sawitsetara.co – PEKANBARU – Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar (TTP), M.Rizal Ismail yang hadir langsung pada acara FGD Percepatan PSR (peremajaan sawit rakyat) yang dilaksanakan tanggal 21 sampai 23 Februari lalu, memberikan harapan baru bagi petani sawit, terkhusus di Provinsi Riau. Harapan ini karena bercermin pada capaian PSR nasional tahun lalu yang hanya 17.587 hektar (9,5%) dari target 185 ribu hektar.
Dalam arahannya, Direktur TTP menjelaskan bahwa dari 15 komoditas tanaman tahunan, ia diperintahkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan (Dirjendbun) supaya memberikan perhatian khusus pada capaian PSR.
“Dalam waktu tiga bulan atau sampai bulan Maret ini harus tercapai 51 ribu hektar itu perintah Pak Direktur Jenderal Perkebunan,” ujar Rizal.
Rizal lanjut menjelaskan bahwa target tahap selanjutnya akan kita lihat, yang pasti tahun ini target nasionalnya adalah 185 ribu hektar dengan rincian dari pola 1 (jalur disbun) seluas 100 ribu hektar dan pola 2 (jalur kemitraan) seluas 80 ribu hektar.
“Saya lebih sering diruangan Mula ( Koordinator kelapa sawit,red) dan berdiskusi dengan Dian, karena mereka lebih menguasai tentang PSR ini. Pokoknya dengan sekuat tenaga target Pak Dirjenbun harus kami capai”, kisahnya.
Untuk mencapai target ini berbagai upaya, inovasi dan strategi sudah dan akan kami lakukan. Diantaranya berkoordinasi dengan asosiasi perkelapa sawitan, seperti APKASINDO (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia).
“Bagi saya APKASINDO sangat berperan penting untuk mencapai target tersebut, sebagai organisasi yang cukup besar yang menaungi dua tipologi petani sawit, yaitu petani swadaya dan petani bermitra, yang anggotanya tersebar di 22 provinsi, saya menaruh harapan. Selain ke APKASINDO, saya juga akan semakin intens berkomunikasi ke GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia), ASPEKPIR dan SAMADE,” terang Rizal dihadapan 359 petani se-Riau.
Untuk koordinasi ke Dinas di Kabupaten maupun di Provinsi, terang Rizal, yang menaungi tanaman kelapa sawit tentu menjadi hal yang sangat penting. Pertemuan rutin akan selalu kami buat untuk mengevaluasi capaian target dan resolusi kendalanya.
Dari segi regulasi, Kementerian Pertanian sudah merevisi Permentan 03 tahun 2022 menjadi Permentan 19 tahun 2023, terkhusus pada poin gambut tidak menjadi syarat lagi. Demikian juga dengan pola jalur kemitraan, dimana jalur kemitraan kita perkuat dengan rekomendasi dari Ditjenbun.
“Untuk jalur kemitraan ini kami berharap BPDPKS cepat menetapkan verifikator supaya tim verifikator bisa langsung bekerja dilapangan” lanjutnya.
Menteri Pertanian melalui Dirjendbun, sudah menetapkan Riau sebagai Percontohan untuk percepatan PSR nasional dan kami akan berkantor di Pekanbaru untuk itu.
“Alhamdulillah kami sudah disiapkan ruangan oleh Kadis Perkebunan Riau. Hal yang sama juga akan dilakukan disemua provinsi sawit, namun kami akan mulai dari Riau,” kata Rizal.
“Jadi, teman-teman mari kita berkomitmen untuk melakukan percepatan realisasi dan saya merasakan FGD ini sangat penting dan strategis. Apalagi saya melihat daftar hadir peserta bahwa yang hadir hari ini cukup komplit. Tidak hanya dari APKASINDO, tapi juga perwakilan dari ASPEK PIR, SAMADE, Kepala Dinas atau perwakilan Dinas Perkebunan Kabupaten Kota se-Riau, perwakilan GAPKI yang langsung dihadiri Ketua GAPKI Riau Lichwan Hartono. Dan luar biasanya beberapa Kepala Desa juga diundang oleh APKASINDO. Ini kolaborasi yang komplit” ujar Rizal dalam pemaparannya.
Untuk mencapai target program strategis nasional ini, Rizal menjelaskan bahwa pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian ATR BPN dan Kementerian KLHK untuk paduserasi.
“Pak Dirjend Perkebunan dengan Dirjend Survey dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Virgo Eresta Jaya, tadi saat memberikan pengarahan sudah mengatakan ‘ada bottleneck dan harus segera dibenahi’, bahkan kemarin beliau bilang bila perlu tidak perlu ada surat keterangannya, namun karena ini administrasi harus laksanakan, hanya perlu disederhanakan,” terang Rizal.
