sawitsetara.co - MEDAN - Para petani sawit mendesak kepastian dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) agar kebun sawit milik rakyat tidak ikut menjadi sasaran penertiban Program Presiden Prabowo melalui Satgas PKH. Desakan informasi ini muncul di tengah Pelaksanaan IPOS Forum-10 di Medan.
Diketahui langkah pemerintah mempercepat penataan lahan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 dengan dasar rujukan UU Cipta Kerja Tahun 2020.
Issu ini sudah menjadi issu internasional karena sudah menyasar perkebunan sawit rakyat yang menggantungkam hidup keluarganya ke usaha perkebunan yang dikelolanya dan ini terkait perut rakyat sehari-hari.
Informasinya juga empat asosiasi petani sawit sudah berkirim surat kepada Presiden Prabowo untuk minta perlindungan dan pertolongan. Empat Asosiasi Petani Sawit tersebut antara lain APKASINDO ( Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia), SPKS (Serikat Petani Kelapa Sawit), ASPEK-PIR (Asosiasai Petani Kelapa Sawit-Perusahaan Inti Rakyat) dan SAMADE (Sawit Masa Depan).
Menanggapi issu kegelisahan petani sawit tersebut, Anggota Tim Pokja Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) Satgas PKH, Brigjen Pol Wahyu Sri Bintoro, menegaskan bahwa sasaran utama penertiban adalah perkebunan sawit milik perusahaan besar yang menguasai kawasan hutan secara tidak sah, bukan perkebunan sawit rakyat, itu arahan Presiden Prabowo tidak akan menyakiti rakyat.
“Kebijakan Presiden Prabowo sangat jelas. Satgas tidak boleh menyakiti hati masyarakat. Jadi, kebun sawit milik koperasi atau perorangan tidak akan disentuh,” tegas Brigjen Wahyu saat menjadi narasumber dalam IPOS Forum ke-10 di Medan, Jumat (31/10/2025).
Namun, pernyataan Brigjend Wahyu tersebut bertolak belakang dengan data dari Pustaka Alam yang memunculkan kekhawatiran di kalangan petani. Dari hasil olahan mereka terhadap SK Data dan Informasi Kegiatan Usaha di Dalam Kawasan Hutan (SK DATIN) No. I–XXIII, ditemukan sekitar 614.235 hektare kebun sawit rakyat (petani).yang ternyata tercatat sebagai objek penguasaan kembali.
Menanggapi data Pusaka Alam tersebut, Brigjen Wahyu memastikan Satgas PKH membuka ruang klarifikasi dan verifikasi bagi petani yang merasa lahannya terdampak.
“Kami punya mekanisme pengaduan resmi. Tugas kami di Pokja Kamtib adalah melakukan edukasi dan sosialisasi agar masyarakat memahami arah kerja Satgas PKH. Setiap masukan dan keluhan petani akan kami sampaikan ke Pokja terkait,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum DPP APKASINDO, Dr. Ir. Gulat Medali Emas Manurung, C.IMA., C.APO menyampaikan bahwa dirinya telah beberapa kali mendapat penegasan langsung dari sejumlah pembantu Presiden, termasuk para menteri dan kepala lembaga, bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak akan mengambil kebijakan yang menyakiti rakyat, khususnya terkait tugas Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
“Saya memang sudah beberapa kali diyakinkan oleh para pembantu Presiden, bahwa Bapak Presiden Prabowo tidak akan menyakiti rakyat, termasuk dalam konteks Satgas PKH ini. Karena itu, saya diminta untuk menenangkan dan meredam gejolak yang muncul di 164 kabupaten/kota perwakilan APKASINDO dari 25 provinsi,” ujar Dr. Gulat kepada sawitsetara.co dari Batam.
Ia menjelaskan, selama ini belum ada penjelasan resmi dari pemerintah terkait sasaran kerja Satgas PKH. Karena itu, penjelasan yang disampaikan oleh Anggota Tim Pokja Kamtib Satgas PKH, Brigjen Pol Wahyu Sri Bintoro, menjadi angin segar bagi para petani. “Ini adalah penjelasan pertama yang kami terima, dan kami sangat berterima kasih kepada Brigjen Wahyu. Penjelasan ini sangat membantu menenangkan suasana dan meredam potensi gejolak yang bisa merugikan semua pihak,” tambahnya.
Dr. Gulat juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas sektor sawit nasional, terlebih pada pertengahan bulan ini akan digelar IPOC (Indonesian Palm Oil Conference) di Bali, yang akan dihadiri oleh perwakilan dari lebih dari 100 negara. “Tentu tidak elok bila isu ini berkembang di forum berskala internasional. Kita semua harus menjaga industri sawit, karena sawit adalah bagian dari Indonesia. Negara pesaing, baik sesama produsen minyak sawit maupun minyak nabati lainnya, tentu akan diuntungkan jika industri sawit kita kisruh,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gulat menjelaskan bahwa para ketua lintas organisasi petani sawit telah menggelar diskusi dan rembuk nasional, di mana seluruh organisasi sepakat untuk mendukung program tata kelola Presiden Prabowo, terutama dalam memperkuat pemasukan negara dari sektor hulu hingga hilir sawit.
“Dalam rembuk nasional itu, kami juga sepakat untuk mengirimkan surat kepada Bapak Presiden Prabowo, memohon agar petani sawit baik yang tergabung dalam koperasi, kelompok tani, maupun yang berusaha secara mandiri dapat diberikan jalur afirmasi dan pengecualian dengan tujuan dan maksud tertentu,” ungkap Gulat.
Ia menambahkan, para petani sawit menaruh harapan besar kepada Presiden Prabowo. “Kami sangat yakin Bapak Presiden akan mendengar permohonan kami, karena beliau dikenal sangat membela rakyat kecil. Sebelum menjadi Presiden, beliau adalah Ketua Umum HKTI yang sangat memahami persoalan petani, termasuk petani sawit,” ujar Dr. Gulat yang juga dikenal sebagai relawan Prabowo–Gibran dari organisasi Bravo-5 dan Laskar Prabowo pada masa Pilpres lalu.
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
