Awal 2026, Distribusi Minyak Goreng DMO Dijalankan

sawitsetara.co - JAKARTA – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan distribusi minyak goreng kewajiban pasar domestik (DMO) akan dilakukan per Januari 2026. Penyerapan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat (MINYAKITA).

“Sesuai dengan Permendag, kita diberi perintah per Januari nanti, Januari 2026 ini, sampai Desember 2026,” kata Rizal.

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat’. Permendag tersebut ditetapkan pada 9 Desember 2025, diundangkan pada 12 Desember 2025, dan akan berlaku 14 hari setelah diundangkan.

Permendag Nomor 43 Tahun 2025 merevisi ‘Permendag Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat’. Revisi tersebutmenegaskan komitmenpemerintah dalam memperkuat tata kelola minyak goreng rakyat MINYAKITA, khususnya pada aspek distribusi, stabilisasi harga, serta pengawasan yang lebih menyeluruh.

DMO itu sendiri merupakan kewajiban produsen atau eksportir suatu komoditas untuk menjual sebagian produksinya di pasar domestik sebelum mengekspor sisanya agar ketersediaan dan stabilitas harga di dalam negeri dapat terjaga.

“Yang kami garisbawahi adalah rencana Bulog juga akan dapat tugas penyaluran minyak goreng hasil DMO dari ekspor, yaitu sejumlah sekitar 35 persen dari total DMO nasional. Ini dibagi oleh Bulog sendiri, ID FOOD, dan yang ketiga adalah Agrinas Palma (Nusantara),” terang Rizal.

Akan tetapi, Rizal mengakui, masih belum ada rinciannya. Namun saat ini Bulog sudah menyiapkan lokasi-lokasi pergudangan dan pendistribusian minyak goreng DMO.

“Pendistribusiannya nanti menyesuaikan dengan Permendag yang baru. Permendag yang baru itu, jadi Bulog, ID FOOD, dan Agrinas Palma itu langsung menerima DMO, kemudian dari DMO tersebut langsung didistribusikan langsung ke pengecer, ke pasar-pasar. Jadi tidak lagi ke distribusi satu, distribusi dua, dan lain sebagainya,” jelas Rizal.

Hal ini, agar harga minyak tetap rendah, sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), dan jalur distribusi tidak rumit, sehingga masyarakat dapat mendapatkan harga yang wajar.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso meyakini bahwa efisiensi dalam pendistribusian MINYAKITA akan lebih mendorong pembentukan harga sesuai ketentuan HET MINYAKITA untuk mendukung stabilitas harga minyak goreng. Pemerintah akan memperkuat distribusi MINYAKITA melalui badan usaha milik negara (BUMN) karena selama ini terbukti mampu menjaga harga jualnya sesuai HET. Permendag Nomor 43 Tahun 2025 akan membantu mewujudkan efisiensi distribusi tersebut,”ujar Budi.

Menurut Budi, penguatan peran BUMN sebagai distributor MINYAKITA tersebut merupakan salah satu poin penyempurnaan kebijakan minyak goreng rakyat yang tertuang dalam ketentuan pengaturan diPermendag Nomor 43 Tahun 2025. Upaya ituuntuk memastikan distribusi berjalan lebih cepat dan terkoordinasi, sehingga harga MINYAKITA dapat terjaga sesuai HET di berbagai wilayah.

Selain penguatan peran BUMN sebagai distributor, Permendag Nomor 43 Tahun 2025 memperkuat kembali pengaturan pengutamaan penyaluran MINYAKITA dipasar rakyat. Fokusnya ada pada penguatan pasar rakyat sebagai saluran distribusi utama.

Budi menekankan, memastikan ketersediaan MINYAKITA di pasar rakyat adalah hal penting mengingat pasar rakyat sebagai barometer pasokan dan harga,sekaligus tempat yang mudah dijangkau konsumen.