sawitsetara.co - JAKARTA – Penurunan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di sejumlah daerah penghasil sawit menjadi sorotan pemerhati sawit DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Dermawan Harry Oetomo. Ia meminta tim penetapan harga TBS di setiap provinsi melakukan kajian mendalam untuk mengidentifikasi penyebab penurunan harga yang merugikan petani, khususnya pekebun swadaya.
Menurut Dermawan, penurunan harga TBS yang berulang kali terjadi ketika harga mendekati Rp4.000 per kilogram perlu mendapat perhatian serius. Tim penetapan harga TBS diminta menelusuri faktor-faktor yang memengaruhi pergerakan harga, termasuk keterkaitannya dengan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) di pasar dunia.
“Permasalahan harga TBS yang belakangan ini terjadi penurunan atau anjlok di berbagai daerah penghasil sawit hendaknya menjadi acuan perhatian dari masing-masing Tim Rapat Harga TBS agar ada kejelasan dan kepastian,” kata Dermawan dalam keterangannya.
Ia menilai, pola penurunan harga yang berulang menjelang TBS mencapai Rp4.000 per kilogram dapat menimbulkan pertanyaan di kalangan petani. Karena itu, penetapan harga perlu didukung data yang jelas agar petani memahami faktor yang memengaruhi perubahan harga di tingkat kebun.
Dermawan juga menyoroti pentingnya transparansi dalam tata niaga sawit nasional. Ia kembali mendorong pemerintah merealisasikan Bursa Sawit Indonesia sebagai instrumen untuk memperkuat keterbukaan informasi harga dan akuntabilitas pasar.
“Disinilah sebenarnya diperlukan segera hadirkan Bursa Sawit Indonesia yang tidak harus ditunda-tunda lagi sehingga secara keseluruhan haruslah transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya.
Menurut dia, keberadaan bursa sawit nasional semakin mendesak agar Indonesia sebagai salah satu produsen CPO terbesar di dunia memiliki mekanisme perdagangan dan pembentukan harga yang lebih transparan. Ia menyebut jajaran DPP APKASINDO telah berulang kali mendesak pemerintah pusat untuk merealisasikan pembentukan bursa tersebut.
Dermawan berharap kementerian terkait di Kabinet Merah Putih dapat memahami pentingnya bursa sawit bagi petani, terutama pekebun swadaya yang bergantung pada pendapatan dari penjualan TBS.
Ia juga menilai perkembangan teknologi digital membuat petani semakin mudah mengakses dan membandingkan informasi mengenai industri sawit. Informasi mengenai harga dan kebijakan persawitan kini beredar luas melalui media sosial maupun siaran televisi.
Kondisi tersebut, menurut dia, memperkuat kebutuhan terhadap sumber informasi harga yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Bursa sawit nasional diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperjelas pembentukan harga di dalam negeri.
Dermawan turut menyinggung terpilihnya Ketua Umum DPP APKASINDO, Gulat Medali Emas Manurung, sebagai Presiden World Coalition of Oil Palm Smallholders (WCOPS). Ia berharap posisi tersebut dapat memperkuat perhatian terhadap kepentingan petani sawit Indonesia dalam percaturan industri sawit internasional.
APKASINDO Diminta Bersinergi dengan Dinas Perkebunan
Selain mendorong pembentukan bursa sawit, Dermawan meminta dinas perkebunan di daerah berkolaborasi dengan jajaran DPW dan DPD APKASINDO untuk memantau harga TBS yang berlaku di pabrik kelapa sawit (PKS).
Ia menyoroti adanya perbedaan harga yang cukup jauh antara harga yang ditetapkan tim penetapan harga TBS di tingkat provinsi dan harga pembelian yang diterapkan sejumlah PKS. Kondisi tersebut, menurut dia, perlu ditelusuri agar tidak merugikan petani swadaya.
“Begitu simpang-siur informasi harga TBS di beberapa provinsi dan kabupaten penghasil sawit yang ternyata terjadi disparitas harga TBS yang cukup jauh antara Tim Penetapan Harga TBS di Dinas Perkebunan Provinsi dengan beberapa PKS yang merugikan petani sawit swadaya terlepas dari kualitas TBS,” kata Dermawan.
Ia meminta pemerintah daerah menggunakan kewenangannya untuk melakukan pemantauan langsung terhadap transaksi pembelian TBS di PKS. Jika ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, pemerintah diharapkan mengambil tindakan tegas secara konsisten.
Dermawan juga mendorong Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian membentuk atau mengerahkan satuan tugas untuk memeriksa pelaksanaan pembelian TBS di pabrik. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk mengetahui alasan di balik perbedaan harga antara ketetapan tim provinsi dan realisasi harga di lapangan.
“Seharusnya pihak Dirjenbun dapat menurunkan Tim SATGAS Harga TBS ke PKS-PKS sehingga diketahui apa saja yang menjadi alasan utamanya,” ujarnya.
Menurut Dermawan, pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan laporan harga dari tingkat provinsi. Pemeriksaan langsung diperlukan untuk mengetahui kesesuaian harga pembelian, mekanisme transaksi, serta faktor kualitas TBS yang menjadi dasar penentuan harga di masing-masing pabrik.
Ia menegaskan, perlindungan terhadap petani swadaya perlu menjadi perhatian pemerintah karena kelompok tersebut berhadapan langsung dengan dinamika harga dan biaya produksi. Pengawasan yang konsisten dinilai penting untuk memastikan petani memperoleh harga yang layak sesuai ketentuan yang berlaku.
Dermawan juga mengingatkan bahwa petani menghadapi tekanan biaya produksi, termasuk kenaikan harga pupuk dan pestisida, di tengah kebutuhan rumah tangga yang terus berjalan. Jika penurunan harga TBS tidak diimbangi dengan pengawasan dan transparansi, pendapatan petani berpotensi semakin tertekan.
Ia meminta pemerintah pusat dan daerah, dinas perkebunan, serta organisasi petani memperkuat koordinasi untuk menjaga kepastian harga di tingkat kebun. “Siapa lagi yang akan membela hak-hak para petani sawit swadaya se-Indonesia?” kata Dermawan.
Ia berharap pembenahan mekanisme penetapan harga, pengawasan pembelian TBS di PKS, dan percepatan pembentukan Bursa Sawit Indonesia dapat berjalan beriringan. Langkah tersebut, menurut dia, diperlukan untuk memperkuat perlindungan petani sekaligus menjaga keberlanjutan produksi sawit nasional.
Tags:
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
