sawitsetara.co – PEKANBARU – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S menegaskan pentingnya integrasi sektor perkebunan kelapa sawit dan peternakan sapi sebagai strategi memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya domestik.
Hal itu disampaikan Rachmat dalam forum The 3rd Integrated Cattle and Oil Palm (ICOP) Conference 2026 yang digelar di Pekanbaru, Riau, Rabu, 8 April 2026. Dalam pandangannya, pendekatan integratif lintas sektor menjadi kunci untuk menjawab tantangan pangan yang semakin kompleks di tengah tekanan global.
“Indonesia tidak kekurangan sumber daya. Yang kita butuhkan adalah cara mengelolanya secara lebih terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan,” ujar Rachmat dalam sambutannya.
Menurut Rachmat, ketahanan pangan tidak lagi bisa dipandang secara sektoral. Produksi pangan, khususnya daging dan susu, harus dikaitkan dengan ketersediaan lahan, pakan, infrastruktur, hingga kebijakan investasi. Dalam konteks itu, integrasi sapi dan kelapa sawit dinilai sebagai model yang paling relevan untuk Indonesia.
Rachmat menjelaskan, selama ini tantangan utama dalam pengembangan peternakan sapi adalah tingginya biaya pakan dan keterbatasan lahan. Di sisi lain, Indonesia memiliki jutaan hektare perkebunan sawit yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung usaha peternakan.
“Di sinilah letak kekuatan kita. Limbah sawit bisa menjadi pakan, sementara lahannya bisa dimanfaatkan untuk penggembalaan. Ini menciptakan efisiensi yang signifikan,” kata dia.
Ia menilai, model integrasi tersebut tidak hanya mampu meningkatkan populasi sapi secara cepat, tetapi juga memperbaiki struktur biaya produksi yang selama ini menjadi hambatan bagi peternak. Dengan biaya yang lebih rendah, daya saing produk daging domestik diharapkan meningkat.
Lebih jauh, Rachmat menekankan bahwa pendekatan integrasi juga sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Sistem ini memungkinkan terjadinya siklus ekonomi yang lebih ramah lingkungan, di mana limbah satu sektor menjadi input bagi sektor lain.
“Ini bukan sekadar soal produksi, tetapi juga soal bagaimana kita membangun sistem pangan yang berkelanjutan dan resilien,” ujarnya.
Dalam kerangka perencanaan pembangunan nasional, Bappenas, kata Rachmat, telah memasukkan penguatan sektor pangan sebagai salah satu prioritas utama. Pemerintah menargetkan peningkatan produksi daging dan susu dalam negeri guna mengurangi ketergantungan pada impor.
Saat ini, kebutuhan daging sapi nasional masih belum sepenuhnya terpenuhi oleh produksi domestik. Kondisi tersebut membuat Indonesia harus mengandalkan impor untuk menutup kekurangan. Menurut Rachmat, ketergantungan ini perlu dikurangi secara bertahap melalui peningkatan kapasitas produksi dalam negeri.
“Target kita jelas, bagaimana defisit ini bisa ditekan secara bertahap dengan memanfaatkan potensi yang kita miliki,” kata dia.
Ia menambahkan, integrasi sawit-sapi juga membuka peluang investasi baru di sektor peternakan. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, perusahaan perkebunan dapat bermitra dengan peternak untuk mengembangkan usaha berbasis kawasan.
Model kemitraan ini, menurut Rachmat, tidak hanya menguntungkan pelaku usaha, tetapi juga memberikan dampak langsung bagi masyarakat di sekitar perkebunan. Peternak lokal dapat terlibat dalam rantai produksi, sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.
“Pembangunan ekonomi harus inklusif. Integrasi ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut tumbuh bersama,” ujarnya.
Rachmat juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendorong implementasi program integrasi tersebut. Dukungan dalam bentuk regulasi, fasilitasi lahan, serta pendampingan teknis dinilai menjadi faktor penentu keberhasilan di lapangan.
Selain itu, ia menekankan perlunya sinergi antara kementerian dan lembaga, khususnya dalam penyusunan kebijakan yang mendukung pengembangan integrasi sawit-sapi. Koordinasi lintas sektor, kata dia, harus diperkuat agar program berjalan efektif dan tidak tumpang tindih.
“Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Semua harus dalam satu orkestrasi kebijakan yang jelas,” kata Rachmat.
Konferensi ICOP 2026 sendiri menjadi ajang penting untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, akademisi, hingga pelaku industri. Forum ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi konkret untuk mempercepat implementasi integrasi sapi dan kelapa sawit di Indonesia.
Rachmat berharap, hasil diskusi dalam konferensi ini dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata di lapangan. Ia menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap berbagai inovasi dan masukan yang dapat memperkuat sektor pangan nasional.
“Yang kita butuhkan sekarang adalah aksi. Perencanaan harus diikuti dengan implementasi yang konsisten,” ujarnya.
Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, Rachmat menilai penguatan sektor pangan menjadi semakin mendesak. Integrasi sawit-sapi, menurut dia, merupakan salah satu solusi strategis yang tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga menjadi fondasi bagi ketahanan pangan jangka panjang Indonesia.
“Kalau kita kelola dengan serius, ini bisa menjadi game changer bagi sektor pangan nasional,” pungkas Prof. Rachmat.
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
