sawitsetara.co – RIAU – Kesiapan Provinsi Riau dalam mengantisipasi, mencegah dan menangani ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi indikator penting. Karena itu, menghadapi kemarau Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nurofiq gencar mengunjungi daerah-daerah rawan.
“Perlu sekali turun ke lapangan mengecek kesiapan kita semua,” katanya.
Penanggulangan karhutla akan dilakukan serius dan represif sebagaimana amanat undang-undang. Karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup sangat ingin berkoordinasi dengan semua pihak. Termasuk, dengan melibatkan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) pada kegiatan Konsolidasi Kesiapan Personil dan Peralatan Pengendalian Kebakaran Lahan di Provinsi Riau.
Konsolidasi ini dinilai sangat penting, menurut Hanif, mengingat seluas lebih dari empat juta hektar lahan perkebunan sawit terletak di Riau yang merupakan kawasan sawit terluas dari seluruh provinsi di Indonesia. Angka ini harus dimaknai bahwa pengendalian bahaya karhutla di Riau harus dikelola dengan sangat cermat.
“Kami menghimbau perusahaan-perusahaan sawit agar bergabung dengan GAPKI untuk memudahkan dalam penanganan kebakaran lahan,” katanya sambil mengingatkan bahwa pencegahan dan penanganan karhutla harus terorganisir dengan baik.
Sementara itu, Gubernur Riau, Abdul Wahid menyampaikan kesiapan provinsi dalam menghadapi ancaman karhutla. Kesiagaan provinsi dilandasi inisiatif dan semangat bahwa mencegah lebih baik dari pada memadamkan.
Sebagai bentuk pencegahan, Provinsi Riau juga sudah melakukan beberapa langkah. Diantaranya bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pihak provinsi melakukan semai hujan atau tabur garam di lahan-lahan yang berpotensi kebakaran.
Lebih lanjut Abdul Wahid menyoroti pentingnya industri sawit sebagai salah satu penopang perekonomian Riau. Untuk itu, pencegahan karhutla di Riau dipercayanya dapat menjadi salah satu hal yang mampu meningkatkan investasi di Provinsi tersebut. “Kami ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi Riau menjadi 5% di tahun ini, untuk menjaga Riau dari karhutla menjadi penting untuk mendapatkan kepercayaan investor,” tegasnya.
GAPKI menyambut baik ajakan dan konsolidasi yang didorong Kementerian Lingkungan Hidup. GAPKI menilai bahwa pencegahan dan penanganan karhutla memang memerlukan kerja sama banyak pihak. Dari data yang dikumpulkan GAPKI, setidaknya terdapat delapan provinsi di Indonesia yang rawan karhutla. Selain Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimatan Timur dan Kalimantan Utara, juga provinsi Riau.
GAPKI yang kini beranggotakan 752 perusahaan menyadari sumbangsih yang dapat diberikan industri sawit mengancam pembakaran lahan dan menghimbau serta menetapkan standar dalam penanganan karhutla bagi para anggotanya. “Meskipun belum semua perusahaan sawit tergabung dengan GAPKI namun kami tetap merangkul seluruh stakeholder industri ini agar bersama-sama dalam pencegahan karhutla,” tegas Sekjen GAPKI, Muhammad Hadi Sugeng.
GAPKI melakukan pencegahan Karhutla dengan merangkul multi pihak berbasis landscape, dengan melibatkan perusahaan sawit, lembaga pemerintah, dan badan yang terkait dan melibatkan Masyarakat Peduli Api (MPA). Selain sosialisasi, perusahaan anggota GAPKI juga melakukan standardisasi sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi.
Pencegahan Karhutla lainnya yakni dengan melakukan modifikasi cuaca serta membuat himbauan dan standar kelengkapan sarana dan prasarana dalam pencegahan maupun penanganan karhutla. pencegahan Karhutla meliputi memetakan area rawan titik api serta memastikan tersedianya sumber air di area tersebut. Selain itu, perusahaan sawit juga telah memanfaatan teknologi drone dengan jangkauan terbang lebih dari 30 Kilometer.
“Selain kepatuhan terhadap regulasi, Sarana dan prasarana yang senantiasa tersedia dengan kondisi yang baik dan terawat telah dimiliki oleh perusahaan-perusahaan anggota GAPKI di seluruh Indonesia,” pungkas Hadi Sugeng.
