Petani dari Berbagai Daerah Tolak Wacana Penutupan PKS Tanpa Kebun: “Kami Mau Jual Sawit ke Mana?”

sawitsetara.co - JAKARTA — Wacana penutupan pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun menuai gelombang penolakan dari kalangan petani sawit swadaya di berbagai daerah. Mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua, para petani menilai keberadaan PKS tanpa kebun justru menjadi penopang utama akses pasar dan penyeimbang harga tandan buah segar (TBS).

Mereka khawatir, jika kebijakan tersebut diterapkan, petani kecil akan kehilangan alternatif penjualan hasil panen dan semakin bergantung pada perusahaan besar yang memiliki kebun inti.

Hedi B, anak petani sawit asal Indragiri Hilir, Riau, mengatakan PKS tanpa kebun selama ini berperan penting menciptakan persaingan harga yang sehat di tingkat petani.

“Kalau PKS tanpa kebun ditutup, akan terjadi monopoli harga oleh perusahaan yang memiliki kebun sendiri,” ujarnya kepada sawitsetara.co.

Menurut Hedi, perusahaan yang memiliki kebun cenderung lebih memprioritaskan hasil panen internal mereka, terutama saat musim panen raya. Kondisi itu dinilai berisiko membuat petani swadaya kesulitan menjual hasil panen.

“Ketika panen raya, mereka bisa saja stop pembelian dari luar. Lalu kami petani mau jual ke mana?” katanya.

Penolakan serupa datang dari Sulawesi Tengah. Petani sawit Siswanto, S.E., menilai PKS tanpa kebun justru menciptakan kompetisi harga yang menguntungkan petani swadaya.

“Selama ini pengalaman kami, dengan adanya PKS tanpa kebun itu harga jadi lebih kompetitif,” katanya di Palu.

Menurut Siswanto, karena tidak memiliki kebun inti, PKS tanpa kebun harus bersaing mendapatkan pasokan TBS dari petani. Hal itu menciptakan pembanding harga yang selama ini membantu petani memperoleh harga lebih baik.

“Karena PKS tersebut tidak punya kebun inti, maka dia harus bersaing. Jadi ada pembanding harga, dan ini sangat disukai oleh petani swadaya,” ujarnya.

Sementara itu, Rio, petani sawit swadaya asal Palembang, Sumatera Selatan, menyebut keberadaan PKS tanpa kebun sangat vital bagi petani kecil yang memiliki keterbatasan biaya distribusi.

“Kalau PKS tanpa kebun ditutup, kami akan kesulitan. Kami ini petani kecil, tidak punya biaya untuk kirim ke pabrik yang jauh,” katanya.

Selama tujuh tahun terakhir, Rio mengaku sepenuhnya menggantungkan hidup dari sawit. Menurutnya, penutupan PKS tanpa kebun akan menambah biaya angkut dan memangkas penghasilan petani yang sudah terbatas.

“Penghasilan kami tidak besar. Kalau biaya angkut naik, ya habis,” ujarnya.

Penolakan juga datang dari Kalimantan Timur. Petani sawit Daru Widiyatmoko, SP, mengatakan PKS tanpa kebun selama ini menjadi penopang penting bagi petani kecil dalam menjual hasil panen.

“Kalau PKS tanpa kebun ditutup, kami sebagai petani akan kesulitan menjual hasil panen. Tidak semua pabrik mau menerima TBS dari petani kecil,” ujarnya.

Menurut Daru, pemerintah seharusnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PKS tanpa kebun, bukan langsung menutupnya.

“Kalau memang ada yang perlu dibenahi, lakukan pembinaan. Jangan langsung ditutup, karena dampaknya besar sekali bagi kami petani,” katanya.

Dari wilayah timur Indonesia, penolakan juga disampaikan Albert Yoku, petani sawit asal Papua. Ia menilai keberadaan PKS tanpa kebun penting untuk menjaga keberlangsungan ekonomi petani di daerah.

Menurut Albert, petani sawit di Papua yang tersebar di delapan kabupaten selama ini membutuhkan ekosistem industri yang terbuka dan kompetitif. Ia mencontohkan kondisi di Kabupaten Keerom, Papua, ketika PKS milik PTPN II di wilayah Arso tidak beroperasi sehingga ribuan hektare kebun sawit petani tidak terserap.

“Kami merasakan langsung dampaknya. Sekitar 12.000 hektare lahan sawit hasilnya menjadi mubazir karena PKS tidak berjalan,” ungkapnya.

Akibat kondisi tersebut, sekitar 1.650 kepala keluarga petani plasma disebut mengalami penurunan pendapatan signifikan. “Pendapatan petani anjlok hingga hari ini. Ini menjadi bukti nyata bahwa ketergantungan pada satu PKS sangat berisiko,” tegas Albert.

Gelombang penolakan dari berbagai daerah ini menunjukkan kekhawatiran petani terhadap potensi hilangnya akses pasar dan melemahnya posisi tawar mereka di tengah rantai industri sawit nasional. Para petani berharap pemerintah mengkaji secara komprehensif dampak sosial dan ekonomi sebelum mengambil kebijakan terkait penataan industri sawit.