sawitsetara.co – DUMAI– Dengan telah berakhirnya periode kepengurusan DPD (Dewan Pimpinan Daerah) APKASINDO (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia) Kabupaten Dumai , maka dijadwalkan tanggal 11 Februari 2023 akan dilaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) II DPD APKASINDO Dumai.
Dalam Musda ini ada beberapa agenda penting yang akan dilaksanakan yaitu Pemilihan Ketua DPD APKASINDO periode 2023 – 2028 , penyampaian laporan pertanggung jawaban periode sebelumnya dan penyusunan program kerja periode berikutnya.
Seperti disampaikan oleh Plt Ketua DPD Apkasindo Dumai Zulfan Ismaini , SH melalui Ketua Panitia Pelaksana Musda Farwizal , SP, “Panitia akan laksanakan Musda pada tanggal 11 Februari 2023 dan dimulai hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 panitia juga sudah membuka pendaftaran calon Ketua DPD Apkasindo Dumai “.
Terkait kriteria calon Ketua yang dipersyaratkan Farwizal menyampaikan, ” kota Dumai dengan lahan sawit ratusan ribu hektar dan pusat hilirisasi sawit Riau ada di Dumai maka kriteria persyaratan calon ketua menjadi fokus kami , siapapun yang berkeinginan maju kesempatannya terbuka lebar namun harus memenuhi kriteria yang dipersyaratkan sehingga yang terpilih nantinya mampu menjawab harapan para petani sawit”.
Adapun persyaratan calon ketua adalah sebagai berikut: (1) Warga negara Indonesia berdomisili di Kota Dumai, (2) Memiliki lahan kebun sawit, (3) Didukung minimal 30 % dari total pemilik hak suara yaknj Dewan Pengurus Unit atau Kecamatan, (4) Memiliki konsep pengembangan organisasi sawit berkelanjutan, (5) Lolos fit and proper test oleh tim panitia pelaksana.
Ketua Umum DPP APKASINDO, Dr Gulat ME Manurung, MP,C.IMA, mengapresiasi pelaksanaan Musda Dumai. Tidak mudah untuk jadi Ketua DPD APKASINDO Dumai, selain lahan yang luas juga Dumai menjadi pusat hilirisasi di Riau. Apalagi Dumai sebagai pelabuhan terbesar di dunia untuk ekspor CPO (crude palm oil) dan turunannya, tentu akan semakin seksi pencalonan Ketua DPD APKASINDO Dumai.
Ketua terpilih harus mampu berkomunikasi kepada 3 entitas sawit, pertama kepada pemerintah baik pusat, daerah terkhusus ke BPDPKS. Kedua adalah korporasi, ketua terpilih harus mampu melakukan komunikasi terkhusus bargaining, agar Dumai jangan jadi penonton saja seperti selama ini. Ketiga adalah ketua harus mampu mempersatukan petani sawit di Dumai.
“Karena Dumai ini unik, luas kebunnya gak luas, tapi semua industri ada di Kota Dumai dari hilir ke hilir yang lebih spesifik (oleokimia, biofuel dan industri pangan berbasis sawit). Namun harga TBS Petani di Dumai yang terendah se-Riau, ini memprihatinkan,” ujar Gulat.
Gulat menekankan bahwa CPO semua dari Riau ini menuju ke Dumai, tentu ongkos BOL akan lebih hemat jika PKS dan kebun nya ada di Dumai. “Tapi faktanya seperti saya bilang tadi, Dumai TBS termurah. Wajar saja pencalonan langsung memanas karena Kota Dumai itu Seksi dari segi industri sawit yang tahun 2022 lalu, secara nasional berhasil menambah pemasukan negara sebesar Rp600 triliun dan 25% nya berasal dari Kota Dumai,” jelas Gulat.
“Tapi manfaat ganda (multiplier effect) ke Kota Dumai sangat kecil selama ini. Jadi Ketua terlilih punya tugas berat, oleh karena itu harus canggih,” ujar Gulat.
Jur: Goldameir
Red : Maria Pandiangan