Demikian juga dengan Dirjend Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL), Rizal memastikan bahwa dari Direktorat Perkebunan sudah melakukan koordinasi untuk mensukseskan program strategis Presiden Jokowi sektor perkebunan ini.
Untuk itu, tanggal 27 Februari nanti akan dilaksanakan rapat koordinasi kelapa sawit nasional dan sekaligus akan dilaksanakan penandatangan komitmen bersama dalam mendukung program PSR antara Dirjen Perkebunan dengan Dirjend SPPR dan Dirjend Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL).
“Jika semua usaha dan strategi ini sudah kami lakukan, namun tidak mencapai target Pak Dirjendbun, maka saya akan mundur dari jabatan saya” kata Rizal, yang membuat semua peserta FGD terhentak dan hening.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Mula Putra, Kordinator Kelapa Sawit, saat menyampaikan materi percepatan PSR, “Saya bersedia mundur dari Jabatan Kordinator Sawit jika target Pak Dirjend tidak tercapai, ini bentuk tanggungjawab saya kepada petani sawit Indonesia”.
Mendengar statemen kedua pejabat penting bidang sawit ini, saat sesi diskusi, Ketua Umum DPP APKASINDO, Dr Gulat ME Manurung, C.IMA, langsung menyampaikan rasa hormat dan bangga atas komitmen tinggi dari Pak Direktur Rizal dan Kordinator Sawit Pak Mula.
“Belum pernah pejabat mengatakan seperti ini, ini yang pertama saya denga,” ujar Gulat.
Sebagai rasa bangga dan hormat atas komitmen tersebut, kami juga dari APKASINDO akan melakukan hal yang sama. Gulat mengatakan bahwa APKASINDO akan bekerja keras dan memotivasi pengurus APKASINDO di Riau dari Ketua DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Riau sampai Ketua DPD (Dewan Pimpinan Daerah) di 11 Kabupaten Kota.
“Saya meminta malam ini (21/2) semua pengurus APKASINDO di Riau rapat kordinasi perihal target PSR tersebut. Coba di inventarisasi ulang potensinya,” pinta Gulat.
KH Suher, Ketua DPW APKSINDO Riau, langsung tampil dan menyampaikan pendapat bahwa sesungguhnya jika persyaratan PSR disederhanakan, target Pak Dirjenbun tersebut sangat mudah dicapai.
“Saya mencatat dari pemaparan Pak Direktur Rizal, untuk Riau secara total targetnya 24.191 hektar di tahun 2023 ini. Untuk itu DPW Riau menargetkan minimum 10 ribu hektar PSR dari Riau masuk ke Ditjenbun paling lama bulan Juni,” tegas KH Suher.
“Jika tidak tercapai target minimum, maka saya juga akan mundur dari jabatan saya dan malam ini kami akan rakor membahas strategi mencapai target tersebut,” kata Suher sambil menyalami dan mengembalikan mic kepada Ketua Umum DPP APKASINDO.
Mendengar komitmen dari Ketua APKASINDO Riau, Gulat langsung menyemangati Ketua DPW Riau dan 11 Ketua-Ketua DPD yang komplit hadir.
Namun diluar dugaan, dihadapan 359 peserta yang hadir, Gulat pun menyampaikan, “Jika semua persyaratan yang menghambat dan memperlambat PSR sudah dibereskan oleh Ditjendbun, Dirjend SPPR dan Dirjend PKTL, namun target minimum PSR Riau yang disampaikan oleh KH Suher tidak tercapai juga, maka saya akan mundur dari Ketua Umum DPP APKASINDO.”
“Ya kami (Ketua Umum dan Ketua DPW) akan mundur dan itu sungguh-sungguh. Supaya itu tidak terjadi maka saya mengajak rekan-rekan APKASINDO di Riau bergotong royong untuk capaian PSR minimum 10 ribu hektar dari Riau dengan batas waktu akhir bulan Juni”.
Sontak saja ini membuat seluruh peserta yang hadir menjadi riuh dan protes seakan tidak ikhlas jika Ketua Umum harus mundur. Hal ini diprotes peserta perwakilan dari DPW Jambi, Papua Barat, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan sembari mengatakan, “Ketum itu mewakili 22 Provinsi, tidak tepat harus mundur jika kegagalan hanya di Riau”.
“Kami sangat berharap kepada Dirjend Perkebunan, Dirjen PKTL dan Dirjend SPPR supaya mengesampingkan persyaratan yang tidak perlu (menyederhanakan), sehingga apa yang menjadi cita-cita Pak Presiden Jokowi yaitu meningkatkan produktivitas perkebunan sawit rakyat melalui PSR, dapat tercapai dan petani sawit menjadi setara,” ujar Gulat diakhir tanggapannya.
Jur: ss04
Red: Maria Pandiangan
