ISPO Jaga Daya Saing Sawit Indonesia di Pasar Dunia

sawitsetara.co - JAKARTA – Industri kelapa sawit Indonesia memasuki babak baru di tengah tekanan global yang kian menuntut transparansi, keberlanjutan, dan praktik usaha yang bertanggung jawab. Dalam lanskap pasar yang semakin selektif, penguatan tata kelola menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah pun mempertegas langkah melalui optimalisasi penerapan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), standar keberlanjutan nasional yang kini menjadi fondasi utama dalam menjaga daya saing sawit Indonesia di pasar dunia.

Sebagai komoditas strategis, kelapa sawit memainkan peran penting dalam menopang ketahanan energi, pangan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusinya tidak hanya terlihat dari devisa yang dihasilkan, tetapi juga dari kemampuannya menyerap tenaga kerja dan menopang kehidupan jutaan masyarakat, terutama di wilayah sentra produksi.

Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri, menegaskan bahwa industri sawit tetap menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Namun, ia mengingatkan bahwa dominasi Indonesia sebagai produsen dan eksportir minyak sawit terbesar dunia tidak lepas dari tantangan yang semakin kompleks.

Data menunjukkan luas perkebunan sawit nasional pada 2023 mencapai 17,19 juta hektare. Sekitar 41 persen di antaranya dikelola oleh pekebun rakyat, 51 persen oleh perusahaan swasta, dan sisanya oleh perkebunan negara. Struktur ini mencerminkan pentingnya peran petani kecil dalam ekosistem industri sawit, sekaligus menandakan tantangan besar dalam menjaga standar keberlanjutan yang merata.

“Di tengah dominasi tersebut, industri sawit menghadapi tantangan mulai dari rendahnya produktivitas kebun rakyat, persoalan legalitas lahan, hingga tekanan pasar internasional yang semakin ketat terhadap aspek keberlanjutan,” ujar Kuntoro, Selasa (28/4/2026).

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2025. Regulasi baru ini memperluas cakupan sertifikasi ISPO, tidak hanya untuk usaha perkebunan, tetapi juga mencakup industri hilir dan sektor bioenergi. Kebijakan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat posisi sawit Indonesia di pasar global yang semakin kompetitif.

Pelatihan penyegaran auditor diikuti oleh 73 peserta dari berbagai lembaga sertifikasi, auditor independen, dan pelaku usaha. Selama dua hari, mereka mendalami perubahan prinsip, kriteria, serta prosedur audit yang diatur dalam regulasi terbaru. Aturan ini sekaligus menggantikan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Mukti Sardjono, menilai pembaruan regulasi tersebut sebagai momentum penting untuk memperkuat tata kelola industri sawit. Menurutnya, perubahan ini tidak sekadar administratif, melainkan langkah strategis untuk menjaga relevansi sawit Indonesia di tengah tuntutan global.

“Regulasi baru ini merupakan kesempatan bagi seluruh pelaku industri untuk memperbarui pemahaman, menyempurnakan tata kelola, dan memastikan implementasi standar keberlanjutan berjalan lebih baik,” ujarnya.

Di tingkat global, isu keberlanjutan menjadi faktor penentu dalam perdagangan. Negara tujuan ekspor kini semakin selektif terhadap produk berbasis sawit. Isu deforestasi, perlindungan tenaga kerja, keterlacakan rantai pasok, hingga komitmen terhadap pengurangan emisi menjadi perhatian utama. Dalam konteks ini, ISPO tidak lagi dipandang sebagai kewajiban semata, melainkan sebagai instrumen strategis untuk menunjukkan komitmen terhadap prinsip environmental, social, and governance (ESG).

Peran auditor menjadi krusial dalam sistem ini. Mereka berada di garis depan untuk memastikan bahwa standar yang ditetapkan benar-benar diterapkan di lapangan. Tanpa auditor yang kompeten dan adaptif terhadap perubahan regulasi, implementasi ISPO berisiko tidak berjalan optimal.

Pembina lembaga pelatihan penyelenggara kegiatan tersebut, Achmad Mangga Barani, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas auditor secara berkelanjutan. Menurutnya, perubahan regulasi harus diiringi dengan pembaruan pengetahuan dan keterampilan agar proses sertifikasi tetap kredibel.

“Tanpa pembaruan kompetensi, implementasi standar baru berpotensi tidak efektif. Auditor harus selalu selangkah lebih maju dalam memahami perubahan,” katanya.

Keberhasilan implementasi ISPO juga sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia. Diskusi, pertukaran pengalaman, serta pembelajaran kolektif menjadi elemen penting dalam membangun kapasitas auditor yang andal.

Di sisi lain, pemerintah terus memperkuat dukungan bagi pekebun melalui berbagai program, seperti percepatan sertifikasi ISPO, peremajaan sawit rakyat, bantuan sarana dan prasarana, serta pelatihan dan pendampingan. Dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat kapasitas petani dan pelaku usaha.

Dalam jangka panjang, penguatan ISPO juga menjadi bagian dari strategi hilirisasi industri sawit. Pemerintah mendorong pengembangan produk turunan bernilai tambah tinggi, termasuk bioenergi. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan nilai ekonomi sekaligus mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.

Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan implementasi ISPO. Pemerintah, pelaku usaha, auditor, lembaga sertifikasi, hingga lembaga pelatihan perlu berjalan seiring untuk memastikan standar keberlanjutan tidak berhenti pada tataran administratif, melainkan benar-benar diterapkan di tingkat operasional.

Dengan tata kelola yang semakin kuat dan terstandar, industri sawit Indonesia diharapkan tidak hanya mampu mempertahankan posisinya sebagai produsen terbesar dunia, tetapi juga memperluas penerimaan di pasar global. Melalui implementasi ISPO yang kredibel, transparan, dan akuntabel, sawit nasional berpeluang menjadi sektor unggulan yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga berkelanjutan dan berkontribusi nyata bagi perekonomian Indonesia.