sawitsetara.co – Pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus menjadi prioritas utama dalam menghadapi ancaman musim kemarau mendatang. Keterlibatan petani, pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga perusahaan perkebunan dinilai menjadi kunci untuk mencegah kebakaran yang berpotensi menimbulkan kerugian lingkungan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat.
Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Dr. Ir. Gulat Medali Emas Manurung, MP., C.IMA., C.APO., menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya dilakukan setelah kebakaran terjadi. Langkah pencegahan harus diperkuat melalui sosialisasi, pembentukan satuan tugas, pemantauan lapangan, serta pemanfaatan teknologi.
Hal tersebut disampaikannya dalam program FoodAgri Insight CNBC Indonesia pada Senin (02/11/2026).
Gulat menjelaskan bahwa upaya penanganan karhutla mencakup dua aspek, yakni mitigasi atau penanggulangan serta pencegahan. Dari sisi mitigasi, petani sawit telah mengambil bagian melalui pembentukan posko-posko dan relawan untuk membantu pemerintah meminimalkan dampak kebakaran terhadap kesehatan maupun kehidupan sosial masyarakat.
Namun, menurutnya, langkah paling penting tetap memastikan agar kebakaran tidak terjadi.
“Kalau dari segi pencegahan, yang paling utama adalah bagaimana supaya jangan terbakar,” katanya.
Gulat juga menyoroti anggapan bahwa lahan sengaja dibakar untuk kemudian ditanami kelapa sawit. Dengan latar belakang pendidikan agronomi, ia menjelaskan bahwa kebakaran justru merusak kualitas tanah dan tidak menguntungkan bagi kegiatan budidaya perkebunan.
Ia menyebut lahan bekas kebakaran mengalami kerusakan pada sifat fisika, kimia, dan biologi tanah sehingga kesuburannya menurun.
“Membakar itu tidak merupakan pilihan terbaik dari segi kesuburan tanah. Justru merusak sifat kimia, biologi, dan fisika tanah,” jelasnya.
Karena itu, Gulat meminta agar berbagai tuduhan mengenai pembakaran lahan untuk kepentingan perkebunan sawit dikaji berdasarkan fakta dan pendekatan ilmiah.
Dalam PENAS III APKASINDO yang baru dilaksanakan pada 28 Oktober 2026 lalu, pihaknya juga telah mengundang berbagai pemangku kepentingan industri sawit, mulai dari asosiasi petani hingga perusahaan, termasuk GAPKI dan DMSI.
Pertemuan tersebut bertujuan membangun kesepahaman bahwa pencegahan merupakan kunci utama dalam menghadapi ancaman karhutla. Gulat mengatakan petani sawit siap berkolaborasi dan membantu pemerintah melalui berbagai langkah konkret di lapangan.
Ia juga menyampaikan bahwa Kepala BNPB telah menegaskan pentingnya mengedepankan pencegahan untuk menghadapi potensi karhutla pada tahun mendatang.
“Untuk tahun depan tidak ada cara lain, kita harus mengedepankan pencegahan,” kata Gulat mengutip arahan Kepala BNPB dalam pertemuan tersebut.
Menurutnya, tahapan pencegahan perlu dimulai dari sosialisasi kepada masyarakat, pembentukan satuan tugas dalam skala kecil, hingga pemantauan langsung di lapangan. Selain itu, posko-posko juga perlu didirikan di pintu masuk kawasan perkebunan maupun wilayah yang dianggap rawan kebakaran.
Gulat turut menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi untuk memperkuat pengawasan. Salah satu contoh yang disampaikannya adalah pemasangan CCTV oleh jajaran kepolisian di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, yang dapat dipantau selama 24 jam untuk mendeteksi titik api maupun aktivitas pembakaran.
Ia menilai penggunaan teknologi tersebut dapat menjadi model pencegahan yang diterapkan di daerah lain, terutama pada kawasan yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi.
Riau Dinilai Bisa Menjadi Contoh Pencegahan
Dalam kesempatan tersebut, Gulat turut mengapresiasi upaya pencegahan karhutla di Provinsi Riau. Menurutnya, sosialisasi intensif yang dilakukan sejak Februari dengan melibatkan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan petani sawit menjadi salah satu langkah penting dalam mengantisipasi kebakaran.
Ia menyebut petani sawit telah dilibatkan untuk berdiskusi mengenai kondisi klimatologi dan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau. Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan sosialisasi melalui pemasangan baliho berukuran besar di sejumlah persimpangan.
Gulat menilai pendekatan kolaboratif tersebut dapat menjadi contoh bagi provinsi lain dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi karhutla.
“Salah satu provinsi yang berhasil melakukan pencegahan, saya harus apresiasi. Hebat, Plt. Gubernur Riau, Kapolda, Danrem, dan seluruh jajaran,” ungkapnya.
Selain upaya pencegahan di Riau, Gulat juga menyoroti perubahan pola kebakaran. Jika pada tahun-tahun sebelumnya sekitar 85 persen kebakaran terjadi di kawasan gambut, berdasarkan data BNPB yang dipelajarinya, pada tahun ini kebakaran juga banyak terjadi di kawasan tanah mineral atau podsolik merah kuning.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah yang sebelumnya dianggap relatif tidak rawan tetap perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pencegahan.
Gulat menegaskan bahwa karhutla bukan bencana yang diinginkan siapa pun, termasuk petani sawit. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat kerja sama agar kebakaran tidak kembali menimbulkan kerugian lingkungan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat perkebunan.
“Karhutla tahun ini bukan merupakan keinginan siapa pun, termasuk kami petani sawit. Namun, faktanya terjadi di kawasan hutan, lahan, maupun perkebunan sawit. Itu menjadi tugas kita bersama,” pungkasnya.
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
