Kelembagaan Petani Sawit Swadaya Dinilai Jadi Fondasi Ekonomi Kerakyatan

sawitsetara.co – JAKARTA — Penguatan ekonomi kelembagaan petani kelapa sawit swadaya dinilai perlu terus ditingkatkan, terutama ketika harga tandan buah segar (TBS) sawit di sejumlah provinsi penghasil sedang berada pada level tinggi.

Pemerhati sawit DPP APKASINDO Dermawan Harry Oetomo mengatakan momentum tersebut perlu dimanfaatkan jajaran DPW dan DPD APKASINDO di seluruh Indonesia untuk menggalakkan program penguatan kelembagaan petani sawit swadaya secara konsisten.

Menurutnya, penguatan kelembagaan mulai dari kelompok tani (poktan), gabungan kelompok tani (gapoktan), hingga koperasi atau KUD dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi kerakyatan.

“Penguatan kelembagaan petani sawit swadaya harus menjadi perhatian bersama dan dilakukan secara konsisten,” kata Dermawan.

Ia menilai kelembagaan yang kuat dapat meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola usaha secara lebih terorganisasi sekaligus memperkuat posisi ekonomi masyarakat di kawasan sentra sawit pedesaan.

Dermawan menyebut ketangguhan ekonomi rakyat juga dapat berkontribusi terhadap upaya menekan angka kemiskinan. Hal tersebut, menurutnya, sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Petani sawit swadaya membutuhkan kelembagaan yang mampu menjadi fondasi kehidupan ekonomi yang lebih baik,” ujarnya.

Ia menambahkan, penguatan kelembagaan tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan integritas dan sinergitas seluruh komponen bangsa agar program pemberdayaan petani dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan berkelanjutan.

Dengan kelembagaan yang semakin kuat, Dermawan berharap kesejahteraan dan kemakmuran petani sawit swadaya dapat meningkat secara lebih merata dan berkeadilan.

Selain berdampak terhadap kualitas hidup masyarakat, ia menilai penguatan kelembagaan petani sawit juga berpotensi memperkuat kontribusi sektor perkebunan terhadap penerimaan dan devisa negara.

“Salus Populi Suprema Lex, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat merupakan hukum tertinggi dalam suatu negara,” kata Dermawan.