sawitsetara.co - Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Dr. Ir. Gulat Medali Emas Manurung, MP., C.I.MA., C.APO mendorong jajaran DPD APKASINDO Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, memperkuat kelembagaan dan mengambil peran strategis dalam memperjuangkan kepentingan petani kelapa sawit.
Hal tersebut disampaikan Gulat saat memberikan arahan dalam pelantikan DPD APKASINDO Kabupaten Melawi, Kamis (24/9/2026), yang diikutinya secara daring melalui Zoom dari Kantor DPP APKASINDO di Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru.
Gulat menyampaikan apresiasi atas terbentuk dan dilantiknya kepengurusan DPD APKASINDO Melawi. Menurutnya, penguatan organisasi di tingkat kabupaten menjadi penting agar petani memiliki posisi tawar dalam berkomunikasi dengan pemerintah maupun pelaku industri sawit.
“Kalau kita tidak berkelembagaan, tidak berorganisasi, kita akan dipandang sebelah mata,” ujar Gulat dalam arahannya.
Ia meminta pengurus APKASINDO Melawi tidak hanya menjadi organisasi administratif, tetapi mampu membangun komunikasi dan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Melawi serta mengambil bagian dalam berbagai program pengembangan perkebunan sawit rakyat.
Menurut Gulat, penguatan kelembagaan tersebut juga berkaitan dengan agenda hilirisasi sawit dan pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
“Kita sambil mengerjakan replanting PSR, tetapi kita juga harus maju beberapa langkah bagaimana hilirisasi ini bisa terjadi,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Gulat juga menyoroti informasi mengenai harga tandan buah segar (TBS) petani di Kalimantan Barat yang disebut masih berada di kisaran Rp3.000 per kilogram.
Ia meminta pengurus APKASINDO melakukan verifikasi terlebih dahulu apakah harga tersebut merupakan harga yang diterima petani di tingkat pabrik kelapa sawit (PKS) atau masih merupakan harga di tingkat pedagang pengumpul.
“Kalau di pedagang pengumpul, kita tidak menjadi rujukan. Rujukan kita adalah pabrik kelapa sawit,” tegasnya.
Gulat kemudian meminta Ketua DPD APKASINDO Melawi berkoordinasi dengan DPW APKASINDO Kalimantan Barat untuk menginventarisasi PKS yang masih membeli TBS petani di bawah Rp3.000 per kilogram.
Ia menyebut langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kondisi harga TBS di lapangan sekaligus menjadi dasar organisasi dalam melakukan komunikasi dengan pemerintah.
“Kalau masih di bawah Rp3.000, coba diinventarisasi pabrik-pabrik mana yang masih membeli TBS petani di bawah Rp3.000,” ujarnya.
Gulat juga mengaitkan harga TBS tersebut dengan harga CPO. Dalam arahannya, ia menyebut perhitungan internal APKASINDO untuk petani swadaya menggunakan acuan 20 persen dari harga CPO tender KPBN.
Selain persoalan harga TBS, Gulat mengajak petani sawit di Melawi dan Kalimantan Barat mendukung rencana pembentukan bursa komoditas strategis Indonesia, termasuk bursa sawit.
Menurut dia, keberadaan mekanisme perdagangan yang lebih terbuka dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan transparansi pembentukan harga CPO.
“Kita jangan lagi merujuk ke harga KPBN. KPBN itu tertutup, terbatas. Coba kalau dibuat Bursa Sawit Indonesia, maka harga CPO akan bersifat global,” katanya.
Gulat juga menyoroti berbagai komponen biaya yang menurutnya turut memengaruhi harga CPO Indonesia, termasuk pungutan ekspor dan beban lainnya.
Ia meminta pengurus APKASINDO terus mengawal agar kebijakan yang berkaitan dengan industri sawit tetap memperhatikan dampaknya terhadap harga yang diterima petani.
Gulat selanjutnya menekankan pentingnya kemitraan antara petani sawit swadaya dan PKS. Menurutnya, keberadaan PKS komersial tetap memiliki peran penting karena sebagian besar petani swadaya bergantung pada pabrik tersebut untuk menjual TBS.
Ia meminta pengurus APKASINDO Melawi tidak hanya fokus pada persoalan petani plasma, tetapi juga memastikan kepentingan petani swadaya mendapatkan perhatian.
“Petani sawit ada dua jenis, petani sawit swadaya dan petani sawit bermitra. Kalau sudah dua jenis ini, tentu pabrik kelapa sawitnya pun dua jenis,” kata Gulat.
Ia juga menolak gagasan penutupan PKS komersial yang menurutnya dapat berdampak terhadap petani swadaya. Gulat meminta setiap persoalan terkait PKS diselesaikan melalui kajian, komunikasi dan mekanisme regulasi yang berlaku.
“Yang harus kita perbaiki adalah kemitraannya, bukan malah menyuruh tutup PKS,” ujarnya.
Untuk Melawi, Gulat meminta pengurus mendata petani yang membutuhkan kemitraan dengan PKS. Jika terdapat PKS yang tidak bersedia menjalankan kemitraan, persoalan tersebut diminta dilaporkan secara berjenjang melalui DPW hingga DPP APKASINDO.
Gulat juga memberikan arahan agar DPD APKASINDO Melawi mulai melakukan inventarisasi potensi kebun sawit rakyat yang dapat menjadi basis pasokan apabila terdapat rencana pembangunan PKS berbasis kemitraan.
“Kalau sudah memiliki lahan untuk persiapan didirikannya pabrik kelapa sawit, coba dipastikan inventarisasi berapa luas kebun sawit pendukung pabrik yang akan diusulkan,” katanya.
Data tersebut, lanjutnya, penting untuk menilai kelayakan pembangunan PKS yang nantinya dapat dikembangkan melalui skema kemitraan antara petani swadaya dengan koperasi atau kelembagaan petani.
Di sisi lain, Gulat mengingatkan seluruh pengurus APKASINDO agar menjaga integritas organisasi dan tidak menjadikan organisasi sebagai sarana untuk kepentingan pribadi.
Ia menegaskan APKASINDO harus tetap berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan petani sawit.
“Jangan ada pengurus memanfaatkan organisasi APKASINDO untuk memperkaya diri sendiri. Kita cukup dengan berjuang untuk kepentingan petani sawit Indonesia,” tegasnya.
Gulat berharap kepengurusan DPD APKASINDO Melawi yang baru dilantik dapat bekerja bersama DPW APKASINDO Kalimantan Barat untuk memperkuat kelembagaan, memperjuangkan harga TBS, mengembangkan kemitraan serta membuka peluang hilirisasi dan pembangunan industri sawit yang memberikan manfaat bagi petani.
“Sepanjang tujuan kita adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit, jangan pernah gentar,” pungkasnya.
Tags:
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
