Gubernur Sultra Dorong APKASINDO Perkuat Pendampingan dan Kesejahteraan Petani Sawit

sawitsetara.co – KENDARI — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mendorong Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) memperkuat pendampingan kepada petani untuk meningkatkan produktivitas perkebunan, memperluas akses pembiayaan, dan kepastian hukum atas lahan.

Pesan ini disampaikan Gubernur Sultra Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka melalui Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Dr. Drs. Rony Yakob, M.Si., saat pelantikan pengurus DPW APKASINDO Provinsi Sultra di Kendari, Kamis (15/10/2026).

Kelapa sawit dinilai memiliki peran strategis bagi perekonomian Provinsi Sultra. Komoditas ini tidak hanya menjadi sumber pendapatan masyarakat, tapi juga berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Meski punya potensi ekonomi yang besar, pengembangan perkebunan sawit di Sultra masih menghadapi tantangan. Karena itu, pemerintah daerah menekankan perlunya langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola perkebunan sekaligus memperkuat perlindungan terhadap petani.

“Di balik potensi komoditas kelapa sawit di Sultra, tidak dapat dipungkiri bahwa kita masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan dinamika tata kelola perkebunan yang memerlukan langkah konkret,” kata Andi Sumangerukka, diwakili Rony.

Salah satu perhatian pemerintah daerah adalah peningkatan produktivitas kebun rakyat melalui penerapan praktik budidaya yang baik atau good agricultural practices (GAP). APKASINDO diharapkan mendampingi petani gunakan benih unggul bersertifikat dan memanfaatkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) secara optimal.

Selain peremajaan kebun, pemerintah daerah menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan petani. Pekebun didorong berhimpun dalam kelompok tani atau koperasi agar memiliki posisi tawar yang lebih kuat ketika berhubungan dengan pelaku usaha perkebunan.

Penguatan kelembagaan diharapkan mempermudah petani mengakses pembiayaan dan mempercepat penyelesaian persoalan legalitas lahan. Kepastian hukum atas lahan merupakan aspek penting untuk mencegah konflik sosial. Sekaligus, kata dia, memberikan perlindungan kepada pekebun dalam menjalankan usaha perkebunan.

“Kami mendorong penguatan konsolidasi petani melalui kelompok tani atau koperasi agar memiliki posisi tawar yang kuat dan kemudahan akses pembiayaan, sekaligus mempercepat penyelesaian legalitas lahan demi memberikan kepastian hukum serta mencegah konflik sosial,” kata Gubernur Sultra.

Pemerintah Provinsi Sultra meminta APKASINDO ikut memperkuat hubungan kemitraan antara petani dan pabrik kelapa sawit (PKS). Kemitraan diharapkan berjalan secara sehat, adil, dan transparan, terutama dalam menjamin keterbukaan serta keadilan harga di tingkat petani.

“Ketiga, kami menegaskan pentingnya mewujudkan hubungan kemitraan yang sehat, adil, dan transparan antara petani dan pabrik kelapa sawit,” lanjutnya.

Di sisi lain, APKASINDO diharapkan membantu petani memenuhi standar tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Pendampingan diperlukan agar perkebunan rakyat mampu menerapkan praktik yang ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing.

“Keempat, kami berharap agar APKASINDO senantiasa memberikan pendampingan kepada para petani dalam memenuhi standar tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang ramah lingkungan dan berdaya saing,” demikian isi sambutan itu.

Dalam sambutannya, pemerintah daerah juga mengapresiasi peran APKASINDO dalam mendampingi dan memperjuangkan kepentingan petani kelapa sawit. Organisasi ini diharapkan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat sektor perkebunan rakyat.

Gubernur Sultra menekankan pentingnya koordinasi antara APKASINDO, dinas perkebunan, dan instansi terkait untuk memfasilitasi regulasi, pembinaan, serta koordinasi kebijakan di tingkat daerah. Kolaborasi diharapkan dapat membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi pekebun, mulai dari peningkatan produktivitas hingga penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha.