sawitsetara.co – NUSA DUA – Indonesia berencana membuka area baru seluas 600.000 hektare untuk perkebunan kelapa sawit sebagai upaya mendorong kembali produksi yang stagnan. Langkah ini menjadi ekspansi pertama yang diumumkan pemerintah setelah moratorium dihentikan empat tahun lalu.
“Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan produksi minyak sawit guna memenuhi perkiraan peningkatan permintaan pangan dan swasembada energi,” ujar Plt. Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Abdul Roni Angkat dalam konferensi industri di Nusa Dua, Bali, Kamis (13/11/2025), seperti dikutip Reuters.
Roni menjelaskan bahwa realisasi program tersebut ditargetkan berlangsung selama empat tahun dengan porsi terbesar berupa 400.000 hektare lahan “plasma” yang ditujukan bagi petani kecil. Skema ini umumnya melibatkan petani yang bekerja sama dengan perusahaan mitra.
Selain itu, pemerintah turut menyiapkan 200.000 hektare lahan untuk ditawarkan kepada perusahaan negara PalmCo. Meski demikian, Roni menegaskan bahwa perusahaan swasta tetap memiliki kesempatan untuk ikut serta.
Kepada wartawan, Roni memastikan bahwa pembukaan area baru ini tidak akan mengambil kawasan hutan. Namun, ia belum menguraikan lebih jauh jenis lahan non-hutan seperti apa yang akan dimanfaatkan.
Kelompok lingkungan Greenpeace mempertanyakan klaim tersebut, mengingat ketersediaan lahan yang dinilai terbatas. “Ini akan menyebabkan kerusakan lingkungan, konflik agraria, dan ini bertentangan dengan komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi,” kata juru kampanye Greenpeace, Rio Rompas.
Menurut estimasi Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian Baginda Siagian, perluasan area ini berpotensi menambah produksi minyak sawit sekitar 2 juta ton.
Saat ini, luas perkebunan kelapa sawit nasional mencapai sekitar 16 juta hektare dengan rata-rata hasil panen 3,8 metrik ton per hektare. Angka tersebut turun dari capaian di atas 4 ton per hektare pada tahun 2020.
Pada periode 2018 hingga 2021, pemerintah menerapkan moratorium izin baru perkebunan sawit untuk memperbaiki citra industri yang kerap disorot aktivis lingkungan akibat tuduhan sebagai pendorong deforestasi.
Untuk meningkatkan produktivitas tanpa membuka lahan baru, pemerintah telah mengeluarkan program replanting bersubsidi bagi petani kecil. Namun, sejauh ini penyerapannya masih rendah, baru sekitar 400.000 hektare yang memperoleh rekomendasi dari target 2,5 juta hektare sejak ditetapkan pada 2016.
Sementara itu, pemerintah juga berencana menaikkan kewajiban campuran biodiesel dari 40% menjadi 50% pada paruh kedua tahun depan, sebuah langkah yang kemungkinan akan mengurangi volume ekspor yang tersedia.
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
