kelapa sawit menjadi komoditas paling adaptif sekaligus ekonomis bagi masyarakat. Tanaman lain, kata dia, belum mampu memberikan imbal hasil yang sebanding. Bahkan, untuk sektor pertanian non-sawit, masyarakat cenderung enggan mengembangkan tanpa dukungan subsidi pemerintah.
Situasi itu, menurut dia, menuntut pemerintah daerah untuk tidak setengah hati dalam mengelola sektor sawit. Salah satu langkah awal yang disorot adalah program bantuan bibit. Ia mengingatkan agar bibit yang disalurkan benar-benar teruji kualitasnya, bukan sekadar memenuhi target distribusi.
“Bagimana produksi sawit bertambah dan mutu bertambah. Jangan masyarakat dikasih bibit sembarangan,” ujarnya.
Selain kepada jajaran pemerintah, Safriadi juga meminta organisasi non-pemerintah (NGO) yang menjadi mitra pembangunan ikut berkontribusi dalam peningkatan kapasitas dan kesejahteraan petani sawit.
Ketergantungan Aceh Singkil terhadap komoditas ini bukan tanpa alasan. Sekitar 70 persen penduduk di kabupaten tersebut menggantungkan hidup pada rantai ekonomi sawit—mulai dari pemilik kebun, buruh panen, penyedia jasa angkutan, hingga pengepul. Fluktuasi harga tandan buah segar (TBS) pun berdampak langsung pada denyut ekonomi daerah yang mengusung slogan “Sekata Sepakat” itu.
Dari sisi luasan, Aceh Singkil tercatat sebagai daerah dengan kebun sawit terluas kedua di Provinsi Aceh. Perkebunan milik perusahaan dengan hak guna usaha (HGU) mencapai 44.483,12 hektare. Adapun kebun sawit rakyat membentang seluas 31.351 hektare.
Dengan skala tersebut, kebijakan di sektor sawit—termasuk kualitas bibit—tak lagi sekadar urusan teknis, melainkan menyangkut stabilitas ekonomi mayoritas warga. Safriadi tampaknya menyadari betul hal itu.
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
