Pemerintah Gaspol Bebaskan Tarif Sawit ke AS, Negosiasi RI–AS di Tahap Final

sawitsetara.co – JAKARTA – Pemerintah Indonesia memastikan proses perundingan perdagangan dengan Amerika Serikat (AS telah memasuki tahap akhir.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan fokus utama pembahasan saat ini adalah pengaturan pengecualian tarif bagi sejumlah komoditas strategis Indonesia, dengan kelapa sawit menjadi salah satu isu kunci yang dibahas secara khusus dalam mekanisme bilateral kedua negara.

Menurut Airlangga, tim perunding Indonesia telah lebih dulu berada di AS untuk memulai rangkaian pembahasan teknis dengan mitra dagang AS. Sementara itu, dirinya akan menyusul ke Washington guna memperkuat posisi Indonesia dan memastikan seluruh agenda perundingan berjalan sesuai target pemerintah.

Airlangga menjelaskan bahwa secara prinsip, kebijakan pengecualian tarif sebenarnya telah tercantum dalam executive orders pemerintah AS. Namun demikian, untuk komoditas kelapa sawit, pembahasannya tidak dilakukan secara otomatis, melainkan harus dirundingkan secara khusus melalui jalur bilateral.

Pemerintah Indonesia, kata dia, secara tegas mendorong agar tarif yang dikenakan terhadap sawit Indonesia dapat ditekan hingga nol persen. “Perundingannya sudah final. Sekarang yang dibahas legal drafting-nya,” kata Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/12/2025).

Ia menegaskan bahwa tahapan yang sedang berjalan saat ini bersifat teknis dan administratif, namun tetap krusial karena akan menentukan kepastian hukum dari kesepakatan yang telah dicapai. Airlangga juga menyampaikan harapannya agar seluruh proses perundingan dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat.

Penyelesaian yang cepat dinilai penting agar dunia usaha memiliki kepastian terkait skema tarif ekspor, khususnya bagi pelaku industri kelapa sawit yang selama ini menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi perekonomian nasional.

Dalam agenda perundingan di AS, delegasi Indonesia akan melakukan pembahasan langsung dengan counterpart dari Kantor Perwakilan Dagang AS atau United States Trade Representative (USTR). Pertemuan ini menjadi forum utama mengunci substansi kesepakatan sekaligus menyelesaikan perbedaan teknis yang masih tersisa.

Airlangga mengungkapkan bahwa daftar komoditas yang diusulkan masuk dalam skema pengecualian tarif telah dipertukarkan oleh kedua belah pihak. Proses pertukaran daftar tersebut menjadi dasar pembahasan lanjutan dalam menentukan komoditas mana saja yang memperoleh perlakuan tarif khusus di pasar AS.

Hingga saat ini, Airlangga menegaskan tidak terdapat perkembangan baru dari pihak AS di luar materi yang sebelumnya telah dibahas. Artinya, jalannya perundingan masih berada dalam koridor yang sama dan tidak menemui hambatan berarti yang dapat mengganggu target penyelesaian.

Terkait keterlibatan kepala negara, Airlangga memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak akan hadir secara langsung ke AS pada tahap perundingan teknis ini. Pemerintah menilai bahwa kehadiran presiden baru diperlukan setelah seluruh pembahasan substansi dan teknis benar-benar rampung.

Meski demikian, Airlangga menyebut pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden AS Donald Trump tetap akan diagendakan secara terpisah. Pertemuan tingkat kepala negara tersebut direncanakan berlangsung setelah proses perundingan teknis mencapai kesepakatan final.

“Penandatanganan oleh presiden biasanya dilakukan setelah semua selesai. Kita tunggu hasil pembahasan,” ujarnya.

Airlangga menegaskan bahwa prosedur tersebut lazim dilakukan dalam kerja sama internasional untuk memastikan tidak ada lagi isu teknis yang tersisa sebelum kesepakatan disahkan secara resmi.

Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa kesepakatan perdagangan tersebut baru akan berlaku secara riil setelah ditandatangani oleh kedua pihak. Waktu implementasinya pun akan disepakati bersama, menyesuaikan dengan kesiapan masing-masing negara dalam menerapkan ketentuan yang telah dirundingkan.

Ia juga membuka kemungkinan bahwa proses penandatanganan kesepakatan tidak dilakukan dalam tahun berjalan. Pemerintah masih mempertimbangkan dinamika waktu dan kesiapan administratif dari kedua belah pihak sebelum menentukan jadwal resmi penandatanganan.

“Targetnya bisa selesai. Soal tanda tangan, kemungkinan tahun depan,” kata Airlangga.

Perundingan perdagangan Indonesia–AS ini dinilai memiliki arti strategis karena akan menentukan posisi komoditas unggulan Indonesia, terutama kelapa sawit, di pasar AS. Selain itu, kesepakatan tersebut diharapkan mampu menekan beban tarif ekspor nasional, memperkuat daya saing produk Indonesia, serta memberikan kepastian jangka panjang bagi pelaku usaha.