sawitseara.co – JAKARTA – President Asian Society of Agricultural Economists (ASAE), Prof Bustanul Arifin mengatakan penundaan European Union Deforestasion-Free Regulation (EUDR) memang memberikan sedikit nafas bagi Indonesia, tapi tidak selesai persoalan.
“Kita harus kerja keras juga cari titik temu. Ada join task force, tim kerja bersama yang merinci kira-kira setelah ditunda mau seperti apa. Kita sudah punya ISPO, meski kontroversi tapi sudah jadi hukum. Yang harus dimanfaatkan itu mencari titik temu konvergensi antara aturan kita mengarah ke sustainability dengan aturan larangan EDUR,” tutur Bustanul dalam kesempatan tersebut.
Menurutnya, dampak EUDR paling tidak paling besar terhadap sawit sebesar 65 persen, selain terhadap kakao, kopi, kedelai dan sebagainya.
Penundaan EUDR tersebut, Bustanul mungungkap juga dipengaruhi sedikit oleh sikap Amerika Serikat yang sedikit ‘kesal’ terhadap EU (European Union). “Untuk sementara Indonesia berpartner dengan AS (Amerika Serikat) dalam menolak EUDR. Pasar global memang seperti itu up and down. Kita harus hadapi untuk berunding. Jadi jangan menghindar,” ucap Bustanul, mengutip laman sawitindonesia.com.
Pada 12 September 2024 di Brussels, pertemuan Ad Hoc Joint Task Force telah berlangsung membahas European Union Deforestation Regulation (EUDR). Penyelenggaraan pertemuan ini difasilitasi oleh Dewan Negara-negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC) di pihak Indonesia dan Malaysia.
Di pertemuan, sebagaimana dikutip dari laman CPOPC, UE menegaskan kembali komitmennya untuk melanjutkan pertemuan konsultatif dengan Indonesia dan Malaysia mengenai peta tutupan hutan, dengan tujuan mendukung Indonesia dan Malaysia untuk meningkatkan data ilmiah yang tersedia menggunakan definisi yang disepakati secara multilateral. UE menegaskan kembali bahwa peta Observatorium Hutan UE adalah alat pendukung yang tidak mengikat secara hukum dan tidak wajib bagi operator untuk melakukan uji tuntas.
Indonesia dan Malaysia menekankan bahwa peran peta hutan berbasis otoritas nasional sangat penting dalam menyediakan informasi yang sah dan berkelanjutan, dan dalam mengejar data yang akurat dan ilmiah.
Semua pihak sepakat untuk melanjutkan diskusi di tingkat teknis mengenai isu-isu spesifik di bawah alur kerja Gugus Tugas Gabungan.
