sawitsetara.co – JAKARTA – Kementerian Pertanian menyaksikan penandatanganan komitmen industri sawit untuk pelaksanaan tumpang sari tanaman pangan (padi gogo) untuk mendukung swasembada pangan Indonesia.
Penandantanganan komitmen ini dilakukan oleh Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Holding Perkebunan Nusantara, dan Aspekpir yang berlangsung di Gedung C Kementerian Pertanian, Jumat (22 November 2024).
Sekjen Kementan Ali Jamil dan Dirjen Perkebunan Heru Tri Widarto turut menyaksikan penandatanganan komitmen ini.
“Sesuai Arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa swasembada pangan ini harus segera dikerjakan. Pak Presiden sudah menugaskan kepada Menteri Pertanian untuk mencapai target dalam waktu yang secepatnya-cepatnya,” kata Sekjen Kementan, Ali Jamil saat menyampaikan sambutan dalam penandatanganan komitmen tersebut.
Ali Jamil meminta dukungan dari pelaku usaha dan petani sawit untuk mencapai target swasembada pangan melalui penandatanganan komitmen tumpang sari padi gogo di lahan perkebunan minimal seluas 500 ribu hektare.
Dari target seluas 500 ribu hektare tersebut, tercatat bahwa Kebun Rakyat mitra Holding PTPN seluas 46.871 hektare, Kebun rakyat mitra perusahaan sawit anggota GAPKI 106.182 hektare, APKASINDO seluas 46.168 hektare, Aspekpir seluas 5.698 hektare, kebun sawit rakyat PSR periode 2023-2024 seluas 85.424 hektare, usulan CPCL daerah PAT Padi Gogo 2024 seluas 109.925 hektare, dan Tanam Ulang PAT Padi Gogo Tahun 2024 seluas 103.526 hektare.
Penandatanganan komitmen ini diwakili oleh Qayuum Amri (Waketum V DPP APKASINDO), M. Ghani (Dirut Holding PTPN), Hadi Sugeng (Sekjen GAPKI), dan Setiyono ( Ketua Umum Aspekpir).
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan (Dirjenbun), Kementan, Heru Tri Widarto mengatakan, penandatangan komitmen penanaman padi gogo ini sebagai upaya untuk mendukung program swasembada pangan.
Heru menuturkan, pihaknya berkomitmen mendukung swasembada pangan melalui pemanfaatan lahan perkebunan tumpang sari dengan tanaman pangan.“Dalam implementasi, kolaborasi sektor sangat dibutuhkan, termasuk pengawasan pada setiap tahap untuk memastikan dampak positif dari investasi dan kebijakan yang diterapkan,” ujar Heru.
Heru menambahkan, penandatangan komitmen bersama ini menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, BUMN, asosiasi petani, dan pihak yang terkait dalam mendukung ketahanan pangan nasional.Lebih jauh, dia mengatakan, melalui mekanisasi dan pendampingan petani, Ditjenbun akan terus berupaya meningkatkan produktivitas.
“Dengan kolaborasi yang erat, program tumpang sari ini diharapkan mampu memberikan manfaat besar bagi masyarakat, khususnya dalam peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani,” pungkas Heru.
