
sawitsetara.co – JAKARTA – Jelang libur Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 kebutuhan bahan pokok dipastikan naik termasuk diantaranya MINYAKITA. Hal tersebutt diungkapkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang memastikan stok-stok bahan pokok aman.
Dalam dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) HBKN Menteri Perdagangan, Budi Santoso menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan penting (bapokting) stabilitas harga dan pasokan.
Rapat dihadiri perwakilan kementerian/lembaga, dinas yang membidangi perdagangan seluruh Indonesia, serta asosiasi pelaku usaha. Ini dilakukan terutama menjelang HBKN Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Untuk itu, Kemendag akan bersinergi dan berkoordinasi terus dilakukan dengan seluruh pemangku kepentingan.

"Kemendag mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, maupun asosiasi, untuk terus bersinergi dalam menjaga stabilitas harga, kecukupan pasokan, serta kelancaran distribusi jelang Nataru. Pemerintah membuka ruang diskusi dengan para pelaku usaha dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi serta mengatasi potensi kendala di lapangan,” papar Budi, selepas Rakornas HBKN 2026, di Jakarta, Senin (9/12/2025) .
Budi juga mengungkapkan, kebutuhan bapok, baik dari sisi ketersediaan maupun harga, saat ini masih berada dalam kondisi relatif normal dan terkendali. Pasokan dan produksi dinilai mencukupi, termasuk untuk komoditas strategis seperti minyak goreng, telur dan daging ayam yang dilaporkan berada dalam kondisi surplus.

Namun, diperlukan langkah antisipatif, terutama terkait potensi gangguan akibat faktor cuaca seperti curah hujan yang dapat memengaruhi proses panen dan kualitas kesehatan produk, serta kebutuhan produk multikultural menjelang perayaan Natal.
“Pada prinsipnya kami mengarahkan pemerintah daerah apabila terjadi peningkatan harga atau kekurangan pasokanuntuk langsung berkoordinas iSatuan Tugas (Satgas)Pangandan Kemendag. Namun,sampai sekarang kondisi bapok cukup terkendali dengan baik,” ujar Budi.

Khusus minyak goreng rakyat, Budi menerangkan, pemerintah mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam distribusi MINYAKITA agar lebih efisien, merata, dan sesuai harga eceran tertinggi (HET).Di antaranya melalui revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024 dengan mewajibkan produsen minyak goreng mendistribusikan minimal 35 persen dari total distribusi MINYAKITA kepada Bulog dan IDFood. Permendag tersebut saat ini masih dalam proses pengundangan.
"Khususnya minyak goreng rakyat, MINYAKITA,pemerintah mendorong agar minimal 35 persen distribusi MINYAKITA dilakukan melalui BUMN Pangan, yakni Bulog dan ID FOOD, guna memastikan harga penjualan sesuai HET dan pasokan lebih merata," jelas pungkas Budi.



Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *