APKASINDO Kalbar: Usulan Penutupan PKS Komersial Jadi Ancaman Keberlanjutan Petani Sawit Swadaya

sawitsetara.co - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menanggapi pernyataan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar Heronimus Hero, soal Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tanpa kebun (komersial) berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat.

Seperti diketahui, polemik dugaan persaingan tidak sehat ini diisukan menyebabkan PKS yang memiliki kebun (PKS konvensional) protes dan mengusulkan agar PKS komersial ditutup. Menurut Sekwil DPW APKASINDO Kalbar Agus Kuswara, usulan penutupan tersebut bakal menjadi ancaman bagi petani swadaya yang memasok tandan buah segar (TBS) kelapa sawit untuk PKS komersial.

“Usulan penutupan PKS komersial akan berdampak signifikan terhadap petani swadaya. Jika PKS Komersial ditutup, petani swadaya akan kehilangan salah satu opsi penjualan TBS mereka,” katanya kepada sawitsetara.co, Senin (13/10/2025).

Agus, demikian sapaannya, menuturkan kondisi ini berpotensi menurunkan daya tawar petani dan membuat petani swadaya lebih bergantung pada PKS konvensional. Fenomena tersebut, kata dia, tentunya bakal menyebabkan penekanan harga TBS kepada petani swadaya. Buntutnya, banderol TBS di tingkat petani akan anjlok karena tidak ada persaingan harga.

Usulan penutupan PKS komersial juga berseberangan dengan rekomendasi dari Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Direktur Tindak Kejahatan Ekonomi dan Ombudsman RI. Kedua lembaga ini menyarankan bahwa PKS komersial dan konvesional agar bersaing. Apalagi PKS komersil adalah masa depannya petani sawit.

“PKS komersial dan PKS konvensional sebaiknya memang bersaing secara sehat untuk memberikan yang terbaik bagi petani sawit,” kata Agus.

Menurut dia, dengan persaingan antara PKS komersial dan PKS konvensional seharusnya dilihat sebagai peluang untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan pelayanan kepada petani. PKS komersial, kata dia, dengan fleksibilitas dan fokus pada efisiensi operasional, dapat memberikan alternatif yang menarik bagi petani swadaya.

Lebih lanjut, Agus mengatakan pemerintah seharusnya berperan sebagai fasilitator yang menciptakan iklim usaha yang kondusif dan adil bagi semua pihak, termasuk PKS komersial, PKS konvensional, dan petani swadaya. Pemerintah dapat melakukan pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah praktik yang merugikan petani.

“Serta memberikan dukungan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas petani,” katanya.

Agus menyarankan, sebelum mengambil keputusan yang berdampak besar seperti penutupan PKS komersial, perlu dilakukan evaluasi yang komprehensif dan melibatkan semua pihak terkait, termasuk petani, PKS komersial, PKS konvensional, dan lembaga terkait lainnya. Evaluasi ini harus mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari setiap opsi kebijakan.

“Dengan demikian, saya berpendapat bahwa penutupan PKS komersial bukanlah solusi yang tepat. Sebaliknya, pemerintah sebaiknya mendorong persaingan sehat antara PKS Komersial dan PKS Konvensional, serta memberikan dukungan kepada petani swadaya agar mereka dapat memperoleh manfaat maksimal dari industri kelapa sawit,” kata Agus.

Sebelumnya, Kadis Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar Heronimus Hero, mengatakan keberadaan PKS yang tidak memiliki kebun sendiri dan hanya mengandalkan pasokan TBS dari pihak luar, termasuk petani swadaya, berpotensi menimbulkan berbagai persoalan dalam tata niaga kelapa sawit.

“PKS tanpa kebun dapat memicu persaingan tidak sehat dalam pasar TBS, bahkan berpotensi menyebabkan pencurian TBS,” tuturnya, dalam kegiatan Borneo Forum ke-8 Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Jumat (22/8/2025).

Ia menjelaskan, PKS tanpa kebun juga rentan menyebabkan penurunan mutu TBS, terutama jika lokasi pabrik jauh dari kebun sawit. Hal ini berdampak pada kualitas hasil olahan dan efisiensi biaya transportasi. Selain itu, persaingan antar PKS juga mempengaruhi tata niaga, karena petani cenderung memilih pembeli dengan harga lebih tinggi.

“PKS tanpa kebun, terutama yang beroperasi di dekat PKS bermitra, dapat mengganggu tata niaga kelapa sawit karena petani cenderung menjual TBS ke PKS yang menawarkan harga lebih tinggi, meskipun mungkin tanpa berondolan,” jelasnya.