Hadirnya PKS PT KMS di Aceh Tenggara Disambut Gembira, Tapi Petani Khawatir Jadi Korban Harga

sawitsetara.co - ACEH - Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) oleh PT Kocan Mutiara Sawit (KMS) di Kabupaten Aceh Tenggara membawa angin segar bagi para petani sawit. Namun, di balik harapan itu, terselip kekhawatiran yang belum juga sirna yaitu soal harga beli tandan buah segar (TBS) yang dikhawatirkan jauh dari harga penetapan resmi.

Meski pembangunan PKS di Desa Mulie Dame, Kecamatan Lawe Sigala-Gala baru memasuki tahap awal, suara keresahan dari petani sudah mulai terdengar. Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Aceh Tenggara, Arisman, mengungkapkan bahwa hingga kini belum ada kejelasan terkait pola kemitraan antara perusahaan dan petani. Padahal, kemitraan ini sangat penting untuk menjamin keadilan harga dan kepastian pasar bagi petani sawit lokal.

“Sebenarnya ini kabar baik. Tapi kita juga tidak ingin petani hanya menjadi penonton atau malah korban. Selama ini petani swadaya menerima harga yang sangat rendah, hanya sekitar Rp2.750 per kilogram. Jauh di bawah harga penetapan dari Dinas Perkebunan Aceh yang pekan ini mencapai Rp3.459 per kilogram,” kata Arisman, Selasa (30/9/2025).

Ia menyebutkan bahwa Apkasindo kini tengah menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Perkebunan dan manajemen PT KMS, untuk mendorong adanya kesepakatan kemitraan yang menguntungkan petani.

“Kami siap mengawal harga yang ditetapkan PKS nantinya. Jangan sampai petani terus-terusan jadi korban. Mereka ini pahlawan devisa, tapi hidupnya tidak sejahtera,” tegasnya.

Arisman juga mengapresiasi langkah Bupati Aceh Tenggara yang telah menekankan pentingnya kemitraan antara PKS dan petani lokal melalui organisasi resmi seperti Apkasindo. Menurutnya, ini menjadi momentum strategis untuk membangun sistem tata niaga kelapa sawit yang lebih adil dan berkelanjutan di daerah tersebut.

Dengan luas kebun sawit mencapai sekitar 8.000 hektar di Aceh Tenggara, keberadaan PKS dinilai sudah sangat mendesak. Selama ini, petani harus menjual TBS mereka ke kabupaten tetangga bahkan lintas provinsi karena belum adanya PKS lokal.

“Bayangkan saja, hasil panen dari sini justru dibawa keluar daerah. Ini menyebabkan biaya transportasi membengkak, dan ujung-ujungnya harga TBS ditekan,” ujar Arisman.

Ia berharap PT KMS tidak hanya membangun infrastruktur pabrik, tetapi juga membangun komitmen jangka panjang bersama petani lokal. Menurutnya, tanpa pola kemitraan yang jelas, kehadiran PKS justru bisa memperparah ketimpangan harga dan merugikan petani.