sawitsetara.co – PEKANBARU – “Makan ketupat di atas mobil, cabe rawit jadi menu utama, pejabat haruslah adil, agar petani sawit sejahtera” adalah pantun yang merangkum pesan Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah , KH Imam Aziz kepada stakeholder sawit Indonesia.
KH Imam Aziz mengunjungi bumi lancang kuning untuk menghadiri Focus Group Discussion Percepatan Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat, yang ditaja oleh Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) pada hari Selasa, 21/02/2023.
Dalam sambutannya, KH Imam Aziz mengingatkan para pejabat lintas sektoral terkait kelapa sawit Indonesia yang hadir, bahwa petani sawit memegang peranan 42% dari total hamparan sawit nasional. Ini menunjukan pentingnya peran petani sawit.
“Orang yang terlibat dalam sawit cukup besar, sekitar 17 juta orang, sudah bisa jadi partai sendiri. Diantara mereka ada petani swadaya yang memerlukan sentuhan kebijakan dengan segala keterbatasannya. Konsep yang harus disepakati terlebih dahulu adalah “memperdayakan yang kecil tanpa mengancam yang besar,” ujar KH Imam Aziz.
Sebagai industri strategis nasional, ada banyak stakeholder terkait industri sawit Indonesia. Terkhusus bagi stakeholder vertical seperti kementerian terkait yang membuat kebijakan, KH Imam Aziz berpesan agar, “jangan sampai mempunyai niat untuk menghambat perkembangan petani sawit”.
Terkhusus pada masa dimana Presiden dan Wakil Presiden mengamanatkan pentingnya hilirisasi, apalagi bagi komoditas strategis harus menjadi pijakan penting.
KH Imam Aziz mengisyaratkan bahwa dengan amanat ini, ada tanda-tanda bahwa nantinya Indonesia tidak akan mengekspor bahan mentah lagi, termasuk minyak sawit mentah (CPO).
“Presiden dan Wakil Presiden berkali-kali mengatakan waktunya menghilirisasi, tidak akan lagi ekspor barang mentah. Termasuk juga kita tidak akan mengekspor lagi CPO, itu jelas dan terstruktur. Tapi ini penting sekali karena produk turunan dari sawit ini sangat banyak dan akan meningkatkan pendapatan multi efek,” terang KH Imam Aziz.
Ini berkaitan erat dengan program hilirisasi dan APKASINDO ada disana, yakni harus memiliki pabrik kelapa sawit (PKS) milik petani dan pabrik minyak makan merah (M3) milik petani, PAMIGO. Semua program yang sangat strategis ini masih menunggu sentuhan ‘kebijakan tuntas’ dari stakeholder vertical atau kementerian terkait yang nampaknya masih menggunakan paradigma lama dalam mewujudkan cita-cita Presiden dan wakil Presiden tersebut. KH Imam Aziz menegaskan, “padahal ini sangat penting dan mendesak bagi petani sawit. Jangan sampai terlambat”.
“Seperti PKS yang di Papua Barat yang sudah berapa tahun menunggu realisasi rekomtek dari Kementan dalam hal ini Direktorat Perkebunan, untuk bagaimana caranya sampai PKS di Manokwari jadi. Demikian juga rencana PKS Petani di Kalimantan Barat dan Banten, semua pada loyo hampir tidak ada kabar. Kalau petaninya lambat maka harus digotong ramai-ramai, khususnya Kementerian yang mengurusi hal tersebut, jangan ditunggu, itu paradigma lama”, tegasnya.
Keterwakilan tiap provinsi menjadi hal penting dalam pendirian pabrik tersebut, jangan menumpuk kesatu lokasi tertentu. Semua perkebunan sawit rakyat mempunyai potensi masing-masing dan sebarannya sangat menentukan penyelesaian banyak masalah selama ini seperti kelangkaan minyak goreng dan rendahnya harga TBS (tandan buah segar) petani.
“Satu permasalahan selesai namun jika permasalahan lainnya tidak diselesaikan maka sama saja tidak berjalan program Presiden dan Wakil Presiden tersebut,” ujar KH Imam Aziz.
Sebenarnya permasalahan yang ada sangat sederhana jika mau menyelesaikan, seperti klaim kawasan hutan oleh KLHK, Permentan 01 tahun 2018, persyaratan untuk meraih dana BPDPKS untuk sarana prasarana (PKS, Pabrik Minyak Makan Merah dan Pabrik Migor Rakyat), persyaratan PSR yang berbelit-belit, namun KH Imam Aziz melihat sinergi lintas kementerian menjadi hambatan utama.
“Betapa bahagianya petani jika bisa membuat pabrik kelapa sawit sendiri untuk kepentingan kepentingan yang luas. Ini untuk memberikan peluang kepada petani untuk mengembangkan hilirisasi sesuai dengan amanat presiden dan pejabat terkait harus berani keluar dari zona nyaman,” tegas KH Imam Aziz dengan halus.
“APKASINDO sudah menunjukkan kinerja yang luar biasa dan peran sebagai organisasi petani sawit sudah berjalan sejak berdirinya organisasi ini 22 tahun lalu, seharusnya kementerian yang mengurusi mereka ini intropeksi diri,” kata Kyai yang dikenal luas dikalangan santri tanah air.
Acara FGD yang ditayangkan juga secara live melalui akun youtube resmi DPP APKASINDO, langsung mendapat apresiasi dari petani sawit dari Aceh sampai Papua, atas arahan dan ketegasan dari KH Imam Aziz.
Jur: Goldameir
Red: Maria Pandiangan
