KONSULTASI
Logo

APKASINDO Soroti Lahan Petani Sudah Bersertifikat Sejak 1986 tetapi Tetap Disita Satgas PKH

18 November 2026
AuthorHendrik Khoirul
EditorHendrik Khoirul
APKASINDO Soroti Lahan Petani Sudah Bersertifikat Sejak 1986 tetapi Tetap Disita Satgas PKH

sawitsetara.co – PEKANBARU — Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) menyoroti penertiban lahan perkebunan milik masyarakat yang telah mengantongi Sertifikat Hak Milik (SHM), tetapi tetap terkena penertiban Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Organisasi petani sawit tersebut meminta pemerintah memberikan kepastian hukum dan menjelaskan mekanisme penyelesaian terhadap lahan masyarakat yang memiliki dokumen kepemilikan.

Persoalan ini disampaikan Ketua Bidang Penelitian dan Keberlanjutan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APKASINDO, Dr. Riyadi Mustofa, S.E., M.Si., C.EIA, dalam Seminar Nasional Reforma Agraria Sawit Berbasis Koperasi: Dari Penguasaan Kembali Negara Menuju Kepemilikan Kolektif Rakyat di Gedung Daerah Balai Serindit, Gubernuran Riau, Pekanbaru, Rabu (18/11/2026).

Dalam forum tersebut, Riyadi mengungkapkan adanya masyarakat yang memiliki lahan dengan bukti kepemilikan SHM sejak 1986. Namun, lahan tersebut tetap masuk dalam penertiban Satgas PKH.

Riyadi yang juga Ketua LPPM Universitas Persada Bunda Indonesia (UPBI) bahkan memperkenalkan perwakilan masyarakat dari Indragiri Hilir yang mengalami persoalan tersebut kepada peserta seminar. Menurut Riyadi, masyarakat bersangkutan telah memiliki dokumen kepemilikan dan memperoleh rekomendasi untuk proses pelepasan lahan.

“Ini kondisi nyata yang perlu menjadi perhatian kita. Ada masyarakat yang lahannya sudah memiliki SHM sejak 1986, tetapi kemarin ikut terkena penertiban Satgas PKH,” kata Riyadi.

sawitsetara

Beruntung, mereka sudah mendapatkan rekomendasi untuk proses pelepasan. Namun Riyadi masih mempertanyakan kepastian penyelesaian persoalan tersebut. Sebab, masyarakat yang telah memiliki dokumen kepemilikan masih menunggu kejelasan mengenai kapan lahan mereka dapat dilepaskan dari penertiban.

“Pertanyaannya, kapan lahan tersebut akan dilepaskan? Mereka sudah memiliki SHM sejak 1986 dan sudah mendapatkan rekomendasi. Jadi, kami berharap ada kepastian mengenai penyelesaiannya,” ujarnya.

Pernyataan Riyadi tersebut menjadi sorotan dalam pembahasan reforma agraria sawit. Menurut dia, penertiban lahan oleh negara harus memperhatikan kondisi masyarakat yang telah memiliki dokumen kepemilikan.

Kepastian hukum menjadi penting agar kebijakan penataan kawasan tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan bagi masyarakat yang menggantungkan penghidupan dari perkebunan sawit.

Penertiban Lahan Berdampak pada Ekonomi Petani

Selain persoalan kepastian kepemilikan, Riyadi menilai penertiban lahan yang sebelumnya dikelola masyarakat telah memutus sebagian mata rantai ekonomi perkebunan.

Ketika aktivitas pengelolaan kebun terhenti, dampaknya tidak hanya dirasakan petani. Perputaran ekonomi masyarakat di sekitar perkebunan juga ikut terganggu.

Ia menjelaskan, berkurangnya aktivitas produksi akan memengaruhi pendapatan petani. Kondisi tersebut selanjutnya menekan daya beli masyarakat dan mengurangi perputaran uang di daerah.

“Ketika lahan yang sebelumnya dikelola masyarakat ditertibkan, ada mata rantai ekonomi yang terputus. Dampaknya adalah penurunan kesejahteraan masyarakat. Kalau kesejahteraan menurun, tentu daya beli masyarakat juga ikut melemah,” kata Riyadi.

Menurut dia, pelemahan daya beli akan menimbulkan efek berganda terhadap perekonomian wilayah. Usaha perdagangan, jasa transportasi, dan berbagai kegiatan ekonomi yang selama ini bergantung pada perkebunan sawit juga berpotensi terkena dampaknya.

