Hilirisasi Suatu Keniscayaan Jika Huluisasi Tidak Dibenahi

sawitsetara.co – JAKARTA – Berbagai langkah terus didorong oleh pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan dan kemandirian energi, diantaranya memalui program biodiesel yang menggunakan bauran dari kelapa sawit. Namun hal tersebut menjadi keniscayaan jika sektor hulu tidak dibenahi.

"Presiden Prabowo sudah dengan kecepatan super turbo, tapi para pembantunya masih muter-muter diaturan dan seremonial serta tidak berani keluar dari zona nyaman. Hal ini akan memperlambat target bahkan menghambat asta cita Presiden Prabowo," ujar Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Dr. Gulat Medali Emas Manurung, MP., C.IMA., C.APO dengan ciri khas bahasanya yang disambut tepuk tangan ratusan peserta.

Hal tersebut mengemuka dalam Desiminasi Studi: Analis Rantai Pasok Biodiesel yang diselenggarakan oleh Yayasan Purnomo Yugisantoro Center di Jakarta, 24 Februarti 2026. Hadir pada acara tersebut dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineraal (ESDM), Kementerian Pertanian (Kementan), Lemigas, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (GAIKINDO), dan peneliti.

Dalam Desiminasi tersebut Dr. Gulat juga menegaskan bahwa hilirisasi tidak akan berjalan jika sektor hulu tidak dibenahi, kita ini pengkonsumsi minyak sawit terbesar di dunia, maka itu jika tidak diantisipasi justru berpotensi menjadi importir minyak sawit sepuluh tahun kedepan.

"Penguatan sektor hulu dan tata kelola menjadi kunci dari suksesnya hilirisasi sawit yang dicanangkan Presiden Prabowo pada RPJMN dalam rangka pertumbuhan ekonomi 8 persen," ujar Dr. Gulat.

Salah satunya, lanjut Dr. Gulat, yakni tidak berjalannya secara maksimal program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang ditargetkan oleh pemerintah seluas 180 ribu hektar setiap tahunnya sejak 2017 dan terakhir diturunkan menjadi 120 ribu hektar. Namun capaian tiap tahun rata-rata dibawah 30%. Jika program tersebut berjalan maka bukan hanya dapat memenuhi kebutuhan untuk biodiesel tapi juga untuk food, oleo dan peningkatan ekspor.

“Jadi rendahnya produktivias tanaman rakyat, utamanya dikarenakan masih rendahnya lahan rakyat yang ikut program PSR, dan tidak tercapainya target PSR karena peraturan yang sulit diterapkan oleh petani swadaya,” papar Dr. Gulat.

Perlu dicatat, "jika 2,5juta hektar berhasil di PSR kan, maka tahun 2035, Indonesia sudah menghasilkan 127 juta ton CPO, saat ini hanya stagnan di angka 48 juta ton CPO (2024)," urai Dr Gulat.

Maka Dr. Gulat, berharap jika ingin pasokan sektor hilir aman (biodiesel-red) maka benahi sektor hulu diantaranya permudah petani untuk ikut program PSR, itu bukan pilihan, tapi kewajiban.

Disisi lain, menurut Dr. Gulat lambatnya sektor sawit karena banyaknya Kementerian/Lembaga yang mengurusi komoditas minyak emas tersebut. Bahkan crude palm oil (CPO) harus disertifikasi halal.oleh Kemenag. “Memang kita mau mengonsumsi langsung CPO (minyak sawit mentah) ? Yang kita konsumsi itukan produk turunannya, bukan CPO-nya, kalau migor misalnya itu wajar disertifikasi halal” tegas Dr. Gulat.

Dr. Gulat menambahkan, “kami petani sawit sama sekali tidak terlibat langsung di program biodiesel, karena kami hanya produsen TBS (tandan buah segar) dan kami petani sawit ingin mensukseskan program biodiesel Presiden Prabowo, dalam roh terkait hilirisasi sawit, tentu dengan jalan PSR dulu.”

Lebih lanjut, banyakanya Kementerian/Lembaga yang mengurusi kelapa sawit maka sebaiknya segera dibentuk Badan Otoritas Sawit (BoSI) atau Badan Kelapa Sawit Nasional (BKSN) yang langsung dibawah Presiden, dengan satu badan tersebut maka akan bisa mengurusi sektor sawit dari hulu hingga hilir, bursa CPO, DHE, sampai ke sistem databasenya.

"Now or never, ujar Dr Gulat mengakhiri paparannya"