sawitsetara.co – KEEROM – Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Keerom, Papua tahun 2018 hingga pertengahan tahun 2025 masih mengalami berbagai masalah. Alhasil program PSR di area tersebut tersendat atau tidak maksimal. Persoalan ini dimulai dengan adanya penetapan areal yang di klaim tidak sesuai regulasi.
Menurut Ketua DPW APKASINDO Papua, Albert Yoku awalnya peremajaan berjalan tetapi tiba-tiba berhenti tanpa alasan.
“Seluruh pengusulan dari lahan-lahan petani yang sudah diusulkan untuk di remajakan awalnya sudah berjalan, tetapi penanaman berikutnya sampai sekarang tidak pernah terjadi,” keluh Albert Yoku kepada sawitsetara.co.
Albert Yoku menyebutkan kendala dari sawit yang tidak di tanam kembali itu dikarenakan dari mitra-mitra yang dipakai oleh Koperasi Ingkawa dan atas nama Dapoktan itu tidak melaksanakan penyiapan bibit.
“Kita harapkan ada ketegasan dari Ditjenbun (Direktorat Jenderal Perkebunan) terhadap masalah ini, karena terdapat 1.650 KK dan petani itu sekarang sudah tidak punya pendapatan. Hingga akhirnya ekonomi mereka jadi kacau sebab lahan tepat mereka hidup sekarang sudah tidak berfungsi,” ungkap Albert Yoku.
Kemudian, Albert Yoku juga menyampaikan keluhannya yang mengatakan bahwa di Kabupaten Keerom program ketahanan pangan itu tidak berjalan lancar.
“Padahal kan lahan kita seluas 500 hektar sudah ditebang, namun penanaman jagung yang dilaksanakan oleh perusahaan dan Pemda tidak jadi dan petani merasa dirugikan karena hal itu. Maka disitulah perannya APKASINDO untuk membela” harap Albert Yoku.
APKASINDO Lakukan Pembelaan untuk Petani.
Lebih lanjut, Albert Yoku mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan itu juga telah menghentikan dana bagi hasil (DBH) dari sawit untuk Kabupaten Keerom, karena peruntukkan dananya tidak seperti yang diamanatkan pada penyerahan dana itu.
“Jadi penyerapan anggarannya tidak mengarah kepada pemanfaatan dana bagi hasil itu. Padahal dana bagi hasil itu seharusnya berguna untuk petani atau rakyat yang menjadi penghasil dari sawit,” tegas Albert Yoku.
“Dari permasalahan ini lah peran APKASINDO Papua sangat dibutuhkan untuk membela kelapa sawit, dan APKASINDO telah mengambil beberapa langkah advokasi terhadap peremajaan yang tidak berjalan sesuai semestinya,” tambah Albert Yoku.
Sehingga dalam hal ini Albert Yoku berharap yang pertama untuk PSR ini harus tetap dijalankan oleh desain apapun karena menyangkut hajat hidup petani.
“Kedua, kita harapkan pemerintah pusat bisa memberi perhatian terhadap hal-hal ini karena butuhkan disitu ada PAD (Pedndapat Ekonomi Daerah) dari pengelolaan sawit, dan juga ekonomi petani,” ungkap Albert Yoku.
Albert Yoku pun mengatakan sangat mengharapkan perhatian pemerintah untuk menyelamatkan sawit, karena sawit sebagai perputaran ekonomi petani dan sawit juga komoditi unggul di market dunia maupun global dan domestik.
