sawitsetara.co – JAKARTA – Dalam rangka memperkenalkan PMU – KSB Aceh (Program Manajemen Unit-Kelapa Sawit Berkelanjutan) dan menyampaikan sejumlah program, PMU – KSB Aceh bersama Inisiatif Dagang Hijau (IDH) dan lembaga kemitraan mendampingi kepala Bapedda Aceh berkunjung ke kantor Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Seperti diketahui bahwa peran PMU KSB adalah dalam rangka mengimplimentasikan peta jalan kelapa sawit berkelanjutan.
Hal ini diungkapkankan oleh Ketua PMU – KSB, Fadhli Ali, SE, M.Si menyampaikan bahwa pemerintah telah merumuskan Peta Jalan Kelapa Sawit Berkelanjutan (KSB) 2023-2045 dan Rencana Aksi Daerah (RAD) KSB 2023-2026 untuk mencapai rantai pasok yang bebas dari deforestasi.
“Peta jalan KSB berfokus pada peningkatan produksi kelapa sawit, penguatan kapasitas, pengembangan kelembagaan, pengembangan basis data, pembiayaan, dan model bisnis baru di dalam area konsesi,” ujar Fadhli kepada sawitsetara yang juga turut menghadiri pertemuan tersebut.
Seiring dengan itu, Fadhli mengungkapkan untuk mengimplimentasikan peta jalan sebagaimana tertuang dalam Pergub Aceh No 9 tahun 2024 telah dibentuk Program Manajemen Unit kelapa sawit berkelanjutan (PMU-KSB) Aceh.
Menurut Fadhli, Aceh sebagai salah satu provinsi dari 10 provinsi dengan kebun kelapa sawit terluas di Indonesia, dan 52 persen kebun sawit di Aceh dikelola oleh petani swadaya, tapi produktivitas kebun sawit rakyat di Aceh masih rendah yaitu sebesar 2,8 ton CPO/Ha/tahun sementara rata-rata produktivitas nasional mencapai 3,7 ton/ha/tahun dan harga jual TBS pada Tingkat petani di Aceh juga masih belum mampu masuk dalam jajaran 5 provinsi dengan harga TBS tertinggi di Indonesia.
“Hal ini disebabkan ada masalah dengan pengiriman CPO yang jauh ke belawan dan belum hadir industri pengolahan turunan CPO di Aceh,” ungkap Fadhli.
Lebih lanjut, Fadhli meyampaikan Pemerintah Aceh telah menetapkan sawit sebagai salah satu komoditas unggulan pendorong pertumbuhan ekonomi dimana kelapa sawit memiliki peran strategis dalam mengakselerasi pencapaian indikator pembangunan Aceh, terutama dalam upaya penurunan angka kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan petani, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan PAD.
Dengan demikian, Fadhli mengatakan bahwa kelapa sawit memberikan kontribusi tertinggi terhadap Nilai Tukar Petani (NTP) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bidang pertanian.
Dengan pertemuan ini, Fadhli berharap BPDPKS membantu peningkatan produksi dan produktivitas kebun petani di Aceh melalui penyediaan penyuluh, penguatan kelembagaan petani. Terus mendukung untuk pemajuan kelapa sawit Aceh melalui kegiatan replanting dan sarpras.
“Serta mendukung upaya pencapaian peta jalan kelapa sawit berkelanjutan Aceh 2023-2045 dimana program strategis dan kegiatan ber-irisian dengan misi dan program BPDPKS,” ujar Fadhli.
Jur: Ningrum
