APKASINDO Jambi Soroti Wacana Penutupan PKS Tanpa Kebun, Musibah Besar Bagi Petani Sawit Swadaya

sawitsetara.co - JAMBI — Wacana pemerintah untuk menutup Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tanpa kebun atau PKS mandiri menuai kekhawatiran dari kalangan petani sawit, khususnya petani swadaya. Ketua DPW APKASINDO Jambi terpilih, Kasriwandi, menilai kebijakan tersebut berpotensi menjadi “musibah besar” bagi petani.

Kasriwandi mengungkapkan bahwa mayoritas petani sawit di Indonesia merupakan petani swadaya yang sangat bergantung pada keberadaan PKS mandiri untuk menjual hasil panen mereka.

“Kalau PKS tanpa kebun ditutup, petani akan kesulitan menjual TBS (tandan buah segar). Ini bisa jadi musibah besar bagi petani swadaya,” ujarnya kepada sawitsetara.co, Jumat (17/4/2026).

Ia menjelaskan bahwa secara persentase, jumlah petani swadaya jauh lebih besar dibandingkan petani plasma atau yang bermitra dengan perusahaan. Di Provinsi Jambi sendiri, dari total sekitar 84 PKS yang ada, diperkirakan lebih dari separuh merupakan PKS tanpa kebun.

Jika penutupan benar terjadi, dampaknya diprediksi akan sangat luas. Sekitar 70 persen hasil panen petani swadaya yang selama ini diserap oleh PKS mandiri berpotensi kehilangan pasar.

“Bayangkan, dari 84 PKS yang ada, jika lebih dari 50 ditutup, maka hanya sekitar 30-an PKS yang tersisa untuk menampung seluruh produksi. Itu jelas tidak masuk akal,” tegasnya.

Kasriwandi juga menyoroti potensi dampak berantai dari kebijakan tersebut. Penumpukan pasokan di PKS inti atau bermitra akan menyebabkan antrean panjang, bahkan bisa mencapai 3 hingga 5 hari. Kondisi ini berisiko menurunkan kualitas buah sawit hingga membusuk.

“Kalau buah sudah menunggu terlalu lama, kualitasnya turun, bahkan bisa tidak laku. Kalau tidak laku, petani mau makan apa?” katanya.

Selain itu, jarak tempuh dari kebun ke pabrik juga menjadi persoalan serius. Di beberapa wilayah seperti Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tidak terdapat PKS inti, sehingga petani harus mengangkut hasil panen ke kabupaten lain, yang tentu menambah biaya dan waktu distribusi.

Kasriwandi menilai situasi ini berpotensi membuka ruang ketidakadilan harga bagi petani, karena berkurangnya pilihan tempat penjualan TBS. Ia mengingatkan bahwa sebelum keberadaan PKS mandiri, petani tidak memiliki transparansi harga dan harus menerima harga yang ditentukan sepihak.

“Sekarang petani sudah mulai tahu harga CPO dan TBS. Kalau PKS mandiri ditutup, bisa kembali ke kondisi lama, harga ditentukan sepihak,” ujarnya.

Meski demikian, ia tidak menolak upaya pemerintah untuk menertibkan PKS, selama dilakukan secara adil dan tidak merugikan petani. “Kami setuju penertiban sesuai aturan, tapi jangan sampai membatasi pilihan petani atau mengarah ke monopoli,” katanya.

Kasriwandi menegaskan bahwa pihaknya akan memperjuangkan aspirasi petani sebelum kebijakan tersebut benar-benar diterapkan. Ia membuka kemungkinan adanya aksi massa jika diperlukan.

Ia berharap pemerintah mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan, serta menjamin transparansi harga dan kemudahan akses penjualan bagi petani sawit.

“Harapan kami sederhana, petani bisa menjual hasilnya dengan mudah, harga transparan, dan tidak dirugikan oleh kebijakan,” pungkasnya.