Negara Produsen Kelapa Sawit Komit Terapkan Sustainability, Diantaranya ISPO

sawitsetara.co – JAKARTA – Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) menegaskan komitmen negara-negara produsen sawit untuk terus mendorong penerapan standar keberlanjutan dalam industri sawit, termasuk melalui skema sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dan MSPO (Malaysian Sustainable Palm Oil).

Wakil Sekretaris Jenderal CPOPC, Musdhalifah Machmud menyatakan, ISPO dan MSPO merupakan kekuatan utama dalam memasarkan sawit ke pasar global. Keduanya menjadi bukti bahwa industri sawit di Indonesia dan Malaysia telah menerapkan sistem keberlanjutan secara mandatori.

“Sebenarnya, ISPO, MSPO itu kekuatan kami memasarkan sawit. Karena kita umumkan ke dunia, kelapa sawit di dunia itu dipasarkan, sudah mengimplementasikan sustainability system di antara semua vegetable oil,” ujar Musdhalifah.

Musdhalifah juga menegaskan tidak ada kontradiksi antara ISPO dan MSPO, karena keduanya memiliki substansi yang hampir serupa dan saling mengakui keberadaan masing-masing.

“Tidak ada kontradiksi antara ISPO dan MSPO. Bahkan MSPO mengakui keberadaan ISPO di Indonesia karena keduanya memiliki isi yang hampir sama,” ujar Musdhalifah.

Musdhalifah menegaskan, “kita perlu dukungan teman-teman semuanya ini agar supaya ISPO kita segera bisa dipercepat implementasinya, cakupannya.”

Sementara itu, Yeni Fitriyanti dari Solidaridad Network Indonesia menyoroti pentingnya pendampingan petani sawit swadaya dalam penerapan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Solidaridad, organisasi internasional yang beroperasi di lebih dari 50 negara sejak 2012, telah mendampingi 2.600 petani dengan luasan lebih dari 8.900 hektare di berbagai provinsi.

Namun, dari potensi besar tersebut, baru sekitar 9 persen atau 69 ribu hektare kebun rakyat yang tersertifikasi ISPO. “Sertifikasi ISPO bukan lagi sekadar nilai tambah, melainkan syarat mutlak agar produk sawit rakyat tetap diterima di pasar domestik maupun internasional,” ujar Yeni.

Yeni menegaskan perlunya penguatan kelembagaan petani dan pendampingan berkelanjutan, mencakup akses informasi, pembiayaan, dan pemanfaatan teknologi digital