Pelaku Usaha Keluhkan Kebijakan Daerah di Kaltim Justru Hambat Investasi Hilirisasi Sawit

sawitsetara.co – BALIKPAPAN – Rencana hilirisasi sawit yang diharapkan menjadi pilar ekonomi masa depan Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi sejumlah tantangan. Pelaku usaha mengungkapkan bahwa beberapa kebijakan daerah dan tata ruang masih menghambat investasi dan aktivitas di lapangan.

Sekretaris Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kaltim, Dedi Aspian Nur, menyampaikan langsung keluhan para pelaku usaha. Pihaknya mempertanyakan tujuan dari hilirisasi lantaran keterlambatan terbit regulasi pendukung.

“Kami mempertanyakan arah hilirisasi ke depan. Selain itu, juga salah satu PR lama yang belum tuntas adalah Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Kegiatan Pengangkutan Batu Bara dan Kelapa Sawit. Itu bagaimana? Baik hilirisasi dan perda itu progresnya sangat lambat,” kata Dedi, dikutip Kaltimpost, Senin (17/11/2025).

Dedi juga menyoroti dampak kebijakan lain yang dirasakan langsung oleh petani dan perusahaan. Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) misalnya, justru membuat situasi menjadi dilematis. Ada perubahan tata ruang yang menyebabkan penyitaan lahan petani dan perusahaan cukup besar di Kaltim.

“Ini pasti berpengaruh pada kinerja sektor perkebunan sawit,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltim, Edih Mulyadi, menegaskan dukungan pemerintah terhadap hilirisasi untuk memperkuat nilai tambah di daerah. Pemerintah, kata dia, sangat mendukung hilirisasi karena menjadi harapan untuk memperkuat perekonomian Kaltim.

“Namun, pemerintah daerah mengakui bahwa aturan seperti Perda 10/2012 menimbulkan dilema. Perda itu dibuat untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan bersama. Tapi, pengaturannya memang sedang dikaji ulang agar pelaksanaannya tidak menghambat dunia usaha,” katanya.

Ia menambahkan bahwa pengelolaan lintas kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten masih menjadi pekerjaan rumah. Saat Pemda, kata dia, sedang membahas bagaimana pengelolaannya ke depan agar tetap memperhatikan kepentingan semua pihak.

Deputi Bank Indonesia Kaltim, Bayuadi Herdiyanto, menambahkan bahwa penguatan industri hilir sawit sejalan dengan agenda diversifikasi ekonomi daerah. Dengan hilirisasi, nilai tambah dan stabilitas ekonomi bisa lebih terjaga, apalagi di tengah fluktuasi harga CPO global.

Forum diseminasi informasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) merekomendasikan percepatan sinkronisasi tata ruang dan revisi aturan yang dianggap menghambat logistik hasil perkebunan. Dedi berharap kebijakan pemerintah ke depan lebih berpihak pada penguatan hilirisasi sawit di daerah.