MAKASSAR– Pimpinan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang ada di Sulawesi Selatan malas menghadiri rapat penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. Hal itu terbukti, dari 8 PKS yang ada di Sulawesi Selatan hanya satu pimpinan PKS yang hadir di Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Sulawesi Selatan, pada Kamis (10/2).
Berdasarkan laporan kontributor sawitsetara.co Sulawesi Selatan, Pimpinan PKS yang hadir dalam rapat hanya PTPN XIV sedangkan yang lainnya tidak hadir, padahal Dinas TPHP Sulsel telah mengirim undangan rapat.
Menurut data yang diperoleh, PKS yang ada di Sulsel adalah PT. Mandiri Palmera Agrindo (MPA), PT Teguh Wira Utama, PTPN XIV, PT Bumi Maju Sawit (BMS), PT Surya Sawit Seiahtera, PT Jasa Mulia, PT Parma Darma Global Sawit, dan PT Kasmar Matano Persada.
Tim Penetapan Harga yang juga Ketua Apkasindo Kab. Luwu Utara, H. Rafiuddin mengatakan melalui rapat tersebut, ketua Tim memutuskan harga pembelian TBS terendah di Sulawesi Selatan Rp.2700/Kilogram atau naik Rp.30 dari periode sebelumnya yakni Rp.2670/kilogram.
“Alhamdulillah ada kenaikan sebesar Rp.30 walaupun harga itu belum sesuai dengan harapan kita petani sawit”, ujar H. Rafiuddin.
Menurutnya, dalam rapat tersebut pihak dari Apkasindo mengusulkan kenaikan Rp.80 dari harga bulan lalu atau Rp.2750/kilogram, namun pihak PKS yakni PTPN XIV mengusulkan harga Rp.2670 atau sama dengan harga bulan lalu.
“Pimpinan rapat kemudian mengambil jalan tengah dan memutuskan harga Rp.2700” tambah Rafiuddin.
Salah seorang petani sawit Luwu Utara, Hasan mengaku heran dengan harga yang ditetapkan tim tersebut, pasalnya harga pembelian tertinggi PKS saat ini ada diangka Rp.2840/kilogram.
“Lebih mahal harga pabrik dibanding harga yang ditetapkan dalam rapat, kenapa yaa?,” tanya Hasan heran.
Sementara petani sawit lainnya Adam Adrian, berpendapat bahwa harga yang ditetapkan lebih rendah dibandingkan dengan harga pembelian PKS, mengindikasikan tidak adanya perdebatan dalam rapat tersebut atau dalam rapat tim tidak memiliki indikator atau tolak ukur dalam menetapkan harga.
“Indikasinya tidak ada perdebatan, ambil amannya tetapkan saja dibawah harga pabrik pasti tidak ada komplen dari pihak PKS, kalau naik sedikit aja sudah syukur alhamdulillah”, ujar Adam Adrian.
Soal ketidakhadiran pimpinan PKS dalam rapat harga TBS, Mantan Anggota DPRD Luwu Utara Adam Adrian ini mengatakan, bahwa sikap ini merendahkan keberadaan pemerintah Provinsi. “Kalau hanya ada satu pimpinan PKS yang hadir itu tandanya kewibawaan Pemerintah Provinsi terabaikan oleh PKS,”cetusnya.(mah)