“Kalau daya beli masyarakat rendah, multiplier effect ekonomi juga ikut menurun. Perputaran uang yang sebelumnya terjadi di wilayah tersebut menjadi berkurang,” ujarnya.

sawitsetara

Karena itu, Riyadi berharap pemerintah tidak hanya menyelesaikan persoalan penguasaan lahan, tetapi jugamemperhatikan nasib masyarakat yang sebelumnya mengelola perkebunan.

Ia menyambut rencana pemerintah mendistribusikan kembali sebagian lahan yang telah ditertibkan melalui koperasi. Namun, menurut dia, mekanisme dan kepastian pelaksanaannya harus segera disampaikan.

“Dari sisi APKASINDO, tentu kami menyambut baik apabila lahan yang telah ditertibkan dan dititipkan kepada Agrinas Palma Nusantara nantinya dikembalikan untuk dikelola petani melalui koperasi. Ini sesuai dengan harapan masyarakat bahwa redistribusi lahan harus memberikan manfaat kembali kepada petani,” katanya.

APKASINDO Minta Kepastian Penyelesaian

Riyadi mengatakan APKASINDO siap membantu pemerintah mempersiapkan petani dan koperasi yang akan terlibat dalam pengelolaan kembali lahan perkebunan.

Organisasi tersebut memiliki jaringan kelompok tani dan koperasi yang selama ini mendapatkan pembinaan. Kelembagaan tersebut diharapkan dapat menjadi wadah bagi petani untuk mengelola lahan secara kolektif.

Namun, ia menegaskan pemerintah perlu segera menjelaskan mekanisme pelaksanaan redistribusi. Kepastian tersebut dibutuhkan agar petani tidak terus menunggu tanpa mengetahui tahapan penyelesaiannya

“APKASINDO siap menjembatani para petani, baik yang tergabung dalam kelompok tani maupun koperasi. Namun, yang kami tunggu sekarang adalah kapan mekanisme yang sudah disampaikan pemerintah itu benar-benar dilaksanakan,” ujarnya.

Ia juga menyinggung komitmen kerja sama antara Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Palma Nusantara. Menurut dia, kesepakatan tersebut perlu segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret agar masyarakat memperoleh kepastian.

Koperasi Riau Khawatir Kebun Semakin Tidak Produktif

Persoalan pengelolaan lahan setelah penertiban juga disampaikan Ketua DPW APKASINDO Riau sekaligus Ketua Koperasi Sawit Setara, H. Suher. Dalam sesi diskusi, Suher mengatakan rencana penyerahan lahan kepada koperasi sebenarnya telah lama dinantikan petani. Namun, munculnya skema kerja sama operasi atau KSO sempat menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pengelolaan yang akan diterapkan.

“Ini sebenarnya sudah lama ditunggu oleh koperasi. Sebelumnya kami mendengar bahwa setelah lahan ditertibkan Satgas PKH dan diserahkan kepada Agrinas Palma Nusantara, pengelolaannya akan diberikan kepada koperasi. Tetapi setelah itu muncul KSO, sehingga kami bertanya-tanya bagaimana kelanjutannya,” kata Suher.

Ia menyatakan koperasi sawit di Riau siap mengambil bagian dalam pengelolaan perkebunan. Namun, keterlambatan penyerahan lahan dikhawatirkan membuat kondisi tanaman semakin memburuk.

“Kalau penyerahan baru dilakukan tahun depan, mungkin kondisinya sudah semakin sulit. Tanaman sawitnya semakin tua dan buahnya semakin sedikit. Ini tentu menjadi pekerjaan berat bagi koperasi maupun Agrinas Palma Nusantara,” ujarnya.

Tags:

Berita Sawit

Berita Sebelumnya
Limbah Sawit Diolah Jadi Material Pengurai Antibiotik, Mahasiswa UB Raih Medali Perak PIMNAS 2026

Limbah Sawit Diolah Jadi Material Pengurai Antibiotik, Mahasiswa UB Raih Medali Perak PIMNAS 2026

Limbah tandan kosong kelapa sawit (TKKS) berpotensi memiliki nilai tambah di luar pemanfaatannya sebagai bahan baku pupuk dan energi. Mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) mengembangkan limbah tersebut menjadi material untuk menangani pencemaran residu antibiotik di lingkungan perairan.

17 November 2026Edukasi

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *