Petani Sawit Bengkalis Soroti Dampak Pajak Air Permukaan, Khawatir Berdampak pada Harga TBS

sawitsetara.co - BENGKALIS - Wacana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau terkait rencana penerapan pajak air permukaan sebesar Rp1.700 per pokok kelapa sawit menuai perhatian dari kalangan petani di Kabupaten Bengkalis. Kebijakan tersebut dinilai akan semakin membebani petani kecil yang saat ini masih berjuang menjaga produktivitas di tengah fluktuasi harga tandan buah segar (TBS).

Wedariyan Saputra, perwakilan dari Kelompok Tani Sejahtera di Bengkalis, menyampaikan bahwa rencana tersebut menimbulkan keresahan di kalangan petani. Menurutnya, beban tambahan biaya per pokok akan berdampak signifikan, terutama bagi petani swadaya yang mengelola lahan 2 hingga 5 hektare.

“Kalau dihitung, Rp1.700 per pokok itu bukan angka kecil. Dalam satu hektare bisa ada sekitar 130 sampai 140 pokok. Artinya, biaya yang harus kami keluarkan akan bertambah cukup besar. Sementara kondisi petani saat ini belum sepenuhnya stabil,” ujar Wedariyan kepada sawitsetara.co.

Ia menjelaskan, petani sawit selama ini sudah menanggung berbagai biaya operasional, mulai dari pupuk, perawatan, tenaga panen, hingga ongkos angkut. Penambahan pajak air permukaan dinilai tidak mempertimbangkan kondisi riil di lapangan, khususnya bagi petani kecil yang tidak memiliki cadangan modal besar.

Wedariyan juga mengingatkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi harga TBS di tingkat petani. Ia khawatir beban tambahan yang dikenakan akan berdampak pada struktur biaya produksi, yang pada akhirnya bisa memicu penyesuaian harga di tingkat pengepul maupun pabrik.

“Kami takutnya nanti ini akan berdampak ke harga TBS. Kalau biaya produksi naik, sementara harga tidak ikut naik, jelas petani yang terjepit. Bahkan bisa saja pabrik atau pihak lain menekan harga dengan alasan ada tambahan biaya,” katanya.

Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya lebih fokus pada upaya peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani, bukan menambah beban baru. Apalagi sektor perkebunan kelapa sawit selama ini menjadi salah satu penopang utama ekonomi masyarakat di Bengkalis.

Kelompok Tani Sejahtera berharap DPRD Riau dapat mengkaji ulang wacana tersebut dengan melibatkan perwakilan petani dalam proses pembahasan. Dialog terbuka dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak merugikan petani sebagai pelaku utama di sektor perkebunan.

“Kami bukan menolak aturan, tapi kami minta kebijakan itu adil dan mempertimbangkan kondisi petani kecil. Jangan sampai niatnya untuk meningkatkan pendapatan daerah, tapi justru melemahkan ekonomi masyarakat,” tegas Wedariyan.

Para petani di Bengkalis berharap pemerintah daerah dapat mencari solusi yang lebih berpihak kepada petani, terutama di tengah tantangan biaya produksi yang terus meningkat dan ketidakpastian harga komoditas di pasar global.