Produktivitas Sawit Rakyat Tertinggal, Kesenjangan dengan Perkebunan Negara Capai 1,5 Ton CPO per Hektare

sawitsetara.co – JAKARTA — Produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat Indonesia masih tertinggal dibandingkan perkebunan swasta dan negara. Kesenjangan tersebut mencapai 1,5 ton crude palm oil (CPO) per hektare.

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dinilai menjadi salah satu kunci untuk memperbaiki produktivitas tanpa harus memperluas areal perkebunan.

Persoalan tersebut disampaikan Perwakilan Ketua Komite Pengembangan SDM Perkebunan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Dr. Sri Gunawan, dalam kegiatan Sosialisasi Seleksi Lembaga Penyelenggara Program Pengembangan SDM Perkebunan Tahun 2027 di Hotel Mövenpick City Centre, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Dalam paparannya bertajuk SDM Perkebunan Kompeten dan Link & Match dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri Perkebunan, Sri Gunawan mengungkapkan bahwa produktivitas perkebunan rakyat pada 2024 baru mencapai 2,5 ton CPO per hektare.

Angka tersebut berada di bawah perkebunan swasta yang mencapai 3,3 ton CPO per hektare. Sementara itu, produktivitas perkebunan negara tercatat sebesar 4 ton CPO per hektare.

Kesenjangan tersebut menunjukkan masih besarnya peluang peningkatan produksi melalui optimalisasi perkebunan yang sudah ada.

“Dukungan SDM berkualitas, yang kompetensinya sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri perkebunan, merupakan keniscayaan untuk mewujudkan industri sawit Indonesia yang berkelanjutan,” kata Sri Gunawan.

Menurut dia, peningkatan kualitas SDM menjadi bagian penting dalam memperkuat industri perkebunan. Terlebih, perkebunan rakyat menguasai sekitar 42 persen luas perkebunan sawit Indonesia berdasarkan data BPS 2024.

Selain itu, industri sawit nasional menyerap sekitar 16,5 juta tenaga kerja. Besarnya kontribusi tersebut membuat peningkatan kapasitas pekebun memiliki peran strategis terhadap keberlanjutan industri sawit nasional.

Keterampilan Pekebun Swadaya Jadi Persoalan

Sri Gunawan juga menyoroti kesenjangan kapasitas SDM sebagai salah satu akar persoalan rendahnya produktivitas perkebunan rakyat.

Dalam paparannya, terdapat empat persoalan yang perlu mendapatkan perhatian. Pertama, tanaman sawit tua yang membutuhkan peremajaan melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), disertai penggunaan bibit bersertifikat dan pengelolaan kebun yang tepat sejak awal.

Kedua, penerapan Good Agricultural Practices (GAP) yang belum optimal. Praktik pemupukan, pemeliharaan tanaman, pemanenan, hingga penanganan pascapanen masih belum sepenuhnya sesuai standar.

Ketiga, kelembagaan pekebun yang masih lemah. Pengelolaan koperasi, manajemen keuangan, serta kemitraan dengan pabrik kelapa sawit membutuhkan penguatan.

Keempat, kebutuhan regenerasi tenaga kerja terampil. Industri perkebunan membutuhkan asisten kebun, mandor, dan teknisi kompeten, termasuk dari keluarga pekebun. “Rendahnya keterampilan pekebun swadaya menjadi faktor utama,” katanya.

Pihaknya menyebut dukungan dana peremajaan dan sarana perkebunan tidak akan optimal tanpa SDM yang memiliki kemampuan untuk mengelolanya.

Artinya, keberhasilan program PSR tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pendanaan dan bibit unggul. Kemampuan pekebun dalam menerapkan teknik budidaya serta mengelola kebun secara berkelanjutan juga menentukan hasil peremajaan.

BPDP Perkuat Pendidikan dan Pelatihan

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah menjalankan dua jalur pengembangan SDM perkebunan, yakni beasiswa pendidikan dan pelatihan pekebun.

Berdasarkan paparan Sri Gunawan, program beasiswa BPDP telah menjangkau 13.265 penerima sejak 2016 dengan melibatkan 42 perguruan tinggi mitra.

Pada 2026, kuota beasiswa ditetapkan sebanyak 5.000 mahasiswa. Program ini juga memprioritaskan keluarga pekebun dan pekerja perkebunan.

Sementara itu, program pelatihan pekebun diarahkan untuk meningkatkan keterampilan teknis budidaya hingga pascapanen. Materinya mencakup penguatan kelembagaan, pengelolaan keuangan, dan pemetaan.

Adapun target pelatihan pekebun pada 2025 mencapai 10.786 peserta yang tersebar di 17 provinsi penghasil sawit.

Kedua program tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat kesejahteraan pekebun, serta meningkatkan daya saing industri sawit nasional.

Melalui penguatan pendidikan dan pelatihan, peningkatan kompetensi pekebun diharapkan dapat memperkecil kesenjangan produktivitas antarkategori perkebunan.

Dengan demikian, optimalisasi kebun rakyat menjadi salah satu peluang untuk meningkatkan produksi CPO nasional tanpa bergantung pada ekspansi lahan baru.