sawitsetara.co – JAKARTA – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengungkap sejumlah dugaan mengapa sawit hingga produk turunannya seperti dimusuhi oleh Uni Eropa.
Hal ini ditandai dengan kebijakan yang melarang masuknya sawit, kopi hingga kakao ke negara itu melalui Undang-Undang Anti Deforestasi atau EU Deforestation Regulation (EUDR).
Ketua Bidang Kampanye Positif GAPKI, Edi Suhardi menduga Uni Eropa selalu menjegal sawit dan turunannya agar produk mereka tidak kalah saing dengan sawit Indonesia. Edi mengatakan Uni Eropa sendiri memiliki perkebunan sunflower dan rapeseed yang juga bisa diproduksi menjadi minyak.
“Uni Eropa juga memiliki perkebunan prosesor untuk memproduksi minyak nabati berupa sunflower dan juga rapeseed. Di mana biaya produksi dan harga bahan baku prosesnya itu jauh lebih mahal, sehingga sawit menjadi suatu komoditas over kompetitif dan tidak bisa disaingi,” ujar Edi dalam acara Strategis Optimisme Kebijakan Perdagangan Luar Negeri hingga Tantangan WTO, di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2024).
Menurut Edi, ada tiga hambatan yang dilakukan Uni Eropa agar sawit Indonesia tidak masuk ke negara tersebut. Pertama pengenaan bea masuk anti dumping (BMAD), kedua bea masuk yang menuduh sawit disubsidi secara tidak adil dan kebijakan Undang-undang Anti Deforestasi atau EUDR.
“Pada saat ini kita menunggu kepastian EUDR akan diterapkan setelah itu mungkin kita akan melakukan langkah-langkah bersama pemerintah,” jelas Edi.
Seperti diketahui, Uni Eropa memiliki undang-undang baru yakni Anti Deforestasi atau EU Deforestation Regulation. Aturan tersebut melarang sejumlah komoditas bagi konsumen Uni Eropa, antara lain minyak kelapa sawit, ternak, coklat, kopi, kedelai, karet dan kayu. Ini juga termasuk beberapa produk turunan, seperti kulit, cokelat, dan furniture.
Dalam salah satu pasalnya mengelompokkan sawit sebagai tanaman berisiko tinggi. Padahal sawit menjadi komoditas ekspor andalan dari Indonesia, dengan kebijakan seperti ini sawit Indonesia kehilangan pasar penjualannya.
sumber: detikfinance
Jur: Ningrum
