sawitsetara.co – JAKARTA – Provinsi Papua Barat sangat sesuai menjadi contoh terbaik dalam pengembangan hulu dan hilirisasi kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan Provinsi Papua secara keseluruhan. Hal ini disampaikan oleh APKASINDO ke Dewan Pakar Konsolidasi Presiden terpilih Prabowo melalui pertemuan tertutup.
Harapan dan cita-cita petani sawit ini mendapat dukungan penuh dari Menteri Pertanian(Mentan), Andi Amran Sulaiman. Dukungan ini dibuktikan dengan meninjau langsung lokasi rencana Pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) di Kampung Wasegi Indah, Distrik Prafi, di Kabupaten Manokwari, Jumat (31/5/2024).
Diketahui sebelumnya, bahwa rencana pembangunan PKS tersebut sudah disetujui oleh Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, ketika melakukan kunjungan kerja (7/2023) ke lokasi pembangunan PKS yang terintegrasi dengan kebun PSR (2.300 ha) dan kebun petani swadaya yang total luasnya 9.600 hektar (ha).
Saat itu Wapres RI, Ma’ruf sudah langsung mencanangkan pembangunan PKS tersebut dengan perintah darurat, segera dan urgen. Perintah ini berhubungan erat dengan terbakarnya PKS satu-satunya di Kabupaten Manokwari (PKS PT Medco) sekitar bulan Juni 2023.
Praktis hasil panen TBS (tandan buah segar) petani baik swadaya maupun petani bermitra tidak ada penampungan pengolahannya.
Dari catatatan APKASINDO, diketahui kerugian petani per bulannya mencapai Rp8-12M karena TBS terbuang sia-sia dan membusuk.
Mendengar informasi tragis ini dan lambatnya Direktorat Jenderal Perkebunan merespon situasi darurat PKS di Kabupaten Manokwari Papua Barat sebagaimana arahan Wapres RI, Ma’ruf menjadi penyebab utama Mentan Amran, dengan perjalanan cukup jauh, langsung menuju lokasi yang dimaksud oleh Wapres RI.
Diketahui sebelumnya Sekjend DPP APKASINDO, Dr. Rino Afrino di dampingi Stafsus Wapres RI Bidang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, KH Imam Aziz telah melakukan audiens ke Mentan melaporkan kondisi realitas perkebunan kelapa sawit rakyat (8/5).
Lebih jauh Mentan Amran menjelaskan bahwa Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat sangat potensial menjadi contoh terbaik dalam pengembangan hulu-hilir kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, terkhusus terkait ke program kemandirian Pangan Papua.
“Kementan (Kementerian Pertanian) sudah beri bantuan replanting untuk 2.300 ha. Kalau masih ada kita tambah dan itu kendali PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) ada di tangan kita,” ujar Mentan Amran.
“Yang terpenting adalah bagaimana Papua Barat ini betul-betul mandiri pangan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Bahkan kalau bisa mensuplai ke provinsi tetangga di Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua induk,” jelas Mentan Amran.
“Kalau mau hilirisasi harusnya lahan yang disiapkan 100 sampai 200 ribu hektare, untuk itu PSR harus digesa dan kalau itu yang disiapkan maka kita bisa sampai mengolah minyak goreng. Nah seperti itulah kita berpikir harus menuju ke sana. Untuk Papua Barat potensi itu sangat besar dan kita dukung menuju kesana” kata Mentan Amran dalam keterangan di Jakarta Sabtu (1/6) sebagaimana dimuat ANTARA (1/6).
Ketua Umum DPP APKASINDO, Dr. Gulat ME Manurung, MP.,C.IMA.,C.APO, menanggapi apa yang disampaikan oleh Mentan RI.
“Jadi ini yang kami mohon kan kepada Pak Dirjenbun sudah 1 tahun terakhir adalah terbukti, bahwa Papua Barat Darurat PKS sebagaimana disampaikan Wapres RI (7/2023) adalah benar dan Pak Mentan sudah sampai ke titik usul harapan petani sawit yang bukan hanya Petani Papua Barat, tapi 17 juta petani sawit Indonesia mendoakan terwujudnya PKS di Kab Manokwari tersebut, sebagai bentuk keprihatinan sesama petani sawit,” ungkap Gulat.
Jutaan ucapan terimakasih dan picture kepada Pak Mentan RI langsung viral di medsos-medsos petani sawit dari Aceh sampai Papua.
“Ini bukti kecintaan kami kepada pejabat yang mendengar dan memahami dinamika sawit Indonesia dan kami petani sawit ada disana” tutur Gulat setelah mengikuti pertemuan tertutup dengan Dewan Pakar Konsolidasi Prabowo Presiden terpilih dijalan Hang Tuah Jakarta Selatan.
Jur: YIN
Dimohon presiden terpilih,Prabowo bisa menjadi pegagang hidup petani sawit,sebab harga seharusnya TDK ada perbedaan dgn provinsi lain